Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) di bawah kepemimpinan Chairman Paul Atkins sedang menyiapkan salah satu kebijakan kripto paling konsekuensional: sebuah 'innovation exemption' yang akan memberikan ruang gerak regulasi bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mentokenisasi sekuritas, termasuk saham perusahaan, di atas blockchain.
SEC Pilih Jalur Pengecualian Ketimbang Rulemaking Formal
Kebijakan ini dipandang sebagai langkah besar yang telah ditunggu industri kripto selama bertahun-tahun, namun sayangnya belum memberikan kepastian permanen yang diharapkan. SEC memilih jalur otoritas pengecualian (exemptive authority) ketimbang melakukan rulemaking formal yang membutuhkan waktu 12 hingga 18 bulan.
Ketua SEC Paul Atkins pada Maret lalu menggambarkan kebijakan ini sebagai 'innovation exemption untuk memfasilitasi perdagangan terbatas sekuritas yang ditokenisasi dengan tujuan mengembangkan kerangka regulasi jangka panjang.' Ia menegaskan bahwa kebijakan ini akan 'terbatas dalam waktu dan cakupan, namun cukup lama agar kami dapat menyusun aturan yang lebih tahan lama.'
Komisioner SEC Hester Peirce, yang memimpin sebagian besar pekerjaan kripto agensi tersebut sejak awal tahun lalu, mengatakan bahwa SEC memiliki otoritas pengecualian yang rutin digunakan. 'Kami bisa melakukannya sebagai aturan, tetapi kami tidak harus melakukannya sebagai aturan,' ujar Peirce kepada CoinDesk.
Tokenisasi Aset Makin Diminati Wall Street
Langkah SEC ini muncul di tengah momentum tokenisasi yang semakin meningkat di Wall Street. Pasar treasuries yang ditokenisasi telah mencapai $14,6 miliar, dan berbagai institusi keuangan besar seperti Citi telah mulai menawarkan produk saham yang ditokenisasi. Para pendukung tokenisasi berpendapat bahwa teknologi ini akan merevolusi perdagangan dengan menawarkan aktivitas 24/7, eliminasi perantara, dan penyelesaian transaksi instan.
Namun, sejumlah mantan pengacara SEC memperingatkan bahwa pendekatan berbasis pengecualian ini tidak memiliki ketahanan hukum setinggi aturan formal. Charles Riely, mantan asisten direktur regional penegakan SEC yang kini menjadi partner di Jenner & Block, mengatakan bahwa meskipun tujuannya adalah statute atau aturan yang memberikan kepastian, pengecualian inovasi ini bisa menjadi langkah awal yang baik.
'Dengan semakin meningkatnya partisipasi di pasar aset digital, akan sangat sulit bagi pemerintahan masa depan untuk membatalkan pekerjaan ini dan membawa kasus di mana tidak ada kerugian investor,' kata Riely.
Pandangan Para Ahli Hukum
Thoreau Bartmann, pengacara di K&L Gates yang pernah menjabat sebagai co-chief counsel Divisi Manajemen Investasi SEC, menjelaskan bahwa rute pengecualian mungkin lebih masuk akal bagi SEC karena lembaga tersebut pada dasarnya mengatakan 'kalian kripto tidak harus mengikuti aturan ini sampai kami mendapatkan otoritas pembuatan aturan yang tahan lama.'
Di sisi lain, Ashley Ebersole, chief legal officer Sologenic dan mantan senior counsel SEC, menekankan bahwa 'legislasi adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan permanensi yang diminta oleh beberapa pelaku pasar untuk memasuki ruang kripto atau menawarkan produk tertentu di AS.'
Ketua Atkins sendiri mengakui bahwa SEC membutuhkan Kongres untuk berbicara tentang area ini. Dalam sebuah acara industri pada April lalu, ia mengatakan bahwa tulang punggung hukum SEC masih berdasarkan undang-undang tahun 1930-an, sehingga sangat penting 'untuk memiliki undang-undang yang akan mempersiapkan masa depan.'
Masa Depan Tokenisasi di AS
Kebijakan ini diharapkan menjadi katalis bagi adopsi tokenisasi yang lebih luas oleh perusahaan keuangan tradisional dan investor institusional, membuka pintu bagi apa yang oleh pendukung blockchain disebut sebagai revolusi perdagangan berikutnya. Meskipun bersifat interim, langkah SEC ini menandai pergeseran signifikan dalam sikap regulator AS terhadap inovasi kripto dan tokenisasi aset.
Dengan rilis kebijakan yang diantisipasi dalam beberapa bulan mendatang, industri kripto dan keuangan tradisional kini menanti detail konkret dari innovation exemption ini, yang akan menentukan seberapa besar ruang gerak yang diberikan kepada perusahaan untuk bereksperimen dengan tokenisasi sekuritas di Amerika Serikat.
