Bank sentral Filipina, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), secara resmi menegaskan bahwa Binance dan mitra lokalnya, BlockShoals Technologies Inc., tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk beroperasi sebagai penyedia layanan aset virtual (VASP) di negara tersebut. Pernyataan ini menjadi pukulan telak bagi bursa kripto terbesar dunia yang tengah berupaya kembali memasuki pasar Filipina melalui jalur kemitraan lokal.
Kronologi Perseteruan Binance dengan Regulator Filipina
Menurut laporan media lokal BitPinas, BSP menyatakan bahwa lisensi VASP merupakan syarat mutlak untuk memfasilitasi pembayaran dan transaksi kripto di Filipina. Lisensi ini sepenuhnya terpisah dari persetujuan apa pun yang dikeluarkan oleh Securities and Exchange Commission (SEC) Filipina. Artinya, meskipun Binance telah menjalin kerja sama dengan BlockShoals yang memperoleh izin awal dari SEC di bawah kerangka sandbox, hal tersebut tidak secara otomatis memberikan hak operasional penuh kepada bursa tersebut.
Binance sejatinya bukan pemain baru di Filipina. Pada tahun 2023, SEC Filipina mencatat bahwa Binance beroperasi tanpa lisensi di negara tersebut. Setahun kemudian, regulator memerintahkan penyedia layanan internet dan toko aplikasi untuk memblokir akses ke platform Binance. Langkah tegas ini menandakan kekhawatiran regulator terhadap perlindungan konsumen dan kepatuhan hukum.
Strategi Comeback Binance Lewat Kemitraan Lokal
Upaya comeback Binance dimulai bulan lalu ketika bursa tersebut mengumumkan kemitraannya dengan BlockShoals, sebuah perusahaan fintech lokal yang menerima izin awal SEC pada November 2025 di bawah kerangka StratBox (Strategic Sandbox). StratBox merupakan lingkungan pengujian yang diawasi dan dikendalikan untuk perusahaan fintech dan kripto. Namun, BSP dengan tegas menyatakan bahwa partisipasi dalam sandbox tidak menggantikan persyaratan lisensi bank sentral. Entitas yang ingin beroperasi di Filipina harus mematuhi kedua kerangka regulasi secara independen.
Yang semakin memperumit situasi, laporan BitPinas juga mengungkapkan bahwa SEC telah merevisi bahasa dalam perjanjian sandbox. Binance kini digambarkan sebagai "penyedia layanan aset kripto global" (global crypto-asset service provider), bukan "VASP global" — sebuah penunjukan yang jauh lebih sempit. Revisi ini juga mewajibkan BlockShoals untuk mengintegrasikan sistemnya dengan VASP domestik berlisensi dalam waktu 90 hari sebelum proses onboarding pengguna melalui infrastruktur Binance dapat dimulai.
Implikasi Global dan Dampak ke Pasar Kripto
Perkembangan ini mencerminkan tren global yang semakin ketat terhadap regulasi bursa kripto. Filipina bergabung dengan daftar negara yang memperketat pengawasan terhadap operasi Binance, termasuk Amerika Serikat, Nigeria, dan beberapa yurisdiksi Eropa. Otoritas di seluruh dunia semakin waspada terhadap risiko pencucian uang, perlindungan konsumen, dan stabilitas keuangan yang terkait dengan platform perdagangan aset digital yang tidak teregulasi.
Bagi investor dan pengguna kripto di Filipina, ketidakpastian ini menimbulkan pertanyaan serius tentang akses terhadap layanan Binance dalam jangka pendek. Tanpa lisensi VASP yang jelas, jalur Binance untuk sepenuhnya kembali ke pasar Filipina masih sangat terjal. CoinDesk telah menghubungi Binance untuk memberikan komentar, namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi.
