Desakan Hearing dari Lima Komite Senat
Lima senator dari Partai Demokrat secara resmi menyerukan penyelidikan kongres terhadap kepemilikan aset kripto Presiden Donald Trump, menyusul laporan keuangan yang mengungkap pendapatan sang presiden mencapai $1,4 miliar atau sekitar Rp21.000 triliun dari usaha kripto pribadinya sepanjang tahun 2025.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis Jumat (10/7), para senator — yang merupakan ranking member di lima komite dan subkomite Senat AS — meminta mitra Republik mereka untuk menggelar dengar pendapat guna menyelidiki implikasi keamanan nasional dari portofolio kripto Trump. Mereka menyoroti bahwa pendapatan fantastis itu berasal dari memecoin pribadi Trump dan platform World Liberty Financial milik keluarganya.
Desakan ini muncul di tengah pembahasan Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act, undang-undang struktur pasar aset digital yang dinilai sebagai salah satu regulasi kripto paling signifikan dalam sejarah AS. RUU ini telah lolos di DPR dan dua komite kunci Senat, dengan pemungutan suara di sidang paripurna diperkirakan berlangsung bulan Juli ini, setelah Kongres kembali dari masa reses pada Senin mendatang.
Konflik Kepentingan dan Pengaruh Asing
Para senator Demokrat menyatakan bahwa laporan keuangan Trump "memperkuat kekhawatiran bahwa Presiden mendorong Kongres untuk meloloskan undang-undang kripto yang menguntungkan industri tempat ia meraup keuntungan." Mereka juga meminta penyelidikan atas kemungkinan pengaruh pihak ketiga, termasuk entitas yang terkait dengan Uni Emirat Arab, terhadap kebijakan kripto Trump.
Pernyataan ini ditandatangani oleh Senator Richard Blumenthal serta empat senator Demokrat lainnya yang menjabat sebagai pemimpin minoritas di komite-komite kunci Senat. Blumenthal sebelumnya telah muncul di CNN membahas masalah ini, menegaskan bahwa konflik kepentingan Trump dalam regulasi kripto tidak bisa diabaikan begitu saja.
Daya Tawar Demokrat di Senat
Meskipun Demokrat berada di posisi minoritas di Senat dan DPR — yang berarti mereka memiliki otoritas terbatas untuk menyelenggarakan hearing sendiri — aturan Senat mensyaratkan 60 suara untuk mengakhiri filibuster dan meloloskan sebuah RUU. Ini memberi Partai Demokrat daya tawar signifikan, karena Partai Republik membutuhkan dukungan dari sejumlah senator Demokrat untuk meloloskan CLARITY Act.
Sejumlah senator Republik, termasuk Cynthia Lummis yang dikenal sebagai pendukung kuat kripto, terus mendorong agar CLARITY Act segera disahkan. Namun banyak Demokrat telah memberi sinyal tidak akan memberikan dukungan tanpa ketentuan etika yang jelas dalam RUU tersebut.
Ketua House Financial Services Committee, French Hill, yang membantu meloloskan RUU ini di DPR pada 2025, mengakui bahwa hubungan bisnis Trump dengan industri kripto membuat proses legislasi menjadi "lebih rumit."
CBDC Ban Berlaku, CLARITY Act di Persimpangan
Kontroversi ini semakin memanas hanya beberapa jam sebelum larangan dolar digital (CBDC) AS resmi berlaku sebagai undang-undang pada Sabtu dini hari, setelah Trump menolak menandatangani RUU perumahan bipartisan yang memuat larangan tersebut. RUU itu tetap otomatis menjadi UU tanpa tanda tangan presiden setelah batas waktu 10 hari terlampaui.
Perkembangan ini menempatkan CLARITY Act di persimpangan kritis. Dengan pemilu paruh waktu yang semakin dekat, nasib regulasi kripto terbesar dalam sejarah AS ini akan sangat bergantung pada kemampuan Partai Republik untuk meyakinkan kolega Demokrat mereka bahwa RUU ini bebas dari konflik kepentingan presiden.
Industri kripto global mengamati situasi ini dengan cermat, karena hasil akhir CLARITY Act akan menjadi preseden besar bagi regulasi aset digital di seluruh dunia, termasuk di Uni Eropa yang baru saja mengimplementasikan kerangka MiCA.
