Industri aset kripto tercatat telah menggelontorkan dana kampanye politik mencapai sekitar $176 juta (setara Rp2,81 triliun) pada siklus pemilihan umum paruh waktu (midterm elections) Amerika Serikat tahun ini. Namun, gelontoran dana raksasa dari komite aksi politik (PAC) industri tersebut berbanding terbalik dengan antusiasme konstituen, di mana hanya 13% pemilih terdaftar di AS yang memandang dukungan politisi terhadap pertumbuhan teknologi keuangan baru seperti blockchain, kripto, dan decentralized finance (DeFi) sebagai isu yang sangat penting. Temuan tersebut diungkap dalam laporan survei nasional terbaru yang dilakukan oleh lembaga riset Ipsos untuk kelompok advokasi kebijakan DeFi Education Fund menjelang pencoblosan pemilu pekan depan.
Jurang Persepsi Pemilih dan Gelontoran Dana Kampanye $176 Juta
Berdasarkan tinjauan data pemilu oleh Reuters, pelaku industri aset digital telah mengucurkan dana sekitar $176 juta yang tersebar di lebih dari 100 kontestasi kursi legislatif Senat dan DPR AS sepanjang siklus pemilu kali ini. Salah satu afiliasi komite aksi politik terbesar industri, Fairshake, bahkan tercatat menyalurkan dana kampanye agresif lebih dari $46 juta khusus untuk menentang mantan Senator Sherrod Brown di Ohio. Manuver pendanaan masif ini dilakukan demi mendudukkan figur-figur parlemen yang dinilai lebih terbuka terhadap industri aset digital.
Kendati belanja politik mencatatkan rekor tertinggi dalam sejarah sektor keuangan digital, survei Ipsos menunjukkan jurang pemisah yang lebar antara ambisi para pemodal kripto dan realitas prioritas para pemilih. Riset berbasis probabilitas yang menjaring 1.545 responden dewasa melalui KnowledgePanel—metodologi panel yang juga digunakan oleh bank sentral Federal Reserve untuk survei keuangan rumah tangga—dengan batas kesalahan (margin of error) sebesar ±2,8 poin persentase, mengonfirmasi bahwa isu kripto belum menjadi pertimbangan utama publik. Menariknya, tidak terdapat polarisasi tajam antarkubu partisan dalam memandang isu ini, di mana 15% pemilih Partai Republik dan 13% pemilih Partai Demokrat sama-sama menempatkan kripto pada tingkat prioritas tinggi.
Narasi Inovasi Finansial Domestik Lebih Menarik Minat Konstituen
Meskipun istilah spesifik seperti kripto dan DeFi gagal memikat mayoritas pemilih, pendekatan pesan kampanye yang berfokus pada daya saing industri teknologi finansial (fintech) secara lebih luas terbukti jauh lebih efektif. Sebanyak 35% responden menilai sangat krusial bagi calon pemimpin untuk memastikan bahwa para inovator pembangun teknologi keuangan generasi berikutnya didorong agar tetap beroperasi dan berkembang di dalam negeri Amerika Serikat. Pada isu penahanan talenta dan infrastruktur teknologi domestik ini, pemilih Partai Republik menunjukkan keberpihakan yang lebih dominan dengan angka 45%, berbanding 30% di kalangan pemilih Partai Demokrat.
Selain dorongan mempertahankan inovator di ranah domestik, sebanyak 26% responden menyatakan dukungan terhadap pembaruan regulasi yang memungkinkan lahirnya inovasi pada arsitektur sistem keuangan federal. Pihak DeFi Education Fund menafsirkan temuan ini sebagai sinyal kuat adanya dukungan bipartisan terhadap inovasi teknologi AS. Hal tersebut mencerminkan bahwa konstituen pada dasarnya tidak anti terhadap pembaruan sistem moneter modern, asalkan regulasi diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan kepemimpinan ekonomi nasional, bukan sekadar memfasilitasi spekulasi aset semata.
Prioritas Keamanan Siber dan Manuver Pasca-Kegagalan Clarity Act
Laporan Ipsos juga menyingkap bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap kerentanan ekosistem keuangan jauh melampaui ketertarikan mereka terhadap instrumen aset digital baru. Sebanyak 63% responden sepakat bahwa sistem keuangan saat ini membutuhkan pembaruan komprehensif guna menangkal eskalasi ancaman kecerdasan buatan (AI) serta kejahatan siber lintas negara. Di sisi lain, prinsip kedaulatan finansial pribadi tetap menjadi perhatian sentral, di mana 49% pemilih menegaskan bahwa pemerintah federal tidak semestinya mendikte atau membatasi jenis produk keuangan apa yang boleh mereka pilih sebagai sarana investasi.
Mendesaknya kepastian regulasi ini mengemuka di tengah kekecewaan industri pasca mandeknya rancangan undang-undang Clarity Act di Senat pada September lalu. RUU yang digadang-gadang bakal menjadi kerangka hukum federal definitif pertama bagi pasar kripto tersebut terganjal akibat perselisihan etika seputar keterkaitan bisnis kripto mantan Presiden Donald Trump. Menyikapi kebuntuan di jalur legislatif, para pelobi dan asosiasi kripto kini mendiversifikasi strategi dengan menekan badan regulator independen seperti Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) untuk menerbitkan panduan administratif, sembari terus menjaga momentum elektoral lewat belanja politik di Washington.
