Federal Law Enforcement Officers Association (FLEOA) secara resmi menyatakan dukungan terhadap Digital Asset Market Clarity Act atau CLARITY Act, menjadikannya organisasi penegak hukum besar kedua yang mendukung RUU struktur pasar kripto Amerika Serikat dalam waktu kurang dari dua minggu.
FLEOA Resmi Dukung CLARITY Act
Dukungan ini disampaikan melalui surat resmi kepada Komite Perbankan Senat AS pada 10 Juli 2026. Dalam pernyataannya, FLEOA menyebut CLARITY Act sebagai kemajuan berarti dalam menyeimbangkan inovasi teknologi dengan keselamatan publik.
FLEOA memuji upaya komite dalam membangun kerangka regulasi yang jelas untuk aset digital. Mereka menilai RUU ini mendorong inovasi yang bertanggung jawab sambil tetap mempertahankan kewenangan investigasi kriminal, anti pencucian uang, pendanaan kontraterorisme, dan penegakan sanksi.
Ji Kim, CEO Crypto Council, menyambut baik dukungan ini. Ia menegaskan bahwa surat FLEOA mengonfirmasi apa yang sudah diketahui banyak pihak, yaitu CLARITY Act adalah RUU yang kuat dalam perlindungan konsumen dan penegakan hukum.
Perubahan yang Diminta FLEOA
Meski mendukung, FLEOA juga mendesak anggota parlemen untuk melakukan beberapa perubahan penting. Mereka meminta penyempitan perlindungan DeFi dalam RUU, kejelasan akuntabilitas dalam sistem keuangan terdesentralisasi, serta pencegahan penghindaran regulasi oleh perusahaan yang mengklaim status desentralisasi.
FLEOA juga mendorong revisi bahasa spesifik untuk mempermudah penetapan pertanggungjawaban hukum. Organisasi ini menegaskan bahwa undang-undang tidak boleh membatasi kewenangan investigasi federal yang sudah ada.
Dukungan Berturut-turut dari Penegak Hukum
Dukungan ini datang hanya sembilan hari setelah National Organization of Black Law Enforcement Executives (NOBLE) memberikan dukungan serupa. Kedua surat ini membantu melawan argumen bahwa CLARITY Act akan melemahkan kemampuan pemerintah dalam memberantas kejahatan kripto.
Sebelumnya pada Juni, empat organisasi penegak hukum termasuk National District Attorneys Association dan International Association of Chiefs of Police menyampaikan kekhawatiran kepada Gedung Putih. Mereka menyoroti Section 604 RUU yang melindungi pengembang dari tanggung jawab atas aktivitas ilegal pengguna di platform terdesentralisasi.
Oposisi tersebut mendorong Gedung Putih mengundang organisasi penegak hukum yang keberatan ke sebuah pertemuan pada akhir Juni. Perkembangan positif terjadi pada Juli ketika Major County Sheriffs of America mengubah sikapnya menjadi netral setelah awalnya menentang RUU ini.
Tenggat Kritis: Reses Senat 8 Agustus
Dukungan FLEOA datang kurang dari empat minggu sebelum reses Senat pada 8 Agustus 2026. Para pelaku industri memandang tenggat waktu ini sebagai momen kritis. Jika CLARITY Act tidak lolos sebelum reses, peluang untuk disahkan tahun ini akan sangat tipis.
Senator Cynthia Lummis menyatakan pada 8 Juli bahwa ini kemungkinan adalah kesempatan terakhir untuk mengesahkan undang-undang aset digital yang nyata sebelum 2030. Ia memperingatkan bahwa kegagalan meloloskan Clarity Act berarti negara lain yang akan menulis aturan untuk aset digital dan Amerika Serikat akan menghabiskan dekade berikutnya untuk mengejar ketertinggalan.
Meninggalnya Senator Lindsey Graham baru-baru ini menambah kompleksitas politik RUU ini. Dengan mayoritas Republik yang kini menyempit menjadi 51-47, CLARITY Act kemungkinan membutuhkan lebih banyak dukungan Demokrat untuk mencapai ambang batas 60 suara di Senat.
Presiden Donald Trump juga dikabarkan menggunakan momentum politik terkini untuk mendorong pengesahan RUU kripto ini. Sementara itu, kaukus Demokrat memfokuskan perdebatan pada potensi keuntungan pribadi presiden dari aset kripto yang dimilikinya saat membahas ketentuan etika dalam RUU tersebut.
Dengan dukungan dari dua organisasi penegak hukum besar dan tekanan waktu yang semakin mendesak, CLARITY Act kini memasuki fase paling kritis dalam perjalanan legislatifnya. Nasib regulasi aset digital Amerika Serikat akan ditentukan dalam beberapa minggu ke depan.
