Gedung Putih secara terbuka mengakui bahwa proses pembentukan cadangan strategis Bitcoin Amerika Serikat masih jauh dari kata final, meskipun sudah 16 bulan berlalu sejak Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Maret 2025. Pengakuan ini menimbulkan keraguan baru tentang komitmen pemerintah federal terhadap aset digital.
Persaingan Dua Departemen
Menurut laporan Bloomberg pada Senin (6/7), kompleksitas utama berasal dari persaingan antara Departemen Keuangan dan Departemen Perdagangan yang sama-sama mengajukan diri untuk mengelola dana cadangan tersebut. Kedua lembaga ini diyakini tengah memperebutkan wewenang atas aset kripto pemerintah yang nilainya ditaksir mencapai miliaran dolar.
"Presiden Trump berkampanye dengan visi menjadikan Amerika sebagai ibu kota global cryptocurrency dan teknologi mutakhir lainnya," ujar juru bicara Gedung Putih Liz Huston dalam pernyataan tertulis kepada CoinDesk. "Untuk mewujudkan visi presiden, pemerintahan Trump terus mengevaluasi struktur terbaik untuk Cadangan Strategis Bitcoin dan Cadangan Aset Digital AS."
Perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada Maret 2025 menginstruksikan pembentukan dua entitas terpisah: cadangan strategis untuk Bitcoin dan cadangan terpisah untuk beberapa cryptocurrency lainnya. Namun, sejak saat itu belum ada kemajuan legislatif yang signifikan di Kongres untuk memberikan landasan hukum yang diperlukan.
Kebuntuan di Kongres
Penasihat kripto utama Gedung Putih, Patrick Witt, serta pendahulunya telah berulang kali menyatakan bahwa mereka membutuhkan dukungan penuh Kongres untuk membentuk dan mengaktifkan dana kripto tersebut. Perintah presiden tidak memiliki kekuatan hukum setara undang-undang, dan hingga saat ini belum ada rancangan undang-undang yang berhasil melangkah jauh di Senat maupun DPR.
Situasi semakin tidak pasti menjelang pemilu paruh waktu (midterm) tahun ini. Jika Partai Republik kehilangan mayoritas di DPR atau kedua kamar Kongres, kecil kemungkinan rancangan undang-undang yang mendukung konsep Trump akan disahkan dalam waktu dekat.
Dampak Finansial
Pemerintah AS saat ini diperkirakan memiliki lebih dari 300.000 Bitcoin—senilai sekitar $21 miliar pada harga saat ini—dari berbagai penyitaan dan operasi penegakan hukum. Meskipun jumlah tersebut sangat besar, aset ini belum secara resmi dimasukkan ke dalam cadangan strategis mana pun.
Ironisnya, jika pemerintah mulai membeli Bitcoin sejak perintah eksekutif ditandatangani, mereka akan membeli di harga sekitar $93.000 per koin. Saat ini, Bitcoin diperdagangkan di kisaran $64.000—turun sekitar 31% dari level tersebut. Ini memunculkan pertanyaan apakah penundaan ini justru menguntungkan secara finansial dalam jangka pendek.
Ketidakpastian kebijakan ini juga terjadi di tengah gejolak pasar kripto yang lebih luas. Michael Saylor melalui Strategy baru saja menjual 3.588 Bitcoin senilai $216 juta untuk membiayai dividen saham preferen, sementara pasar masih memproses berbagai perkembangan regulasi termasuk lisensi MiCA penuh Ripple di Eropa dan laporan CertiK tentang penurunan peretasan kripto.
Meskipun demikian, optimisme jangka panjang tetap ada. Para pendukung Bitcoin berpendapat bahwa pembentukan cadangan strategis oleh pemerintah AS akan menjadi katalis terbesar dalam sejarah aset digital, berpotensi memicu gelombang adopsi oleh negara-negara lain. Namun, dengan kebuntuan birokrasi yang terus berlanjut, visi tersebut tampaknya masih membutuhkan waktu lebih lama untuk menjadi kenyataan.
