Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand (SEC) resmi membuka periode konsultasi publik terkait draf peraturan perizinan dan standar pelaporan bagi bisnis derivatif aset digital di Bangkok, Jumat (30/10/2026). Langkah strategis ini dirancang untuk menetapkan ketentuan komprehensif bagi bursa kripto dan pialang aset digital domestik yang ingin memperluas jangkauan operasional ke instrumen kontrak berjangka dan opsi kripto teregulasi. Regulator keuangan Thailand menegaskan bahwa kerangka baru ini bertujuan memperkuat tata kelola risiko pasar modal nasional sembari mempermudah integrasi infrastruktur industri kripto yang telah ada ke dalam koridor pengawasan resmi negara secara berkelanjutan.
Integrasi Lisensi Tanpa Entitas Terpisah dan Standar Kliring
Berdasarkan draf regulasi yang dipublikasikan oleh dewan komisioner, SEC Thailand mengizinkan bursa aset digital dan pialang berlisensi yang sedang beroperasi saat ini untuk mengajukan izin operasional bursa derivatif tanpa kewajiban mendirikan badan hukum atau entitas perusahaan terpisah. Kebijakan deregulasi struktural ini secara signifikan memangkas beban biaya kepatuhan korporasi dan birokrasi bagi pelaku industri yang telah memenuhi kualifikasi modal minimum serta audit kepatuhan teknologi informasi. Selain operator bursa, draf komprehensif ini turut mencakup skema lisensi resmi bagi perantara kontrak derivatif, penyelenggara sistem perdagangan alternatif, dan lembaga kliring khusus aset digital.
Regulator juga merumuskan standar baku mengenai pelaporan keuangan berkala yang wajib dipatuhi secara ketat oleh seluruh operator bursa dan lembaga penjaminan kliring derivatif terdaftar. Pedoman akuntansi prudensial ini mewajibkan keterbukaan eksposur risiko derivatif harian, rasio kecukupan modal kerja bersih yang disesuaikan dengan volume perdagangan, serta pemisahan akun operasional perusahaan secara mutlak dari dana jaminan agunan kontrak nasabah. Kebijakan transparansi neraca keuangan ini diterapkan guna mencegah potensi benturan kepentingan internal atau krisis likuiditas mendadak di tengah volatilitas ekstrem pasar aset kripto global.
Larangan Kustodian dan Pelonggaran Masa Persiapan Operasional
Dalam draf aturan yang sama, SEC Thailand menetapkan batasan protektif tegas dengan melarang penyedia jasa kustodi aset digital berlisensi dan lembaga penyimpanan efek sentral untuk mengajukan izin sebagai lembaga kliring derivatif. Ketetapan struktural ini diberlakukan demi menegakkan prinsip pemisahan fungsi pengawasan fisik aset (safekeeping) dari mekanisme penyelesaian kewajiban pasar kliring yang berisiko tinggi. Dengan pemisahan peran ini, regulator berupaya memitigasi risiko sistemik dan efek penularan insolvensi apabila terjadi skenario gagal bayar pada posisi kontrak derivatif spekulatif berleverage tinggi.
Di sisi lain, regulator memberikan relaksasi masa persiapan operasional bagi pelaku usaha yang telah resmi memperoleh persetujuan lisensi bisnis derivatif aset digital. Batas waktu bagi pemegang izin untuk memulai kegiatan operasional komersial diperpanjang dari semula 180 hari menjadi 270 hari terhitung sejak tanggal lisensi diterbitkan. Pelaku usaha juga diberikan hak hukum untuk mengajukan perpanjangan waktu tambahan hingga 120 hari ke depan, dengan syarat memiliki alasan kesiapan teknis atau audit keamanan siber yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pengawas pasar modal.
Harmonisasi Derivatives Act dan Ekosistem Kripto Thailand
Penerbitan proposal konsultasi ini merupakan kelanjutan langsung dari pengumuman formal SEC pada 31 Agustus, di mana mata uang kripto dan token digital secara resmi ditetapkan sebagai produk dasar (underlying products) serta variabel tambahan yang diakui di bawah payung hukum Derivatives Act Thailand. Landasan hukum tersebut mengacu pada notifikasi regulasi bernomor resmi tertanggal 5 Maret 2026, yang menyelaraskan ekosistem aset digital dengan kerangka undang-undang pasar modal dan instrumen derivatif konvensional. Langkah ini menciptakan kepastian hukum yang kokoh bagi partisipasi investor institusional domestik.
Sebelumnya, SEC Thailand telah merampungkan konsultasi prinsip awal pada 20 April hingga 20 Mei, dengan hasil mayoritas pelaku industri menyetujui arah kebijakan regulator sembari memberikan masukan teknis konstruktif. Draf regulasi final saat ini masih berada dalam tahap penyempurnaan terbuka bagi masukan publik dan para pemangku kepentingan industri hingga batas akhir 28 November 2026. Tanggal pemberlakuan efektif aturan derivatif aset digital ini akan ditetapkan dan diumumkan secara resmi setelah seluruh masukan publik dievaluasi secara menyeluruh oleh komite hukum regulator.
Sumber: TokenPost
