Kongres AS Ajukan Larangan Taruhan Kebijakan
Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat resmi mengajukan rancangan undang-undang yang melarang anggota Kongres, pasangan, dan anak-anak tanggungan mereka untuk memasang taruhan pada isu kebijakan publik dan hasil politik melalui platform prediction markets seperti Kalshi dan Polymarket.
RUU yang diberi nama Stop Lawmakers from Predicting Act ini diperkenalkan oleh Representative Bryan Steil dari Wisconsin, yang juga menjabat sebagai ketua subkomite aset digital DPR AS. Dalam keterangan resminya pada Kamis (19/06), Steil menegaskan bahwa anggota Kongres tidak seharusnya memiliki kemampuan untuk mempertaruhkan uang pada kebijakan yang mereka sendiri rancang dan tetapkan.
Kontroversi Pengecualian Gedung Putih
Namun, salah satu poin paling kontroversial dari RUU ini adalah pengecualian terhadap pejabat Gedung Putih. Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden JD Vance secara eksplisit tidak termasuk dalam larangan tersebut. Donald Trump Jr., putra Presiden Trump, diketahui merupakan penasihat strategis untuk Kalshi sekaligus penasihat untuk Polymarket — platform yang juga menjadi sponsor acara UFC Freedom 250 di Gedung Putih pada Minggu lalu.
Berdasarkan teks RUU, pelanggar dapat dikenakan denda sebesar $2.000 atau 10% dari nilai taruhan terlarang yang dipasang di platform. Jika disahkan oleh Kongres dan ditandatangani oleh presiden, aturan ini akan berlaku efektif 180 hari setelah pemberlakuan.
Latar Belakang dan Kasus Insider Trading
Langkah legislatif ini muncul setelah berbagai insiden yang memicu keprihatinan publik. Salah satu kasus paling mencolok adalah seorang tentara AS yang diduga meraup lebih dari $400.000 dengan bertaruh pada penggulingan Presiden Venezuela Nicolás Maduro melalui Polymarket — sebuah peristiwa yang akhirnya terjadi setelah intervensi militer AS pada Januari 2026.
Di sisi lain, perang regulasi seputar prediction markets terus memanas. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) di bawah kepemimpinan Chair Michael Selig mengklaim yurisdiksi eksklusif atas regulasi dan penegakan hukum pada prediction markets. CFTC telah mengajukan beberapa gugatan terhadap otoritas tingkat negara bagian yang mencoba membatasi atau melarang platform ini, dengan argumen bahwa kontrak acara (event contracts) diatur sebagai swaps di bawah Commodity Exchange Act.
Apa Selanjutnya untuk Prediction Markets?
Para ahli hukum memperkirakan pertarungan ini akan berujung di Mahkamah Agung AS. Sementara itu, platform seperti Polymarket mulai mempertimbangkan penerapan persyaratan Know Your Customer (KYC) di tengah tekanan global yang meningkat terhadap industri prediction markets.
RUU Steil merupakan upaya terbaru Kongres untuk mengatasi potensi penyalahgunaan informasi orang dalam (insider trading) pada platform kontrak acara. Namun, ketiadaan ketentuan yang mencakup pejabat Gedung Putih menuai kritik tajam dari pengamat independen yang mempertanyakan standar ganda dalam regulasi ini.
Dengan semakin populernya prediction markets sebagai alternatif polling tradisional, pertanyaan tentang batas antara spekulasi pasar dan integritas kebijakan publik diperkirakan akan terus menjadi perdebatan utama di Washington dalam beberapa bulan mendatang.
