Otoritas pajak Afrika Selatan, South African Revenue Service (SARS), secara resmi menerbitkan draf pedoman perpajakan aset kripto yang akan memberikan kejelasan hukum bagi jutaan pengguna di negara tersebut. Pengumuman ini menjadi tonggak penting dalam regulasi kripto di benua Afrika.
Kripto Diklasifikasikan sebagai Aset Tidak Berwujud
Dalam dokumen pedoman yang dirilis awal Juli 2026, SARS menegaskan bahwa seluruh aset kripto akan dikenakan pajak berdasarkan kerangka yang sudah ada, yaitu Income Tax Act 1962 dan aturan capital gains tax. Artinya, aktivitas seperti trading, swapping, hingga pembelanjaan menggunakan aset kripto dapat memicu kewajiban pajak.
SARS menekankan bahwa aset kripto bukanlah alat pembayaran yang sah atau mata uang asing, melainkan diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud atau intangible asset untuk keperluan perpajakan. Klasifikasi ini memiliki implikasi signifikan terhadap cara aset kripto dilaporkan dalam SPT tahunan.
Niat Wajib Pajak Jadi Penentu Utama
Salah satu poin kunci dalam pedoman ini adalah penekanan pada niat wajib pajak atau taxpayer's intention. SARS menyatakan bahwa klasifikasi seorang wajib pajak sebagai trader atau investor jangka panjang akan sangat bergantung pada perilaku, frekuensi transaksi, dan tujuan kepemilikan aset kripto mereka. Niat ini dapat berubah seiring waktu dan harus dinilai secara menyeluruh berdasarkan fakta dan keadaan.
Pedoman ini juga menegaskan bahwa aset kripto dapat dikenakan pajak donasi dengan tarif berkisar antara 20 persen hingga 25 persen, tergantung nilai donasi yang diberikan. Hal ini menambah lapisan kepatuhan baru bagi pengguna kripto di Afrika Selatan.
Dampak pada 5,8 Juta Pengguna Kripto
Draf aturan ini diperkirakan akan berdampak pada sedikitnya 5,8 juta penduduk Afrika Selatan yang memiliki aset kripto, berdasarkan data SARS tahun 2024. Jumlah ini menempatkan Afrika Selatan sebagai salah satu pasar kripto terbesar di benua Afrika.
Menurut laporan Chainalysis pada Oktober 2024, Afrika Selatan menerima sekitar 26 miliar dolar AS dalam bentuk nilai kripto selama periode satu tahun yang dicakup oleh studi tersebut. Transaksi berskala institusional dan profesional menjadi kontributor terbesar, menandakan pergeseran menuju aktivitas pasar yang lebih terstruktur.
Konsultasi Publik Dibuka hingga Agustus
Masyarakat masih memiliki kesempatan untuk memberikan masukan terhadap draf aturan ini. SARS membuka periode konsultasi publik hingga 31 Agustus 2026. Otoritas menegaskan bahwa pedoman ini bertujuan memberikan kejelasan interpretasi, bukan memperkenalkan kewajiban hukum baru.
Langkah Afrika Selatan ini mencerminkan tren global di mana pemerintah semakin serius mengintegrasikan aset kripto ke dalam sistem perpajakan nasional. Dengan adanya pedoman ini, pengguna kripto di Afrika Selatan kini memiliki panduan yang lebih jelas tentang kewajiban perpajakan mereka.
Bagi investor dan trader kripto di Afrika Selatan, pedoman ini menjadi pengingat penting untuk mulai mendokumentasikan seluruh aktivitas kripto mereka dengan cermat. Pencatatan yang rapi akan menjadi kunci dalam menentukan status perpajakan dan menghindari sanksi di masa mendatang.
