Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini menghadapi tenggat waktu kritis: hanya 10 hari tersisa untuk memutuskan apakah akan menandatangani, memveto, atau mengabaikan rancangan undang-undang perumahan bipartisan yang di dalamnya terselip klausul larangan mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC).
RUU bertajuk 21st Century ROAD to Housing Act tersebut secara resmi dikirim oleh Ketua DPR Mike Johnson ke meja Trump pada Senin (29/6), yang secara otomatis memicu hitungan mundur 10 hari berdasarkan Konstitusi AS, tidak termasuk hari Minggu.
Klausul kontroversial dalam RUU ini secara eksplisit melarang Federal Reserve — bank sentral Amerika Serikat — untuk menerbitkan atau menciptakan CBDC "atau aset digital apa pun yang secara substansial serupa" hingga akhir tahun 2030.
Langkah ini merupakan kemenangan besar bagi para pendukung privasi keuangan dan komunitas kripto yang selama ini mengkhawatirkan potensi pengawasan massal melalui CBDC. Di sisi lain, penentang CBDC menilai mata uang digital bank sentral dapat menjadi alat kontrol pemerintah terhadap transaksi warga negara.
Trump: RUU ini "Membosankan"
Namun, Trump justru menunjukkan sikap meremehkan terhadap RUU tersebut. Ia dilaporkan menyebut legislasi ini sebagai "yawn" (membosankan) dan secara sarkastik menyebut situasi ini sebagai "big deal" (masalah besar).
Trump sebelumnya telah membatalkan upacara penandatanganan RUU ini pada Rabu lalu, dengan alasan bahwa anggota Kongres dari Partai Republik seharusnya fokus meloloskan SAVE America Act — RUU yang mewajibkan pemilih menunjukkan bukti kewarganegaraan AS secara langsung untuk mendaftar memilih.
Sikap Trump ini menimbulkan ketidakpastian di kalangan industri kripto. Meskipun pada Maret lalu Trump menyatakan tidak akan menandatangani RUU lain sebelum SAVE America Act disahkan, ia juga pernah memberi sinyal dukungan terhadap Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act — RUU struktur pasar kripto yang sedang dibahas di Senat.
Dukungan Bipartisan yang Kuat
21st Century ROAD to Housing Act mendapatkan dukungan bipartisan yang signifikan dari Partai Demokrat dan Republik. RUU yang diprakarsai oleh Senator Elizabeth Warren ini sengaja menyertakan klausul larangan CBDC untuk menarik dukungan dari kubu Republik dan Gedung Putih.
"Kita seharusnya merayakan undang-undang perumahan bipartisan," kata Warren pada Senin. "Sebaliknya, kita mendapat seruan untuk bertindak. Tuan Presiden: tandatangani RUU ini."
Tekanan terhadap Trump semakin besar mengingat RUU ini lolos dengan dukungan luas dari kedua partai. Jika Trump memveto RUU tersebut, Kongres masih dapat mengesampingkan vetonya dengan mayoritas dua pertiga di kedua kamar — meskipun skenario ini secara politis rumit.
Konteks Lebih Luas: Perang Melawan CBDC di AS
Larangan CBDC telah menjadi isu panas di Washington. Sejumlah anggota Kongres dari Partai Republik secara vokal menentang penerbitan dolar digital oleh Federal Reserve, menganggapnya sebagai ancaman terhadap kebebasan finansial warga negara.
Klausul dalam RUU perumahan ini mencerminkan sentimen anti-CBDC yang semakin menguat di kalangan pembuat kebijakan AS. Jika ditandatangani, larangan ini akan berlaku hingga 2030 — memberikan kepastian bagi industri kripto dan stablecoin swasta untuk berkembang tanpa bayang-bayang persaingan langsung dari dolar digital pemerintah.
Apa Selanjutnya?
Dengan Senat yang sedang dalam masa reses hingga 13 Juli, fokus politik Washington dalam dua minggu ke depan akan tertuju pada keputusan Trump. Jika presiden tidak mengambil tindakan dalam 10 hari (tidak termasuk Minggu), RUU tersebut otomatis menjadi undang-undang tanpa tanda tangannya — kecuali Kongres sedang tidak bersidang.
Bagi komunitas kripto global, keputusan Trump akan menjadi sinyal penting tentang arah kebijakan aset digital di ekonomi terbesar dunia. Larangan CBDC hingga 2030 akan menjadikan AS sebagai salah satu negara Barat pertama yang secara hukum menolak mata uang digital bank sentral.
