Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (House of Representatives) dilaporkan mulai menyusun rancangan undang-undang (RUU) struktur pasar kripto tandingan pasca-kemenangan besar mereka dalam pemilu sela (midterms) November 2026. RUU inisiatif ini dirancang untuk memperluas kewenangan pengawasan Securities and Exchange Commission (SEC) atas aset digital sembari membatasi yurisdiksi Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Langkah legislatif strategis tersebut mengintegrasikan kembali klausul perlindungan konsumen yang sebelumnya diajukan oleh Perwakilan Maxine Waters, sekaligus memuat klausul etika ketat yang secara khusus melarang Presiden dan pejabat federal menerbitkan maupun mempromosikan token komersial.
Revitalisasi Piagam Hak Konsumen Maxine Waters dan Pembatasan Yurisdiksi CFTC
Penyusunan legislasi baru ini berakar pada proposal Crypto Investor and Consumer Bill of Rights yang diajukan Maxine Waters sebagai Amandemen Nomor 31 terhadap RUU H.R. 3633 (Clarity Act) pada Juli 2025. Amandemen tersebut sebelumnya sempat diblokir oleh Komite Aturan DPR AS melalui pemungutan suara ketat 4-8 berdasarkan garis partai. Namun, dengan pergeseran kendali mayoritas DPR ke tangan Demokrat, Waters yang kini bersiap mengambil alih palu kepemimpinan House Financial Services Committee dari politisi Republik French Hill pada Januari 2027, memiliki pengaruh penuh untuk menghidupkan kembali kerangka regulasi tersebut ke meja sidang pleno.
Berbeda dari draf Clarity Act versi Republik yang memberikan wewenang primer kepada CFTC untuk mengawasi komoditas digital, draf tandingan Demokrat menempatkan SEC sebagai regulator utama dengan mandat penegakan hukum yang jauh lebih luas. Tiga sumber industri yang berkomunikasi langsung dengan staf parlemen Demokrat mengungkapkan bahwa RUU ini akan memangkas porsi pengawasan CFTC, mengalokasikan anggaran penegakan hukum baru bagi SEC, serta mewajibkan seluruh platform perdagangan aset digital mematuhi standar fidusia pasar modal tradisional guna mencegah celah pengawasan derivatif lepas pantai.
Standardisasi Kustodi Mandiri, Bukti Cadangan Bulanan, dan Asuransi Mirip SIPC
Rancangan undang-undang tandingan ini memuat ketentuan operasional yang sangat ketat bagi seluruh bursa terpusat (CEX) dan kustodian aset digital yang beroperasi di yurisdiksi Amerika Serikat. Di antara persyaratan utama tersebut adalah kewajiban penyediaan layanan pelanggan 24 jam nonstop setiap hari, penerapan aturan anti-front-running guna mencegah manipulasi aliran pesanan, serta kewajiban menjalankan arsitektur kustodi terpisah dari risiko kepailitan atau bankruptcy-remote custody. Melalui mekanisme ini, aset nasabah diwajibkan dapat ditarik secara penuh dalam kurun waktu maksimal 24 jam tanpa penundaan diskresioner bursa.
Selain pemisahan kustodi, platform pertukaran aset kripto diwajibkan mempublikasikan laporan bukti cadangan atau proof of reserves bulanan yang diatestasi langsung oleh kantor akuntan publik independen berlisensi. Guna melindungi dana nasabah dari ancaman insolvensi atau kegagalan operasional sistemik serupa insiden peretasan masif bursa baru-baru ini, RUU ini juga mewajibkan skema perlindungan asuransi komprehensif yang setara dengan skema Securities Investor Protection Corporation (SIPC) pada industri sekuritas konvensional, memastikan saldo pengguna tetap terlindungi jika entitas pengelola pailit.
Klausul Etika Pejabat Federal dan Implikasi terhadap Ekosistem Kripto
Poin paling krusial sekaligus kontroversial dalam draf legislasi ini adalah penyertaan aturan etika pejabat publik yang sebelumnya diusulkan oleh Perwakilan Joe Neguse dari Colorado. Klausul ini secara tegas melarang anggota Kongres, Presiden, serta Wakil Presiden Amerika Serikat menerbitkan, mendukung, atau mempromosikan aset digital secara komersial. Ketentuan ini secara langsung membidik ventura kripto yang terafiliasi dengan keluarga Presiden Donald Trump, seperti platform World Liberty Financial, yang dinilai fraksi Demokrat berpotensi memicu konflik kepentingan akut antara kebijakan moneter pemerintah dan keuntungan pribadi eksekutif.
Meski fraksi Partai Republik mencap inisiatif ini sebagai messaging bill belaka, perubahan peta kekuatan di Capitol Hill memastikan bahwa industri kripto tidak lagi dapat mengandalkan jalur legislasi sepihak. Setelah Clarity Act gagal menembus batas pemungutan suara prosedural Senat dengan hasil tipis 49 berbanding 50 pada September 2026, tenggat pelantikan Kongres baru pada Januari 2027 menjadi pertaruhan kritis. Tanpa konsensus lintas partai yang mengadopsi standar perlindungan konsumen setara kerangka MiCA di Uni Eropa, kebuntuan regulasi di Washington berisiko memperpanjang ketidakpastian hukum bagi pasar aset digital global.
Sumber: Bitcoin Magazine
