Lembaga penerimaan pajak Amerika Serikat, Internal Revenue Service (IRS), mengumumkan rencana perombakan menyeluruh terhadap skema pengungkapan sukarela (Voluntary Disclosure Program/VDP) guna memangkas sanksi denda dan mempercepat penyelesaian sengketa pajak bagi wajib pajak yang secara proaktif melaporkan pelanggaran masa lalu, termasuk transaksi aset kripto. Kepala Divisi Investigasi Kriminal IRS (IRS-CI), Jarod Koopman, menegaskan bahwa lembaga fiskal federal tersebut menargetkan program pembaruan ini mulai berlaku sebelum Desember 2026. Melalui inisiatif ini, otoritas berupaya menyelesaikan berkas perkara dalam waktu maksimal 120 hari setelah pemohon menuntaskan seluruh berkas persyaratan administratif, memangkas durasi proses konvensional yang kerap berlarut-larut hingga lebih dari satu tahun.
Target Penyelesaian 120 Hari dan Relaksasi Sanksi Finansial
Dalam keterangannya, Jarod Koopman menjelaskan bahwa kerangka kerja baru ini dirancang untuk merespons dinamika kepatuhan pajak modern di tengah pesatnya adopsi aset digital dan perdagangan kripto lintas platform. IRS menetapkan tenggat waktu penyelesaian 120 hari sebagai tolok ukur efisiensi birokrasi, dihitung sejak wajib pajak menyelesaikan seluruh dokumen pelaporan dan bukti kepemilikan aset yang disyaratkan. Langkah ini menjadi lompatan signifikan dibandingkan sistem lama yang kerap memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun akibat penumpukan antrean investigasi forensik.
Selain memangkas birokrasi waktu, IRS juga menyiapkan pemotongan besaran denda finansial yang jauh lebih rendah daripada tarif penalti standar yang berlaku saat ini. Koopman mengonfirmasi bahwa otoritas sedang mematangkan skema restrukturisasi pembayaran kewajiban pokok pajak, termasuk pembukaan opsi pembayaran cicilan (installment plans) serta penawaran kompromi (offers in compromise). Kebijakan ini diharapkan mampu menghilangkan rasa takut di kalangan investor maupun entitas kripto terhadap ancaman sanksi finansial yang melumpuhkan ketika hendak menertibkan catatan pelaporan pajak mereka.
Prosedur Tunggal Pelanggaran Sengaja vs Kesalahan Teknis Pelaporan
Koopman menegaskan bahwa penanganan berkas ketidakpatuhan transaksi mata uang kripto akan diintegrasikan secara langsung ke dalam prosedur VDP umum, bukan melalui mekanisme terpisah yang menyekat aset digital. Pendekatan terpadu ini diambil untuk memastikan adanya kepastian hukum yang setara antara instrumen keuangan konvensional dan ekosistem terdesentralisasi. Namun, otoritas menggarisbawahi batasan yurisdiksi program, di mana VDP secara eksklusif diperuntukkan bagi wajib pajak yang menghadapi ancaman tuntutan pidana akibat pelanggaran yang disengaja (willful tax noncompliance).
Wajib pajak yang melakukan kekeliruan pelaporan tanpa unsur kesengajaan—seperti kebingungan pencatatan transaksi terdesentralisasi (DeFi), airdrop, atau perbedaan konversi nilai tukar—tidak diarahkan masuk ke skema VDP. Bagi kekeliruan administratif semacam itu, IRS tetap memberlakukan prosedur perbaikan standar melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pembetulan tanpa ancaman jerat pidana. Pemisahan tegas ini bertujuan memfokuskan sumber daya penyelidik federal IRS-CI pada penanganan kasus bernilai material tinggi sembari memberikan jalur amnesti terbatas yang jelas bagi pelaku pasar yang ingin terbebas dari jerat hukum kriminal.
Harmonisasi Regulasi dan Perbandingan RUU Digital Asset Parlemen
Inisiatif administratif IRS-CI ini bergulir berdampingan dengan dorongan legislatif dari Kongres Amerika Serikat yang tengah mematangkan kerangka kepastian hukum aset digital. Pada September 2026, Komite Cara dan Sarana DPR AS (House Ways and Means Committee) telah mengesahkan rancangan undang-undang Digital Asset Tax Certainty Act. Regulasi legislatif tersebut merancang jalur koreksi khusus untuk pengembalian pajak kripto masa lalu dengan struktur denda statuter yang telah ditetapkan secara eksplisit oleh undang-undang.
Meskipun jalur legislatif DPR AS menawarkan kepastian nominal sanksi tersendiri, program pembaruan administratif IRS memberikan solusi mitigasi hukum yang jauh lebih cepat tanpa perlu menunggu ratifikasi parlemen penuh. Pelaku industri menyambut positif sinyal keterbukaan otoritas perpajakan federal, mengingat kejelasan perlakuan pajak dan percepatan resolusi sengketa dinilai krusial untuk menurunkan premi risiko kepatuhan bagi investor institusional. Program yang ditargetkan meluncur sebelum Desember 2026 ini diproyeksikan menjadi katalis transparansi arus modal dan kepatuhan fiskal terbesar di pasar kripto Amerika Serikat.
Sumber: TokenPost
