Pendiri ekosistem Tron, Justin Sun, secara resmi mengajukan mosi sanksi hukum terhadap World Liberty Financial di Pengadilan Distrik Federal California pada Selasa, 3 November 2026. Langkah hukum agresif ini dipicu oleh manuver proyek keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang terafiliasi dengan keluarga Donald Trump tersebut, yang terlambat mengungkap kepemilikan entitas asal Uni Emirat Arab (UEA) dalam dokumen pengadilan. Sun menuduh World Liberty Financial sengaja memanfaatkan celah kewarganegaraan ganda ini untuk melepaskan diri dari yurisdiksi pengadilan federal Amerika Serikat, di tengah perseteruan atas investasi token WLFI miliknya yang bernilai $45 juta.
Sengketa Yurisdiksi dan Pengungkapan Kepemilikan Entitas UEA
Perseteruan hukum antara kedua belah pihak bermula dari investasi awal Sun senilai $30 juta pada November 2024, yang kemudian bertambah hingga mencapai total $45 juta dalam pembelian token WLFI. Namun, pada April 2026, Sun melayangkan gugatan ke pengadilan federal setelah menuding pihak World Liberty Financial melakukan penyesatan informasi investasi dan secara sepihak membekukan akses token miliknya. Pihak World Liberty Financial membantah tuduhan tersebut dan membalas dengan menuduh Sun sengaja melakukan aksi jual kosong (short-selling) yang menekan valuasi pasar WLFI.
Ketegangan memuncak ketika sengketa bergeser ke ranah teknis prosedural peradilan federal AS. Secara hukum, pengadilan federal AS memiliki wewenang untuk memeriksa perselisihan antar-pihak dari yurisdiksi berbeda, namun umumnya tidak berwenang mengadili perkara antara penggugat asing melawan tergugat yang juga berstatus entitas asing. Dalam berkas awal persidangan, World Liberty Financial hanya mencantumkan dirinya sebagai korporasi tunggal berdomisili di Florida. Namun, tak lama setelah hakim federal mengindikasikan bahwa gugatan Sun layak disidangkan secara terbuka dan menolak upaya arbitrase tertutup, World Liberty memperbarui dokumen pengungkapan perusahaannya.
Manipulasi Domisili dan Kontradiksi Dokumen Resmi Proyek
Pembaruan berkas mendadak tersebut mengungkap bahwa rantai kepemilikan World Liberty Financial terdiri dari 22 entitas dan anggota yang tersebar di Florida, Delaware, Puerto Riko, hingga Uni Emirat Arab. Berdasarkan keberadaan pemilik berkewarganegaraan UEA tersebut, tim kuasa hukum World Liberty Financial berargumen bahwa pengadilan federal AS kehilangan yurisdiksi atas perkara ini. Sun menilai manuver hukum itu sebagai strategi taktis yang tidak beritikad baik untuk memindahkan kasus dari sorotan publik peradilan federal.
Sikap World Liberty Financial di pengadilan dinilai sangat bertolak belakang dengan materi pemasaran resmi yang disebarkan kepada investor global. Dalam dokumen resmi (gold paper) proyek, World Liberty secara tegas mempromosikan entitasnya sebagai korporasi pembayar pajak yang sepenuhnya berbasis di Amerika Serikat. Sun menyoroti paradoks ini dalam pengajuan mosinya, menuntut agar World Liberty Financial beserta tim pengacaranya menanggung seluruh biaya perkara yang timbul akibat penundaan informasi material tersebut.
Rencana Pemindahan Gugatan dan Implikasi bagi Transparansi Proyek
Kendati menghadapi hambatan yurisdiksi di tingkat federal, Justin Sun menegaskan komitmennya untuk tidak mundur dari proses hukum. Sun menyatakan akan segera mendaftarkan ulang gugatannya ke Pengadilan Negeri Bagian California (California state court) setelah majelis hakim federal menuntaskan putusan atas mosi sanksi yang diajukan. Melalui pernyataan resminya di media sosial X, Sun menegaskan bahwa dirinya akan terus memperjuangkan transparansi tata kelola yang layak didapatkan oleh seluruh komunitas investor kripto.
Kasus ini menjadi preseden kritis bagi industri kripto global, khususnya mengenai tata kelola proyek DeFi institusional yang melibatkan figur publik terkemuka. Sengketa pembekuan token dan ambiguitas yurisdiksi ini memperlihatkan risiko struktural yang kerap dihadapi investor skala besar ketika berhadapan dengan struktur kepemilikan multi-negara. Putusan pengadilan terkait mosi sanksi ini diprediksi akan menjadi tolak ukur penting dalam menilai kepatuhan dan tanggung jawab hukum entitas kripto yang beroperasi di wilayah hukum Amerika Serikat.
