Pemerintah Indonesia resmi memblokir akses ke Polymarket, platform prediction market berbasis kripto, setelah muncul pasar taruhan yang menyinggung kemungkinan Presiden Prabowo Subianto lengser lebih awal. Langkah ini diumumkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Jumat waktu setempat, dengan alasan bahwa aktivitas taruhan atas peristiwa yang belum pasti tetap masuk dalam kategori perjudian daring meski dibungkus teknologi blockchain dan aset kripto. Keputusan tersebut langsung menempatkan Indonesia dalam daftar negara yang mengambil sikap keras terhadap model bisnis prediction market.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyentuh dua isu sensitif sekaligus: ekspansi produk kripto lintas negara dan penegakan aturan lokal terhadap aktivitas spekulatif yang dianggap menyerupai judi. Dalam pernyataan resminya, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi bentuk perjudian online apa pun. Bagi regulator Indonesia, penggunaan blockchain tidak mengubah substansi layanan jika pengguna tetap diminta mempertaruhkan uang pada hasil yang belum pasti. Pernyataan ini penting karena menegaskan pendekatan pemerintah yang menilai produk dari fungsi ekonominya, bukan sekadar dari teknologi yang dipakai.
Pemicu utamanya adalah pasar di Polymarket yang berkaitan dengan masa jabatan Presiden Prabowo. Menurut laporan Decrypt, pasar tersebut memungkinkan pengguna bertaruh apakah Prabowo akan meninggalkan jabatannya sebelum waktunya. Aktivitas itu tercatat sudah mengumpulkan volume lebih dari US$51.000. Dari sisi pricing pasar, peluang Prabowo lengser sebelum 31 Mei diperkirakan hanya 1%, sementara peluang hingga akhir 2026 berada di kisaran 11%. Walau angkanya kecil, keberadaan pasar tersebut tampaknya cukup untuk memicu respons cepat dari otoritas.
Tidak hanya memblokir akses ke situs utama Polymarket, Komdigi juga disebut mulai menelusuri akun media sosial yang terafiliasi dengan platform tersebut. Tujuannya adalah memastikan pembatasan akses berjalan lebih menyeluruh dan mencegah promosi layanan serupa di ruang digital Indonesia. Pendekatan ini menunjukkan bahwa regulator tidak lagi melihat platform prediction market sekadar sebagai eksperimen Web3, tetapi sebagai layanan yang dapat masuk wilayah penegakan hukum nasional ketika menyasar pengguna domestik atau menyentuh isu politik dalam negeri.
Secara global, tekanan terhadap Polymarket memang terus meningkat. Indonesia bukan negara pertama yang membatasi akses ke platform itu. Sejumlah yurisdiksi di Asia seperti Taiwan, Thailand, China, dan Jepang lebih dulu mengambil langkah serupa. India juga dilaporkan sedang bergerak untuk memblokir Polymarket dan pesaingnya, Kalshi. Di sisi lain, Polymarket sendiri sudah mengakui adanya pembatasan geografis di lebih dari 30 negara. Ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan prediction market belum diikuti penerimaan regulasi yang merata.
Bagi industri kripto, perkembangan ini penting karena menegaskan batas antara inovasi finansial dan aktivitas yang dianggap ilegal oleh regulator lokal. Banyak pelaku industri berargumen bahwa prediction market dapat berfungsi sebagai alat price discovery untuk opini publik atau ekspektasi kejadian tertentu. Namun dalam praktiknya, regulator sering melihat struktur produk semacam itu dari sisi mekanisme taruhan, bukan dari sisi teknologi yang menopangnya. Selama model bisnis bergantung pada spekulasi uang atas hasil yang tidak pasti, risiko benturan dengan aturan perjudian akan tetap tinggi.
Dampaknya juga bisa meluas ke proyek-proyek Web3 lain yang mengandalkan partisipasi pengguna lintas negara. Platform kripto kini makin dituntut untuk memahami sensitivitas politik, hukum, dan budaya di tiap pasar. Produk yang mungkin diterima di satu negara belum tentu aman dipasarkan di negara lain, terutama bila menyangkut tokoh politik, isu publik, atau kontrak berbasis prediksi yang menyerupai taruhan. Untuk Indonesia, kasus ini sekaligus menjadi sinyal bahwa narasi "berbasis blockchain" tidak cukup untuk lolos dari pengawasan jika substansi layanannya dianggap melanggar hukum.
Ke depan, blokir terhadap Polymarket kemungkinan akan memperkuat perdebatan global mengenai bagaimana prediction market seharusnya diatur. Jika industri ingin berkembang lebih luas, platform perlu menunjukkan pemisahan yang lebih jelas antara instrumen informasi, perdagangan kontrak, dan aktivitas perjudian. Tanpa itu, ekspansi prediction market berisiko terus tersandung larangan di berbagai yurisdiksi. Sumber asli: Decrypt, "Indonesia Blocks Polymarket After Bets on President’s Early Departure," 26 Mei 2026.