BREAKING — Harga Tether (USDT) di bursa kripto India melonjak lebih dari 8,5% di atas patokan dolar AS pada akhir pekan ini, menyusul tindakan keras pemerintah India terhadap firma pembayaran kripto yang diduga menjalankan saluran remitansi ilegal lintas batas.
Premium USDT Melonjak Dua Kali Lipat dari Normal
Berdasarkan data pasar, USDT diperdagangkan sekitar 102,88 rupee terhadap kurs resmi dolar-rupee sekitar 94,65. Kesenjangan tersebut secara normal hanya berkisar antara 3% hingga 4%, namun kini melonjak hampir dua kali lipat lebih tinggi dari biasanya. Premium USDT yang membengkak ini mencerminkan kelangkaan pasokan stablecoin di pasar domestik India setelah likuiditas domestik mengering secara drastis.
Pemicu utama lonjakan ini adalah operasi penegakan hukum oleh Enforcement Directorate (ED), lembaga kejahatan keuangan India, yang pada 17 Juni 2026 menggeledah enam lokasi di Bengaluru berdasarkan Foreign Exchange Management Act (FEMA). ED menargetkan lima firma pembayaran kripto yang dituduh memfasilitasi transfer lintas batas tidak sah senilai lebih dari $265 juta menggunakan aset digital, khususnya USDT.
Saluran Remitansi Ilegal Beroperasi Selama Dua Tahun
Menurut dokumen investigasi, para firma tersebut menjalankan apa yang secara efektif merupakan saluran remitansi informal. Warga India di luar negeri (Non-Resident Indians/NRI) menggunakan USDT sebagai pengganti transfer bank konvensional. Rupee disetorkan ke rekening perusahaan, dikonversi menjadi stablecoin, dikirim melintasi perbatasan, dan kemudian dijual di bursa kripto India—melewati seluruh prosedur dokumen dan persetujuan yang diwajibkan oleh FEMA dan undang-undang anti-pencucian uang India.
Model ini telah beroperasi selama sekitar dua tahun dan menarik banyak pengguna karena transfer stablecoin lebih cepat dan lebih murah dibandingkan rute perbankan tradisional. Selain itu, berkat premium USDT yang sudah ada sebelumnya, konversi kembali ke rupee menghasilkan keuntungan lebih besar bagi pihak-pihak yang terlibat. Namun setelah ED mengumumkan tindakannya, para market maker dan penyedia likuiditas yang membeli token dari luar negeri untuk dijual di platform lokal langsung menarik diri dari aktivitas pembelian USDT di luar negeri.
Dampak pada Pasar dan Investor Ritel India
"Ini adalah pukulan langsung terhadap infrastruktur off-ramp yang selama ini menggerakkan premium," kata seorang analis pasar kripto India yang enggan disebutkan namanya. Off-ramp sendiri merujuk pada rute untuk mengonversi aset kripto kembali menjadi uang tunai lokal. Dengan tersendatnya jalur ini, pasokan USDT di pasar domestik menyusut drastis sementara permintaan tetap tinggi, menciptakan lonjakan harga yang signifikan.
Menariknya, bursa global Coinbase baru saja meluncurkan jalur rupee langsung (direct rupee rails) di India bulan lalu, yang sedikit mengurangi ketergantungan pada perdagangan peer-to-peer. Namun tindakan ED justru menargetkan infrastruktur off-ramp yang mendorong premium, sehingga dampaknya terhadap likuiditas tetap terasa signifikan.
Masa Depan Regulasi Kripto di India
Situasi ini memunculkan pertanyaan lebih luas tentang masa depan regulasi kripto di India. Negara dengan populasi terbesar di dunia tersebut selama ini memiliki hubungan yang rumit dengan aset digital—menerapkan pajak kripto yang ketat sebesar 30% dan TDS 1% untuk setiap transaksi, namun belum memiliki kerangka regulasi komprehensif untuk stablecoin dan pembayaran kripto lintas batas.
Premium USDT yang melebar juga menjadi sinyal peringatan bagi investor ritel India yang mengandalkan stablecoin sebagai pintu masuk ke pasar kripto global. Semakin mahalnya USDT di pasar domestik dapat mendorong pengguna untuk mencari alternatif, termasuk platform offshore yang beroperasi di luar yurisdiksi India—sesuatu yang justru ingin dicegah oleh otoritas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Tether maupun otoritas terkait mengenai langkah-langkah untuk menstabilkan pasokan USDT di pasar India. Yang jelas, tindakan keras ED telah mengirimkan gelombang kejut melalui ekosistem kripto India dan menjadi preseden penting bagi penegakan hukum keuangan di era aset digital.
