Custodia Bank resmi mengajukan permohonan peninjauan kembali (petition for writ of certiorari) dan berkas balasan (reply brief) ke Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara Custodia Bank, Inc. v. Federal Reserve Board of Governors dengan nomor berkas perkara Docket No. 26-62. Bank penyimpanan aset digital berpiagam negara bagian Wyoming tersebut mendesak sembilan hakim agung untuk membatalkan putusan pengadilan banding yang memberikan kewenangan diskresi tanpa batas kepada Federal Reserve dalam menolak akses akun utama (master account) sistem pembayaran bagi bank non-anggota berizin. Berdasarkan jadwal resmi pengadilan per 3 November 2026, majelis hakim Mahkamah Agung AS telah mengagendakan konferensi tertutup pada 13 November 2026 mendatang untuk mempertimbangkan apakah akan mengabulkan permohonan peninjauan perkara penting ini atau menolaknya.
Sengketa Statuta Monetary Control Act 1980 Melawan Diskresi The Fed
Pertarungan hukum tingkat tinggi ini berpusat pada penafsiran klausul wajib dalam Undang-Undang Pengendalian Moneter 1980 (Monetary Control Act of 1980). Pihak Custodia Bank menegaskan bahwa aturan federal Pasal 11A secara gamblang menyatakan bahwa Federal Reserve wajib menyediakan layanan kliring dan pembayaran bagi seluruh lembaga penyimpanan non-anggota yang memenuhi syarat hukum (eligible nonmember depository institutions). Kata imperatif dalam undang-undang tersebut dirancang oleh Kongres AS untuk mencegah monopoli dan perlakuan diskriminatif terhadap bank-bank yang tidak terikat keanggotaan langsung dalam Federal Reserve System. Gugatan ini diperkuat oleh dukungan amicus brief dari koalisi industri kripto terkemuka seperti Blockchain Association yang menuntut kepastian hukum perbankan digital.
Sebaliknya, Dewan Gubernur Federal Reserve (Federal Reserve Board) bersama Federal Reserve Bank of Kansas City berargumen bahwa Federal Reserve Act memberi hak prerogatif dan diskresi penuh kepada 12 bank cadangan regional untuk memutuskan apakah mereka bersedia menerima simpanan dan membuka akun master. Regulator menolak permohonan Custodia yang diajukan sejak Oktober 2020 pada Januari 2023 silam, dengan dalih bahwa profil risiko model bisnis yang berfokus pada aset kripto menimbulkan potensi bahaya sistemik. Pihak The Fed secara resmi telah meminta para hakim agung untuk menolak permohonan sidang Custodia dengan dalih bahwa bank sentral berhak menyaring peserta sistem keuangan.
Putusan Pengadilan Banding Sirkuit ke-10 dan Dissenting Hakim Tymkovich
Langkah Custodia membawa sengketa ini ke meja Mahkamah Agung AS menyusul putusan Pengadilan Banding Sirkuit ke-10 (U.S. Court of Appeals for the 10th Circuit) pada 31 Oktober 2025. Dalam putusan tersebut, panel mayoritas hakim menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang memenangkan bank sentral, dengan menyatakan bahwa bank regional The Fed memiliki ruang diskresi dalam mengelola fasilitas akun master. Permohonan pemeriksaan ulang secara penuh (en banc rehearing) yang diajukan oleh bank digital yang didirikan oleh Caitlin Long tersebut kemudian ditolak oleh pengadilan banding pada 13 Maret 2026, sehingga membuka jalan bagi permohonan certiorari resmi pada 10 Juli 2026.
Kendati mayoritas hakim memenangkan The Fed, perkara ini diwarnai oleh pendapat berbeda (dissenting opinion) yang sangat kuat dari Hakim Banding Timothy M. Tymkovich. Dalam argumen pembangkangannya, Hakim Tymkovich menegaskan bahwa Kongres Amerika Serikat lewat undang-undang tahun 1980 tidak pernah berniat memberikan kekuasaan mutlak kepada presiden bank sentral regional untuk menolak lembaga penyimpanan yang telah memenuhi syarat hukum negara bagian. Tymkovich menilai tafsiran mayoritas berisiko melahirkan tirani birokrasi di mana bank-bank berinovasi disingkirkan tanpa batasan hukum yang jelas atau pengawasan yudisial yang bermakna.
Implikasi Akun Master bagi Industri Perbankan Digital dan Regulasi Kripto
Kepemilikan akun master pada salah satu dari 12 bank cadangan regional The Fed merupakan infrastruktur vital bagi setiap institusi keuangan. Akun master membuka rel akses langsung tanpa perantara ke jaringan pembayaran federal, termasuk transfer kawat bernilai tinggi Fedwire, Automated Clearing House (ACH), dan penyelesaian kliring cek nasional. Tanpa akses mandiri ini, bank kustodian kripto terpaksa menyalurkan transaksi nasabah melalui bank koresponden pihak ketiga. Ketergantungan tersebut membebani operasional dengan biaya transaksi ganda dan menghadirkan risiko pemutusan hubungan sepihak (de-banking) yang marak terjadi dalam fenomena Operation Choke Point 2.0.
Hasil dari konferensi sembilan hakim agung Mahkamah Agung AS pada 13 November 2026 akan menjadi preseden paling bersejarah bagi integrasi perbankan digital di Amerika Serikat. Jika Mahkamah Agung setuju menyidangkan Docket No. 26-62, kasus ini akan menguji batas kewenangan administratif regulator moneter terhadap inovasi aset kripto berpiagam khusus (Special Purpose Depository Institution). Sebaliknya, penolakan atas permohonan tersebut akan mengukuhkan hak The Fed untuk memblokir perusahaan aset kripto dari sistem pembayaran inti, mempertegas isolasi institusional terhadap bank kripto berizin di yurisdiksi federal.
Sumber: TokenPost
