Subkomite Investigasi Permanen Senat Amerika Serikat secara resmi meluncurkan penyelidikan terhadap penerbit stablecoin terbesar di dunia, Tether, terkait dugaan kesepakatan pemasaran dan lobi bernilai jutaan dolar dengan mantan pejabat Gedung Putih. Anggota senior Partai Demokrat di subkomite tersebut, Senator Richard Blumenthal, melayangkan surat pemanggilan data resmi kepada Chief Executive Officer Tether, Paolo Ardoino, menyusul laporan investigasi mendalam dari The Wall Street Journal. Laporan tersebut mengungkap perjanjian komersial senilai $6,3 juta antara Tether dan Nxum Inc., sebuah entitas pemasaran serta lobi yang didirikan bersama oleh mantan penasihat aset digital Presiden Donald Trump, Bo Hines. Penyelidikan Kongres ini menyoroti potensi benturan kepentingan serius di lingkaran kekuasaan federal menjelang pemilu paruh waktu November 2026.
Surat Resmi Subkomite Investigasi Senat dan Tuntutan Dokumen Nxum
Dalam surat resminya kepada Paolo Ardoino pada Kamis, 22 Oktober 2026, Senator Richard Blumenthal menuntut Tether menyerahkan seluruh catatan komunikasi, rincian pembayaran, salinan kontrak kerja, serta berkas aktivitas lobi yang melibatkan Nxum Inc. Penyelidikan parlemen ini difokuskan pada dugaan keterlibatan Bo Hines, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Eksekutif Dewan Penasihat Presiden untuk Aset Digital (President's Council of Advisers on Digital Assets) sejak Januari hingga Agustus 2025. Setelah mengundurkan diri dari Gedung Putih, Hines langsung bergabung dengan Tether sebagai penasihat strategis dan kemudian diangkat menjadi CEO Tether US pada Januari 2026.
Senator Blumenthal menegaskan bahwa Hines tidak mendivestasikan kepemilikan sepertiga (33,3%) sahamnya di Nxum saat bertugas merumuskan kebijakan di Gedung Putih maupun saat berpindah ke Tether. Selain Hines, penasihat kripto pemerintah Trump lainnya, Harry Jung, tercatat meninggalkan jabatannya di Gedung Putih pada Juli 2026 sebelum resmi bergabung ke Nxum sebagai Managing Director sebulan berselang. Parlemen menduga jalur komunikasi terenkripsi dimanfaatkan untuk mengarahkan agenda advokasi regulasi di Capitol Hill demi menguntungkan kepentingan korporasi Tether secara sepihak.
Dugaan Lobi Terselubung RUU GENIUS Act dan Tuntutan Ardoino
Fokus utama penyelidikan Kongres AS tertuju pada aktivitas lobi agresif seputar pembahasan undang-undang pembayaran stablecoin federal, GENIUS Act (Guiding Electronic Networks with Inherent Underlying Security Act). Menurut temuan awal subkomite Senat, pesan-pesan terenkripsi memperlihatkan koordinasi langsung antara petinggi Tether dan tim Nxum untuk menekan anggota Kongres yang menolak atau mengusulkan klausul pengetatan pada regulasi cadangan aset penerbit stablecoin. Paolo Ardoino dilaporkan meminta Nxum bertindak keras melibas penentang rancangan undang-undang tersebut agar kerangka kerja hukum stablecoin nasional disahkan sesuai model operasional Tether.
Blumenthal menyebut rangkaian tindakan tersebut sebagai bentuk benturan kepentingan langsung yang sangat mencolok. Penyelidikan ini menjadi bagian dari pengawasan ketat terhadap dugaan pemanfaatan kebijakan kripto nasional untuk keuntungan finansial pribadi pejabat di lingkaran pemerintahan federal. Dalam laporan keterbukaan keuangan resmi, Donald Trump sendiri mencatatkan pendapatan hingga $1,4 miliar dari investasi dan bisnis terkait sektor aset digital sepanjang tahun 2025, yang memicu sorotan tajam dari kalangan regulator independen dan komite etik Kongres.
Implikasi Regulasi Stablecoin dan Polarisasi Politik Menjelang Pemilu
Langkah investigasi Senat AS ini memicu ketidakpastian baru bagi masa depan regulasi stablecoin federal di tengah persaingan pasar yang kian ketat antara Tether USDT, Circle USDC, serta instrumen deposit institusional perbankan Wall Street. Meskipun kewenangan Blumenthal saat ini dibatasi oleh posisinya sebagai anggota minoritas (ranking member), konstelasi politik diperkirakan dapat bergeser drastis pasca-pemilu legislatif 3 November 2026. Data kontrak acara di pasar prediksi Polymarket dan Kalshi menunjukkan probabilitas Partai Demokrat merebut kembali kendali mayoritas di Senat mencapai 68%, sementara di DPR AS menyentuh 92%.
Jika pergantian kepemimpinan komite terwujud di awal 2027, Senat AS berpeluang menerbitkan panggilan paksa hukum (subpoena) penuh terhadap dokumen internal perbendaharaan Tether dan mitra perbankannya. Langkah ini berpotensi memperlambat laju pengesahan GENIUS Act dan memperketat pengawasan terhadap kepatuhan sanksi serta audit cadangan obligasi perbendaharaan AS yang dipegang penerbit stablecoin luar negeri. Hingga laporan ini dipublikasikan, manajemen Tether belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan konfirmasi terkait investigasi parlemen tersebut.
Sumber: CoinTelegraph
