Tiga Senator Demokrat Amerika Serikat secara terbuka mengecam RUU regulasi kripto Digital Asset Market Clarity Act dalam konferensi pers di Capitol Hill, Selasa (14/7), menyebutnya sebagai "undang-undang korup yang akan mendatangkan banyak kerugian."
Serangan Tiga Senator Demokrat
Senator Chris Van Hollen dari Maryland yang duduk di Komite Perbankan Senat memimpin serangan keras terhadap RUU tersebut. Ia didampingi Senator Chris Murphy dari Connecticut dan Senator Jeff Merkley dari Oregon. Ketiganya secara eksplisit mengaitkan penolakan mereka dengan keterlibatan finansial Presiden Donald Trump dalam industri kripto.
"Jika sistem ini tidak menghentikan korupsi Trump di seluruh industri, RUU ini tidak ada artinya," tegas Senator Murphy. "Jika RUU ini justru melindungi dominasi Trump atas industri yang akan semakin ia kuasai regulasinya, maka faktanya RUU ini sendiri adalah korupsi fundamental yang memberi perlindungan hukum bagi korupsi Trump."
Ketentuan Etika Jadi Batu Sandungan
Kritik utama tertuju pada absennya ketentuan etika yang melarang pejabat senior pemerintah — termasuk presiden — untuk terlibat secara personal dalam industri kripto. Ketentuan ini dianggap sebagai "ganjalan terakhir dan terpenting" yang hingga saat ini belum mencapai titik temu antara kubu Demokrat dan Republik.
$1 Miliar Keuntungan Kripto Trump
Pengungkapan finansial terbaru Trump menjadi amunisi bagi kubu oposisi. Presiden Trump dilaporkan meraup lebih dari $1 miliar dari usaha kripto sepanjang 2025. Murphy menyebut penerbitan kripto oleh Trump sebagai "skema korupsi terbesar dalam sejarah negara ini" yang membuka jalur tersembunyi bagi suap massal ke Gedung Putih.
"Penerbitan mata uang kripto sebagai sarana meraup miliaran dolar dari pendukungnya dengan menjual token yang tidak bernilai, sekaligus menyediakan jalur tersembunyi untuk suap massal ke Gedung Putih — ini adalah skema korupsi terbesar dalam sejarah negara ini," ujar Murphy.
Kubu Oposisi Semakin Solid
Posisi ketiga Senator ini memperkuat kubu oposisi yang sebelumnya telah divokalkan oleh Senator Elizabeth Warren. Meskipun sejumlah Demokrat ikut dalam negosiasi dan sempat memberikan suara setuju saat RUU lolos dari Komite Perbankan Senat, mereka juga menyatakan tidak akan mendukung versi final tanpa adanya klausul larangan konflik kepentingan bagi pejabat pemerintah.
Waktu Semakin Sempit
RUU Clarity Act memerlukan 60 suara untuk lolos di Senat, yang berarti diperlukan dukungan signifikan dari kubu Demokrat. Draf baru dan berpotensi final dijadwalkan muncul paling cepat Selasa ini. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda kompromi yang dapat memuaskan kedua belah pihak dan Gedung Putih.
Waktu semakin sempit bagi RUU ini untuk disahkan sebelum reses musim panas Kongres dan menjelang fokus pada pemilu paruh waktu (midterm) musim gugur mendatang.
Konteks Regulasi Global
Tekanan politik terhadap RUU Clarity Act terjadi di tengah lanskap regulasi kripto global yang semakin dinamis. Di hari yang sama, Departemen Keuangan AS dan HM Treasury Inggris merilis rekomendasi bersama untuk menyelaraskan aturan tokenisasi dan stablecoin lintas Atlantik. Langkah ini menunjukkan bahwa sementara AS berupaya membangun kerangka regulasi domestik, ketidakpastian politik masih membayangi masa depan regulasi kripto di negara adidaya tersebut.
Para pelaku industri kripto kini menanti dengan cemas apakah RUU Clarity Act akan mencapai kompromi bipartisan atau justru kandas di tengah pertarungan politik yang semakin memanas. Kepastian regulasi telah lama menjadi permintaan utama industri kripto AS, namun perdebatan etika seputar konflik kepentingan presiden kini menjadi penghalang terbesar.
