Dunia kripto global kembali dihadapkan pada ketidakpastian regulasi setelah Senator Amerika Serikat Lindsey Graham meninggal dunia pada Sabtu (12/7) di usia 71 tahun. Kematian mendadak senator senior asal South Carolina ini berdampak langsung pada peta politik di Senat—mayoritas Partai Republik kini menyusut menjadi hanya 51-47, membuat pengesahan Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act) yang sangat dinantikan industri kripto berada dalam posisi kritis.
RUU Clarity Act membutuhkan 60 suara untuk lolos dari Senat, yang berarti Partai Republik kini harus mendapatkan dukungan signifikan dari kubu Demokrat. Ini menjadi tantangan berat di tengah meningkatnya pertentangan dari para senator Demokrat terhadap RUU tersebut.
Trump Desak Senat Sahkan Clarity Act
Presiden Donald Trump langsung merespons kematian Graham melalui unggahan di Truth Social pada Senin (13/7). Ia mendesak Senat untuk segera mengesahkan Clarity Act sebagai bentuk penghormatan kepada Graham. Namun langkah ini menuai kritik karena catatan voting Graham sendiri tidak menunjukkan dukungan eksplisit terhadap RUU tersebut. Graham tidak pernah memberikan suara dalam proses Clarity Act dan tidak bertugas di komite perbankan maupun pertanian yang menangani RUU ini.
Konflik Etika: Kekayaan Kripto Trump Senilai $1,4 Miliar Jadi Sorotan
Di sisi lain, pengungkapan kekayaan kripto Trump senilai $1,4 miliar yang baru dirilis akhir Juni lalu semakin memanaskan perdebatan. Senator Demokrat Chris Murphy memimpin desakan agar Clarity Act memuat klausul etika yang ketat—termasuk larangan kepemilikan aset digital bagi pejabat pemerintah dan aturan keterbukaan yang mencakup anggota keluarga pejabat.
Beberapa senator Demokrat, termasuk Chris Van Hollen dan Jeff Merkley, telah mengumumkan akan menggelar konferensi pers pekan ini untuk menyatakan penolakan mereka terhadap Clarity Act. Mereka menyebut RUU ini gagal mengekang apa yang mereka istilahkan sebagai skema kripto korup Presiden Trump.
Dampak Terhadap Pasar dan Industri Kripto
RUU Clarity Act sendiri merupakan legislasi penting yang akan mengalihkan sebagian besar kewenangan pengawasan aset digital dari SEC ke CFTC. RUU ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi industri kripto AS dan menjadi cetak biru regulasi global.
Dengan hanya tersisa empat minggu masa sidang sebelum reses Agustus, Senat berada di bawah tekanan waktu yang sangat ketat. Pemimpin Mayoritas Senat John Thune sebelumnya menyatakan akan mendorong pemungutan suara bulan ini, namun dinamika politik terbaru membuat masa depan Clarity Act semakin tidak menentu.
Apa Kata Para Pemangku Kepentingan?
White House crypto adviser Patrick Witt menegaskan melalui media sosial bahwa AS tidak boleh menunda lebih lama lagi. Senator Cynthia Lummis juga menyuarakan dukungannya dan menyebut Graham sebagai sosok yang bersemangat memastikan kepemimpinan AS tetap di garis depan inovasi aset digital.
Pelaku industri kripto dan investor kini mencermati perkembangan ini dengan cemas. Ketidakpastian regulasi di AS secara historis telah memicu volatilitas pasar kripto. Dengan Bitcoin yang sudah tertekan di kisaran $62.000 akibat ketegangan geopolitik AS-Iran, penundaan atau kegagalan Clarity Act berpotensi menjadi pukulan tambahan bagi sentimen pasar.
Para analis menilai skenario terburuk adalah Clarity Act kembali tertunda hingga setelah pemilu paruh waktu November 2026, yang akan membuat industri kripto AS beroperasi tanpa kerangka regulasi yang jelas hingga setidaknya awal 2027.
Artikel ini akan diperbarui seiring perkembangan terbaru dari Capitol Hill.
