Bank for International Settlements (BIS) mengeluarkan peringatan keras dalam Laporan Ekonomi Tahunan 2026 yang dirilis Minggu (28/6). Lembaga yang sering disebut sebagai bank sentral dari bank sentral ini menilai bahwa ekspansi pesat pasar stablecoin senilai sekitar $316 miliar berisiko memecah sistem moneter global dan melemahkan kendali moneter masing-masing negara.
Dalam laporan setebal 114 halaman tersebut, BIS menyatakan bahwa token digital swasta yang dipatok ke mata uang fiat gagal memenuhi persyaratan institusional yang diperlukan untuk berfungsi sebagai uang yang aman dan andal dalam skala besar. BIS menunjuk pada kerentanan struktural dalam pengelolaan aset cadangan stablecoin sebagai titik lemah utama.
BIS juga memperingatkan bahwa migrasi signifikan dari simpanan bank komersial ke token digital swasta dapat mengurangi pendanaan perbankan dan membatasi kredit untuk ekonomi riil. Ini berarti stablecoin bukan hanya mengancam sistem pembayaran, tetapi juga berpotensi mengganggu mekanisme fundamental penyaluran kredit yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi.
Stablecoin Dolarisasi dan Ancaman Kedaulatan Moneter
Laporan tersebut memberi perhatian khusus pada fenomena stablecoin dolarisasi, yaitu meningkatnya penggunaan stablecoin berbasis dolar AS di negara-negara dengan mata uang domestik yang lebih lemah. Menurut BIS, tren ini dapat mengikis kedaulatan moneter, mengurangi efektivitas kebijakan moneter domestik, menurunkan intermediasi perbankan, dan meningkatkan eksposur terhadap arus modal lintas batas yang volatil, terutama di negara-negara berkembang.
Daripada menempatkan stablecoin sebagai fondasi masa depan sistem moneter, BIS mendesak bank sentral dan industri keuangan untuk mempercepat pengembangan bentuk uang bank sentral dan uang bank komersial yang ditokenisasi. Arsitektur unified ledger yang dikombinasikan dengan platform terprogram dalam kerangka regulasi menjadi solusi yang direkomendasikan.
Kritik Tajam terhadap Blockchain Publik
Laporan ini juga memuat salah satu kritik paling tajam BIS terhadap blockchain publik permissionless seperti Bitcoin dan Ethereum sebagai fondasi sistem moneter. BIS berargumen bahwa jaringan terdesentralisasi yang mengandalkan validasi terdistribusi tanpa struktur tata kelola pusat kesulitan memenuhi persyaratan skalabilitas, akuntabilitas hukum, dan finalitas penyelesaian yang diperlukan untuk infrastruktur keuangan penting secara sistemik.
BIS menyoroti ekonomi dari konsensus terdesentralisasi. Biaya transaksi yang meningkat seiring aktivitas jaringan membuat kemacetan, konfirmasi lebih lama, dan biaya tinggi menjadi fitur struktural, bukan kekurangan teknis sementara. Tanpa entitas yang bertanggung jawab untuk menjaga integritas sistem, menyelesaikan sengketa, atau memastikan kepatuhan, BIS menilai blockchain publik menghadapi hambatan besar untuk mendukung aktivitas keuangan teregulasi skala besar.
Implikasi dan Langkah ke Depan
Peringatan BIS ini muncul di tengah meningkatnya pengawasan regulasi global terhadap stablecoin. Uni Eropa akan memberlakukan penuh kerangka MiCA mulai 1 Juli 2026, sementara yurisdiksi besar lainnya juga tengah menyusun aturan serupa. Laporan ini memberikan sinyal kuat kepada pembuat kebijakan bahwa pendekatan regulasi saat ini mungkin terbukti tidak memadai jika mata uang digital swasta terus berkembang tanpa pengawasan ketat.
BIS menekankan bahwa dengan mempertahankan manfaat tokenisasi termasuk transaksi terprogram dan penyelesaian lebih cepat sambil menjaga fondasi institusional sistem moneter yang ada, pasar keuangan dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan stabilitas moneter, integritas keuangan, atau kepercayaan publik.
