Biro Sekuritas New Jersey (New Jersey Bureau of Securities) resmi mencabut perintah penghentian operasional (cease-and-desist order) terhadap layanan staking Coinbase pada akhir Oktober 2026. Langkah regulator ini sekaligus membatalkan sanksi denda senilai $5 juta yang sebelumnya dibebankan kepada bursa kripto terbesar di Amerika Serikat tersebut, mengakhiri pembatasan yang telah melarang warga negara bagian New Jersey menyetorkan modal baru ke produk staking selama lebih dari tiga tahun.
Kronologi Pembatalan Sanksi dan Status Hukum Coinbase
Berdasarkan dokumen resmi bertanggal 30 Oktober 2026 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Biro Sekuritas New Jersey, Keith A. Alt, penarikan sanksi administratif dan denda $5 juta tersebut diputuskan berstatus without prejudice serta tanpa adanya putusan materiil perkara (without a ruling on the merits). Klausul ini secara yuridis memberikan ruang bagi regulator untuk membuka kembali gugatan di masa depan jika diperlukan, namun untuk saat ini seluruh pembatasan staking bagi nasabah New Jersey telah dinyatakan gugur.
Coinbase mengonfirmasi perkembangan regulasi ini melalui laporan keterbukaan informasi kuartal ketiga (Q3 2026). Chief Executive Officer Coinbase, Brian Armstrong, menyambut positif keputusan regulator negara bagian tersebut dan menegaskan bahwa akses penuh terhadap produk imbal hasil staking bagi para investor di New Jersey akan segera dipulihkan dalam waktu dekat. Pemulihan ini menjadi kemenangan hukum signifikan bagi Coinbase yang selama ini konsisten menolak klasifikasi layanan staking terkelola sebagai kontrak investasi atau penawaran sekuritas tanpa izin.
Estimasi Kerugian Imbal Hasil dan Tekanan Negara Bagian Lain
Sengketa hukum yang berakar dari koordinasi gugatan gabungan sepuluh negara bagian pada tahun 2023 tersebut menimbulkan kerugian peluang (opportunity cost) yang cukup masif bagi para investor ritel. Berdasarkan kalkulasi internal Coinbase, para nasabah di New Jersey kehilangan potensi imbal hasil staking lebih dari $15 juta selama periode pemblokiran tiga tahun terakhir. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi di California, di mana lebih dari 600.000 akun terdaftar diperkirakan kehilangan imbal hasil melebihi $89 juta akibat penundaan serupa.
Meskipun New Jersey telah melunakkan sikapnya, Coinbase masih menghadapi tekanan hukum aktif di beberapa yurisdiksi lain. Negara bagian California, Maryland, dan Wisconsin hingga kini masih memberlakukan larangan pembukaan posisi staking baru sembari melanjutkan proses pengadilan. Sementara itu, regulator negara bagian Washington tetap mengizinkan layanan staking berjalan, namun tetap menuntut pembayaran denda pelanggaran administratif sebesar $4 juta kepada bursa tersebut.
Sinyal Kompromi Regulasi Menjelang Pemilu Paruh Waktu AS
Pencabutan sanksi di New Jersey di bawah kepemimpinan Gubernur Mikie Sherrill terjadi pada momentum krusial, persis menjelang pemungutan suara Pemilu Paruh Waktu AS (Midterm Elections). Sherrill sendiri dikenal memiliki rekam jejak mendukung legislasi struktur pasar kripto seperti RUU CLARITY dan GENIUS saat menjabat di Dewan Perwakilan Rakyat AS. Perkembangan ini mengindikasikan adanya pergeseran pendekatan regulasi di tingkat negara bagian menuju kepastian hukum yang lebih proporsional bagi industri aset digital.
Di tingkat federal, industri kripto terus memperkuat pengaruh politiknya lintas partai melalui dukungan komite aksi politik super (super PAC) seperti Fairshake yang mendanai puluhan kandidat DPR dari Partai Republik dan Demokrat. Data advokasi Stand With Crypto mencatat sebanyak 332 anggota Kongres kini memiliki peringkat pro-kripto kategori A, melonjak tajam dibandingkan 96 legislator pada tahun 2023. Keputusan New Jersey dipandang pelaku pasar sebagai preseden penting yang berpotensi mendorong negara bagian lain untuk meninjau ulang pendekatan penegakan hukum agresif terhadap protokol proof-of-stake.
