Departemen Keuangan Amerika Serikat (U.S. Department of the Treasury) melalui Office of Foreign Assets Control (OFAC) secara resmi mengumumkan penjatuhan sanksi terhadap 10 individu dan satu entitas korporasi pada Rabu (28/10/2026). Tindakan penegakan hukum ini menargetkan jaringan terorganisir yang memfasilitasi penipuan identitas pekerja teknologi informasi (IT) asal Korea Utara serta skema konversi dan pencucian aset kripto bernilai jutaan dolar. Otoritas federal AS menegaskan bahwa dana hasil kejahatan siber ini dialirkan secara langsung untuk mendanai program senjata pemusnah massal (weapons of mass destruction/WMD) dan pengembangan rudal balistik milik rezim Pyongyang.
Peran Perantara Rusia dalam Konversi Kripto Jutaan Dolar
Dalam dokumen rilis resminya, Departemen Keuangan AS mengungkapkan rincian keterlibatan dua warga negara Rusia yang bertindak sebagai perantara finansial utama bagi rezim Korea Utara. Otoritas mengidentifikasi Ilya Boykov sebagai fasilitator yang mengonversi dan menukarkan aset kripto senilai sekitar $3,5 juta untuk perusahaan bernama Alis, sebuah entitas yang dikendalikan oleh otoritas Korea Utara, sejak tahun 2024. Melalui jalur transaksi berlapis dan pertukaran aset digital lintas batas, Boykov membantu menyamarkan asal-usul dana gelap tersebut ke dalam mata uang fiat dan instrumen likuid lainnya.
Selain Boykov, OFAC turut menetapkan sanksi terhadap Vitold Obertas, warga negara Rusia lainnya yang terbukti memfasilitasi konversi mata uang kripto senilai hampir $2 juta untuk sejumlah pejabat tinggi Korea Utara sejak Januari 2025. Obertas memanfaatkan infrastruktur pertukaran aset digital lokal dan perbankan bayangan guna memastikan transfer modal ilegal dapat menembus sanksi internasional tanpa terdeteksi sistem pemantauan standar. Keterlibatan para operator ini menegaskan peran krusial para fasilitator eksternal dalam mengeksploitasi celah likuiditas pasar kripto demi kepentingan geopolitik negara terisolasi.
Modus Operandi FFTDC dan Penyamaran Pekerja IT Korut
Fokus utama lain dalam paket sanksi kali ini adalah FFTDC, sebuah perusahaan bentukan Korea Utara yang didirikan secara resmi di wilayah Rusia untuk menyamarkan aktivitas operasional mereka. Berdasarkan temuan Departemen Keuangan AS, FFTDC menaungi sedikitnya enam pekerja IT asal Korea Utara yang secara aktif menyusup ke pasar tenaga kerja global. Para pekerja ini menggunakan identitas palsu, dokumen rekayasa, serta koneksi jaringan privat virtual (VPN) guna mendapatkan kontrak pekerjaan jarak jauh di berbagai perusahaan teknologi dan korporasi terkemuka di Amerika Serikat.
Sejak tahun 2025, para pekerja IT terafiliasi FFTDC tersebut dilaporkan telah berhasil menghasilkan pendapatan lebih dari $750.000 melalui pembayaran gaji dan kompensasi proyek. Dana tersebut kemudian segera ditransfer kembali ke rekening-rekening yang terafiliasi dengan program senjata militer Korea Utara. Selain mencuri upah dan memeras sistem penggajian korporasi AS, para agen siber ini kerap memanfaatkan akses istimewa di jaringan internal perusahaan untuk melakukan pengintaian siber, eksfiltrasi kode sumber, dan menciptakan celah pintu belakang (backdoor) untuk eksploitasi protokol kripto di masa depan.
Koordinasi Multilateral Bersama Sekutu Global
Langkah tegas yang diambil oleh otoritas Amerika Serikat ini bukan merupakan tindakan unilateral yang berdiri sendiri. Departemen Keuangan AS mencatat bahwa paket sanksi ini dikoordinasikan secara erat dengan mitra internasional utama, menyusul langkah serupa yang telah diberlakukan oleh pemerintah Australia dan Uni Eropa sepanjang Oktober 2026. Penyelarasan sanksi multilateral ini dirancang untuk menutup ruang gerak para pelaku di berbagai yurisdiksi, memblokir aset yang berada di wilayah barat, serta melarang seluruh institusi keuangan global memproses transaksi yang melibatkan individu dan entitas terdaftar.
Penetapan sanksi OFAC ini mengirimkan sinyal peringatan keras bagi seluruh penyedia layanan aset virtual (VASP), bursa terpusat (CEX), serta protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi) di seluruh dunia. Seluruh dompet digital, entitas perantara, dan pihak lawan yang terbukti memproses atau memfasilitasi transaksi dengan 11 target sanksi ini kini menghadapi risiko sanksi sekunder yang parah, termasuk pemutusan akses ke sistem kliring perbankan global berbasis dolar AS. Regulator global terus memperketat pengawasan terhadap kepatuhan uji tuntas (KYC/AML) dan penelusuran onchain guna memutus rantai pendanaan terorisme serta proliferasi senjata terlarang melalui ekosistem aset digital.
Sumber: TokenPost
