Majelis Nasional Prancis (National Assembly) resmi menunda pemungutan suara bagian pendapatan anggaran negara tahun 2027 pada Selasa (3/11/2026) guna melanjutkan perdebatan ratusan amandemen fiskal. Keputusan krusial ini terjadi tak lama setelah parlemen menolak dua klausul usulan penerapan pajak keluar (exit tax) atas keuntungan modal belum terealisasi (unrealized gains) bagi pemilik aset kripto yang memindahkan domisili pajaknya ke luar negeri. Langkah ini memberikan kepastian hukum sementara bagi pelaku industri dan investor aset digital di Prancis di tengah perdebatan sengit mengenai batas akhir pengesahan undang-undang anggaran yang dijadwalkan rampung sebelum 17 November.
Parlemen Gugurkan Dua Klausul Exit Tax Aset Kripto
Dalam catatan pemungutan suara resmi Majelis Nasional, para anggota parlemen menggugurkan dua proposal amandemen terpisah yang berupaya menyasar investor kripto. Usulan pertama, yang bertujuan memasukkan portofolio aset kripto secara langsung ke dalam kerangka rezim exit tax umum Prancis, ditolak dengan perolehan 27 suara mendukung, 55 suara menentang, dan 1 abstain. Penolakan mayoritas ini mencerminkan keengganan legislator untuk membebani ekosistem digital dengan skema pajak ganda yang dinilai kontraproduktif terhadap daya saing teknologi finansial nasional.
Sementara itu, proposal kedua yang lebih spesifik juga kandas setelah memperoleh 31 suara mendukung dan 60 suara menentang. Skema tersebut sebelumnya dirancang untuk memungut pajak atas keuntungan modal belum terealisasi terhadap kepemilikan aset kripto rumah tangga bernilai di atas €800.000 (sekitar $897.000 atau Rp14,2 miliar). Pajak tersebut sedianya ditargetkan bagi wajib pajak individu yang memindahkan status residensi pajaknya ke luar wilayah Prancis setelah menetap minimal selama enam tahun dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.
Agenda Fiskal Tertunda dan Tekanan Tenggat 17 November
Penundaan pemungutan suara pada hari Selasa menandai penundaan resmi kedua untuk sesi pembahasan pendapatan anggaran 2027. Sebelumnya, agenda pemungutan suara perdana yang dijadwalkan pada 20 Oktober 2026 terpaksa dibatalkan akibat menumpuknya lebih dari 2.000 amandemen yang diajukan oleh berbagai fraksi politik. Hingga penutupan sidang Senin kemarin, agenda parlemen mencatat masih terdapat sedikitnya 758 amandemen yang menunggu giliran pemeriksaan dan perdebatan mendalam di ruang sidang.
Berdasarkan konstitusi fiskal Prancis, Majelis Nasional menghadapi batas waktu ketat hingga tengah malam pada 17 November 2026 untuk merampungkan pembacaan pertama (first-reading examination). Apabila klausul pendapatan anggaran ini ditolak atau gagal mencapai konsensus tepat waktu, pemerintah Prancis berhak melimpahkan draf proposal anggaran awal langsung ke Senat tanpa menyertakan amandemen tambahan yang telah diperdebatkan dan disepakati oleh anggota parlemen di majelis rendah.
Deretan Amandemen Regulasi Kripto yang Menanti Pembahasan
Kendati klausul exit tax telah digugurkan, parlemen Prancis masih memiliki sejumlah amandemen terkait instrumen kripto yang masuk dalam daftar tunggu perdebatan. Salah satu poin yang menuai sorotan adalah klausul wajib lapor bagi pemegang dompet kripto mandiri (self-custody wallets). Proposal tersebut mewajibkan individu melaporkan portofolio dompet pribadi dengan nilai kumulatif minimal €100.000 (sekitar $112.000 atau Rp1,77 miliar) kepada otoritas pajak berdasarkan nilai valuasi per akhir tahun.
Di sisi lain, terdapat pula proposal amandemen bernuansa insentif yang mengusulkan pembebasan pajak atas keuntungan modal dari transaksi belanja barang dan jasa menggunakan kripto. Pembebasan ini dibatasi untuk nilai transaksi kumulatif maksimal €1.000 (sekitar $1.120) per tahun pajak guna mendorong adopsi pembayaran ritel harian. Sebelumnya, parlemen sempat meloloskan klausul pada 16 Oktober untuk mengenakan pajak saat konversi kripto ke stablecoin berpatok fiat, namun aturan tersebut belum diundangkan dan kelanjutannya sangat bergantung pada kesepakatan final paket anggaran 2027.
Dinamika legislasi di Paris ini mempertegas tren kawasan Eropa yang kian memperketat kepatuhan pajak kripto tanpa mengorbankan stabilitas ekosistem lokal. Keputusan parlemen untuk menggugurkan pajak keluar atas keuntungan yang belum terealisasi dipandang oleh para pengamat pasar sebagai langkah pencegahan terhadap eksodus modal dan talenta inovasi Web3 ke yurisdiksi tetangga yang lebih ramah pajak, seperti Swiss dan Uni Emirat Arab.
