Mahkamah Agung Thailand (San Dika) resmi menetapkan bahwa Bitcoin memiliki status sah sebagai objek properti di bawah hukum pidana nasional. Putusan bersejarah tersebut dibacakan dalam sidang pleno majelis hakim agung melalui perkara pidana Nomor 4929/2569 yang mengadili perkara perampokan dan pemerasan aset digital di kawasan wisata Koh Samui. Keputusan yudisial tingkat tertinggi ini menegaskan bahwa mata uang kripto bukan sekadar data komputer abstrak tanpa nilai komersial, melainkan aset berharga yang kepemilikannya dilindungi secara penuh oleh kitab undang-undang hukum pidana dari tindak kejahatan kekerasan maupun perampasan paksa.
Latar Belakang Perkara Koh Samui dan Vonis Pidana Penjara
Perkara ini berakar dari insiden kriminal terorganisir pada tahun 2022 di pulau Koh Samui, ketika sekelompok pelaku bersenjata menyekap korban dan memaksanya mengonversi dana fiat senilai 50.000 dolar AS menjadi aset kripto Bitcoin. Korban kemudian diintimidasi untuk mentransfer seluruh saldo Bitcoin tersebut ke alamat dompet digital yang dikendalikan oleh sindikat penjahat sebelum para pelaku melarikan diri.
Dalam pembelaannya di pengadilan tingkat sebelumnya, terdakwa berargumen bahwa Bitcoin hanyalah data elektronik tidak berwujud yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai harta benda atau properti menurut definisi hukum pidana tradisional Thailand. Namun, Mahkamah Agung secara tegas menolak argumentasi tersebut dan menguatkan vonis hukuman 10 tahun penjara terhadap terdakwa atas tindak pidana perampokan berat dan pemerasan, sekaligus menetapkan kewajiban pemulihan kerugian materiil bagi korban kejahatan.
Pertimbangan Yuridis Nilai Pasar dan Penguasaan Eksklusif
Dalam pertimbangan hukum tertulisnya, majelis hakim pleno Mahkamah Agung Thailand memaparkan sejumlah kriteria objektif yang menjadikan Bitcoin memenuhi unsur properti hukum. Mahkamah menegaskan bahwa Bitcoin memiliki nilai pasar riil yang ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran global, dapat diperjualbelikan secara bebas, serta dapat dicairkan kembali menjadi uang tunai kapan pun terdapat pihak pembeli yang bersedia melakukan pertukaran di pasar sekunder.
Lebih lanjut, majelis hakim menggarisbawahi bahwa pemegang Bitcoin memiliki kendali dan penguasaan eksklusif atas aset digital tersebut melalui pemanfaatan kunci privat kriptografi. Nilai ekonomis yang lenyap dari tangan korban saat transaksi transfer paksa terjadi membuktikan adanya perpindahan hak milik yang nyata. Oleh sebab itu, majelis menyatakan bahwa aset kripto yang dirampas tidak dapat diperlakukan sebagai informasi digital hampa nilai, melainkan barang bergerak yang sah menjadi objek tindak pidana pencurian maupun perampokan.
Batasan Legal Tender dan Dampak Preseden Penegakan Hukum
Kendati memberikan pengakuan tegas terhadap Bitcoin sebagai properti yang dilindungi hukum pidana, Mahkamah Agung Thailand secara eksplisit menarik garis pembatas terkait fungsi moneter. Majelis menegaskan bahwa putusan perkara ini sama sekali tidak mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) setara dengan mata uang resmi Baht Thailand, sehingga aturan restriksi pembayaran barang dan jasa menggunakan kripto yang diterbitkan oleh Bank of Thailand serta Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC Thailand) tetap berlaku penuh.
Kendati demikian, para praktisi hukum dan analis yurisprudensi di Asia Tenggara menilai putusan Nomor 4929/2569 ini sebagai tonggak penting yang menetapkan preseden mengikat bagi seluruh peradilan di Thailand. Pengakuan status properti ini membuka kepastian hukum bagi aparat kepolisian dan kejaksaan untuk menyita aset kripto hasil kejahatan, menuntut pemulihan kerugian korban (restitusi perdata dalam perkara pidana), serta memproses tindak pidana pencucian uang digital dengan dasar pembuktian yang jauh lebih solid.
Sumber: TokenPost & Mahkamah Agung Thailand
