Senator Amerika Serikat Kirsten Gillibrand secara resmi mengusulkan rancangan undang-undang yang akan melarang pejabat terpilih, termasuk presiden dan pasangan mereka, untuk menerbitkan atau mensponsori aset digital mereka sendiri. Usulan yang diajukan pada Jumat (3/7) ini muncul menyusul kontroversi besar seputar memecoin Official Trump (TRUMP) dan Melania (MELANIA) yang diterbitkan oleh Presiden Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump.
Dalam pernyataan resminya, Gillibrand menegaskan bahwa Kongres harus mendukung langkah-langkah yang melarang pejabat publik dan pasangan mereka dari menerbitkan atau mensponsori aset digital pribadi. Senator asal New York itu menyebut aturan ini sebagai persyaratan akal sehat yang seharusnya mendapat dukungan bipartisan luas.
Ini adalah persyaratan akal sehat yang harus mendapat dukungan bipartisan luas. Pejabat publik dan pasangan mereka tidak boleh menerbitkan memecoin, tegas Gillibrand. Kami tidak bisa membiarkan praktik mengambil keuntungan pribadi menghancurkan peluang untuk memperkuat perlindungan konsumen, memberantas keuangan gelap, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi jutaan warga Amerika yang telah ditinggalkan oleh sistem keuangan kita.
Cakupan Larangan: Kongres, Presiden, dan Pasangan
Usulan pembatasan ini akan mencakup anggota Kongres, presiden AS, dan pasangan masing-masing. Menariknya, rancangan ini belum secara spesifik menyebutkan perluasan larangan ke kantor wakil presiden atau anggota keluarga lainnya seperti anak-anak presiden. Hal ini menjadi catatan penting mengingat putra-putra Trump, Donald Trump Jr. dan Eric Trump, juga terlibat dalam platform kripto World Liberty Financial serta perusahaan penambangan Bitcoin bernama American Bitcoin.
Gillibrand sendiri merupakan salah satu anggota kunci di balik negosiasi Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act di Senat. RUU historis tentang struktur pasar aset digital ini telah mengalami penundaan karena kekhawatiran seputar etika, tokenisasi, dan imbalan stablecoin. Senator tersebut sebelumnya memperkirakan Senat akan melakukan pemungutan suara pada RUU tersebut sebelum masa reses Agustus, namun ia menambahkan bahwa tidak akan ada yang memilih RUU itu tanpa menyelesaikan isu etika terlebih dahulu.
Kontroversi ,4 Miliar Trump yang Memicu Desakan Etika
Konteks dari usulan ini tidak bisa dilepaskan dari kontroversi yang lebih luas. Pekan ini saja, Trump melaporkan memperoleh pendapatan sekitar 1,4 miliar dolar AS dari usaha kripto pada tahun yang sama saat ia menjabat sebagai presiden. Keuntungan finansial besar-besaran ini terjadi ketika Trump berada dalam posisi untuk mempengaruhi legislasi aset digital, termasuk GENIUS Act yang telah ia tandatangani menjadi undang-undang pada Juli 2025.
Menanggapi kekhawatiran tentang benturan kepentingan, Trump menyatakan bahwa tidak ada yang ilegal dan tidak ada yang salah dengan mengambil keuntungan dari investasinya sebagai presiden, tanpa secara langsung menjawab pertanyaan tentang potensi konflik kepentingan.
Selama pembahasan Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act (GENIUS Act) pada 2025, Gillibrand mengungkapkan bahwa para senator telah menghapus ketentuan yang secara spesifik menargetkan hubungan Trump dengan industri kripto, termasuk memecoin TRUMP miliknya. Ia menyatakan saat itu bahwa memecoin tersebut kemungkinan ilegal berdasarkan hukum yang berlaku, namun menangani semua masalah etika Trump akan menghasilkan RUU yang sangat panjang dan mendetail.
Usulan Gillibrand ini muncul di tengah diskusi yang semakin intens tentang benturan kepentingan di industri kripto. Pekan lalu, senator dari Partai Demokrat juga mendesak penyelidikan atas kesepakatan kripto senilai 500 juta dolar AS antara keluarga Trump dan Uni Emirat Arab. Para kritikus berpendapat bahwa posisi Trump memungkinkan keluarganya mendapat keuntungan finansial langsung dari kebijakan yang ia bentuk untuk industri kripto.
Dampak Terhadap Regulasi Kripto AS
Langkah ini menandai eskalasi signifikan dalam upaya regulasi kripto di Amerika Serikat, di mana perdebatan tidak lagi hanya berfokus pada perlindungan investor dan stabilitas keuangan, tetapi juga pada integritas pejabat publik dalam ekosistem aset digital yang sedang berkembang pesat.
