Komite Regulasi Jasa Keuangan House of Lords Inggris merilis laporan penting pada Rabu (3/6) yang memperingatkan Bank of England (BoE) agar tidak meregulasi stablecoin berbasis pound sterling hingga ke titik yang membuatnya tidak layak secara komersial. Laporan lintas partai ini menegaskan bahwa Inggris tertinggal jauh dibandingkan Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam pengembangan kerangka stablecoin yang jelas.
Ketidakhadiran rezim regulasi yang koheren dinilai telah menekan perkembangan dan investasi stablecoin di Inggris, meskipun token berbasis dolar AS seperti USDt (USDT) dan USDC terus tumbuh pesat di pasar global. Komite mendukung banyak elemen kerangka yang diusulkan BoE dan Financial Conduct Authority (FCA), namun menyoroti beberapa ketentuan yang dianggap berpotensi merusak daya saing stablecoin Inggris.
Salah satu poin kritis adalah usulan BoE yang mewajibkan penerbit stablecoin sistemik untuk menyimpan setidaknya 40 persen aset cadangan mereka dalam bentuk deposito bank sentral tanpa imbal hasil. Komite menilai ketentuan ini menuai kritik luas dan dapat berdampak negatif terhadap viabilitas bisnis penerbit stablecoin serta daya saing internasional pasar Inggris.
Batasan kepemilikan sementara yang diusulkan BoE juga menjadi sorotan tajam. BoE mengusulkan limit sebesar 20.000 pound sterling per individu dan 10 juta pound sterling untuk bisnis. Komite Lord menilai pembatasan ini secara tidak perlu dapat menghambat pertumbuhan stablecoin GBP dan sulit diimplementasikan dalam praktiknya.
Isu lain yang disinggung adalah larangan pemberian imbal hasil bagi pemegang stablecoin sistemik berdenominasi sterling. Kebijakan ini menempatkan Inggris pada posisi serupa dengan regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA) Uni Eropa yang juga melarang penerbit stablecoin membayar bunga kepada pemegangnya. Di Amerika Serikat, GENIUS Act juga melarang penerbit stablecoin pembayaran memberikan bunga, meskipun debat masih berlangsung mengenai apakah bursa dan perantara lain dapat menawarkan reward.
Komite menekankan bahwa kombinasi aturan cadangan ketat dan larangan imbal hasil dapat membebani viabilitas bisnis serta daya saing token yang diterbitkan di Inggris, terutama ketika masih belum jelas apakah insentif non-bunga seperti reward bergaya kartu kredit akan diizinkan.
Laporan ini merupakan hasil dari proses pengumpulan bukti selama berbulan-bulan di mana komite menekan para saksi dari industri dan akademisi mengenai berbagai isu, mulai dari peran stablecoin sebagai jalur masuk dan keluar kripto, stabilitas keuangan, pendanaan bank, hingga risiko perlindungan konsumen. Komite juga menggali perbedaan pandangan yang tajam mengenai pendekatan GENIUS Act AS terhadap penerbit non-bank.
Meskipun menekankan bahwa ekspansi pasar stablecoin tidak boleh menciptakan peluang baru bagi aktivitas terlarang, House of Lords berpendapat bahwa Inggris seharusnya bertujuan untuk membina, bukan sekadar mengawasi, sektor stablecoin berdenominasi pound sterling. Mereka mendesak HM Treasury, BoE, dan FCA untuk mematuhi jadwal yang ada, mengklarifikasi cara kerja regulasi ganda untuk penerbit sistemik, serta mengkalibrasi ulang langkah-langkah seperti batas kepemilikan dan persyaratan cadangan.
Tujuannya jelas: memastikan stablecoin sterling dapat bersaing dengan bentuk pembayaran lain di Inggris, bukan diregulasi hingga kehilangan relevansinya di pasar global yang semakin kompetitif.