Pemerintah Korea Utara secara resmi membantah keterlibatan mereka dalam aksi peretasan bursa kripto Binance senilai $6,3 miliar yang terjadi baru-baru ini. Penolakan tegas tersebut disampaikan langsung oleh Kim Yo Jong, adik dari pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, melalui pernyataan pers yang disiarkan oleh kantor berita pemerintah Korean Central News Agency (KCNA) pada Selasa. Langkah ini merupakan respons langsung terhadap laporan investigasi Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) yang sebelumnya mengaitkan pembobolan dana skala masif tersebut dengan kelompok peretas yang disokong Pyongyang. Kim Yo Jong bahkan melontarkan tuduhan balik tanpa bukti yang mengindikasikan adanya campur tangan otoritas Washington dalam insiden pencurian aset digital terbesar dalam sejarah industri kripto tersebut.
Pernyataan Resmi Kim Yo Jong dan Bantahan Tuduhan FBI
Dalam pernyataan resminya, Kim Yo Jong menyebut tuduhan FBI sebagai retorika absurd yang bermotif politik dan sengaja dirancang untuk merusak reputasi internasional Korea Utara. Menurutnya, pemerintah Amerika Serikat memiliki kebiasaan mendiskreditkan Pyongyang dengan selalu mengaitkan negara tersebut pada setiap insiden kejahatan siber berskala global tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain membantah kasus Binance, Kim juga menepis tudingan serupa dari otoritas penegak hukum AS terkait peretasan bursa kripto Bybit senilai $1,5 miliar yang terjadi pada Februari 2025 silam.
Kim Yo Jong menambahkan bahwa pihak penyelidik seharusnya meneliti secara cermat pihak mana yang akan menerima atau menguasai aset kripto curian bernilai fantastis tersebut saat dana berhasil disita atau dipulihkan. Menurut klaimnya, pihak penegak hukum internasional akan menemukan petunjuk nyata mengenai dalang sebenarnya jika menelusuri arus akhir pemulihan dana tersebut. Kendati demikian, pernyataan resmi yang dirilis melalui KCNA sama sekali tidak menyertakan bukti empiris, dokumen forensik, maupun data teknis yang dapat mendukung klaim keterlibatan pemerintah Amerika Serikat.
Jejak Bukti On-Chain dan Keterkaitan TraderTraitor
Bantahan politik dari Pyongyang berbanding terbalik dengan temuan forensik dari sejumlah firma intelijen blockchain terkemuka di dunia. Firma analisis blockchain TRM Labs sebelumnya menyatakan dengan tingkat keyakinan tinggi (high confidence) bahwa peretasan Binance didalangi oleh TraderTraitor, unit peretas elit yang beroperasi di bawah naungan badan intelijen militer Korea Utara. Analisis intelijen on-chain dan off-chain menunjukkan pola serangan yang sangat terstruktur, mulai dari fase persiapan matang, penyuntikan dana ke dompet penyerang menggunakan protokol privasi Tornado Cash, hingga eksekusi terkoordinasi atas kunci privat dan tanda tangan transaksi.
Temuan tersebut diperkuat oleh hasil investigasi independen dari Chainalysis serta analis on-chain terkemuka ZachXBT. Dalam laporannya, ZachXBT berhasil mengidentifikasi pola pencucian dana yang menghubungkan peretasan Binance dengan insiden peretasan bursa Bitget terdahulu, di mana aset curian dari kedua platform tersebut sengaja dicampur ke alamat dompet yang sama setelah melewati protokol jembatan lintas rantai THORChain. Temuan ini sejalan dengan pernyataan Chief Executive Officer Bitget Gracy Chen yang sebelumnya mengungkap bahwa pelacakan alamat IP penyerang mengarah langsung ke layanan jaringan privat virtual (VPN) yang lazim digunakan oleh sindikat kejahatan siber Korea Utara.
Implikasi Geopolitik dan Koordinasi Keamanan Siber
Perdebatan terbuka antara Pyongyang dan otoritas Washington ini semakin mempertegas dimensi geopolitik dalam kejahatan siber di ekosistem aset digital global. Penolakan resmi dari pejabat tinggi negara seperti Kim Yo Jong menunjukkan bahwa isu peretasan kripto kini telah bertransformasi menjadi sengketa kedaulatan dan diplomasi antarnegara, bukan sekadar tindak pidana siber konvensional. Mengingat nilai kerugian yang menyentuh $6,3 miliar, lembaga penegak hukum internasional kini kian memperketat pengawasan terhadap infrastruktur pencucian uang terdesentralisasi yang kerap dimanfaatkan aktor negara untuk menghindari sanksi ekonomi global.
Bagi industri kripto dan bursa terpusat di seluruh dunia, insiden ini menjadi peringatan keras untuk meningkatkan arsitektur keamanan cold wallet dan memperketat validasi transfer antar-rantai secara menyeluruh. Ketergantungan peretas pada jembatan lintas rantai dan mixer terdesentralisasi mendesak para pengembang protokol Web3 serta penegak hukum untuk memperkuat koordinasi pencegahan secara real-time. Ke depan, transparansi data on-chain akan terus menjadi instrumen utama dalam membedah fakta teknis di tengah saling lempar tudingan geopolitik antara negara berkekuatan nuklir tersebut.
Sumber: CoinTelegraph
