Kentucky Resmi Gugat Kalshi dan Polymarket
Kentucky resmi menggugat platform prediction markets Kalshi dan Polymarket atas tuduhan menyelenggarakan sports betting ilegal tanpa lisensi. Langkah ini menjadi sorotan tajam karena Kentucky adalah negara bagian Republik yang secara politik dikenal sebagai pendukung kuat Presiden Donald Trump — namun justru mengambil posisi berseberangan dengan kebijakan Gedung Putih.
Jaksa Agung Kentucky Russell Coleman, seorang Republiken dan mantan jaksa federal yang dinominasikan Trump, menuding Kalshi dan Polymarket mengoperasikan sportsbook ilegal di Kentucky dan melanggar hukum setempat. Coleman juga menyebut Coinbase, Robinhood, dan Webull sebagai mitra platform yang gagal menyediakan sumber daya bagi penjudi bermasalah sesuai aturan lokal.
"Kalshi dan Polymarket mengoperasikan sportsbook ilegal di Kentucky dan melanggar hukum kami," tegas Coleman. "Korporasi bernilai miliaran dolar ini dan fiksi hukum mereka tidak lolos uji kepatutan."
Benturan Kentucky vs Gedung Putih
Sikap ini menciptakan benturan tajam dengan posisi Presiden Trump yang secara terbuka mendukung Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sebagai regulator tunggal prediction markets. "Sangat penting bahwa otoritas eksklusif CFTC atas Prediction Markets dipertahankan, dan mereka akan berkembang," tulis Trump di Truth Social. Ia bahkan menyebut Gubernur Minnesota Tim Walz dan Gubernur Illinois J.B. Pritzker sebagai "SCUM" yang tidak seharusnya menetapkan aturan.
Ketua CFTC Mike Selig telah mengambil pendekatan hukum agresif dengan menggugat delapan negara bagian — terbaru New Mexico — serta turun tangan dalam berbagai sengketa pengadilan terkait sektor ini. Namun, posisi Selig yang memimpin CFTC sebagai satu-satunya komisioner dari lima kursi yang seharusnya terisi menuai kritik luas.
Koalisi Industri Gaming Desak Kongres
Tekanan terhadap prediction markets tidak hanya datang dari level negara bagian. Sejumlah organisasi gaming nasional, termasuk Indian Gaming Association dan American Gaming Association, telah bersatu mendesak Senat AS untuk menambahkan klausul yang secara eksplisit melarang kontrak acara terkait sports dan casino-style gaming dalam Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act.
Dalam surat gabungan yang dirilis Rabu (17/6), koalisi tersebut menyatakan bahwa prediction markets telah memicu ekspansi perjudian terbesar dalam sejarah AS selama 18 bulan terakhir — tanpa persetujuan pemilih atau otorisasi legislatif. American Gaming Association melaporkan otoritas gaming negara bagian telah kehilangan sekitar $1,08 miliar pendapatan pajak sejak prediction markets mulai menawarkan kontrak event olahraga.
"CFTC tidak memiliki keahlian maupun infrastruktur untuk mengawasi sports betting nasional, terutama ketika sistem regulasi negara bagian dan suku yang kuat sudah ada," tegas surat tersebut.
CLARITY Act dan Jalan Menuju Mahkamah Agung
CLARITY Act — yang bertujuan mentransfer kewenangan regulasi aset digital dari SEC ke CFTC — sebelumnya lolos di DPR pada Juli 2025 dan diharapkan dapat disahkan dari Kongres paling lambat Agustus 2026, meski menghadapi penundaan terkait isu stablecoin yield, etika, dan tokenized equities.
Sementara itu, pengadilan federal pada Rabu yang sama menolak mosi Polymarket yang berusaha memblokir Michigan untuk menggugat platform tersebut. Aksi hukum semacam ini semakin sering terjadi seiring industri membangun pertahanan hukumnya, dan sebagian besar pengamat memperkirakan perseteruan ini akan berujung di Mahkamah Agung AS.
Mick Mulvaney, mantan Kepala Staf Trump yang kini menjabat direktur eksekutif kelompok anti-prediction market Gambling Is Not Investing, menjadi penentang vokal. Mantan Ketua SEC dan CFTC Gary Gensler juga mengajukan amicus brief ke Sixth Circuit Court of Appeals yang menyatakan sports betting Kalshi melanggar regulasi gaming negara bagian.
Juru bicara Polymarket mengatakan perusahaan siap menghadapi klaim tersebut. "Tindakan ini bertentangan dengan kerangka kerja CFTC yang sudah mapan untuk mengatur prediction markets," ujarnya.
Pertarungan multi-front ini menandai eskalasi signifikan dalam upaya mengatur prediction markets di tengah ketidakpastian yurisdiksi antara regulator federal dan negara bagian. Dengan benturan antara Kentucky Republiken versus Gedung Putih, dorongan koalisi industri gaming di Kongres, dan potensi kasus Mahkamah Agung, masa depan prediction markets di AS berada di persimpangan paling kritis sejak kelahirannya.
