Organisasi advokasi Stand With Crypto (SWC) merilis laporan mengejutkan yang mengungkap sebanyak 10.092 keluhan dari 9.800 konsumen di seluruh 650 daerah pemilihan parlemen Inggris terkait pembatasan transfer perbankan ke platform kripto dalam kurun waktu Mei hingga Agustus. Gelombang protes massal ini mencuat di tengah ambisi pemerintah Inggris yang ingin menjadikan London sebagai pusat inovasi aset digital global. Alih-alih mendukung ekosistem, perbankan arus utama di Inggris justru kian agresif memblokir dan membatasi transaksi nasabah ke bursa aset digital terdaftar.
Daftar Bank Pelanggar dan Batasan Transaksi Sepihak
Berdasarkan data yang dihimpun SWC melalui instrumen pemantauan daring, Lloyds Banking Group—yang membawahi Halifax dan Bank of Scotland—menjadi institusi dengan catatan keluhan tertinggi, yakni mencapai 2.297 laporan atau 23% dari total keluhan nasional. Barclays menyusul di urutan kedua dengan 1.569 keluhan, sementara NatWest Group menempati posisi ketiga dengan 1.278 laporan. Sekitar 61% keluhan berasal dari nasabah bank yang menetapkan limit resmi, 28% dari institusi tanpa pedoman tertulis, dan 10% dari bank yang memberlakukan larangan total.
Sejumlah institusi keuangan secara terang-terangan menerapkan plafon ketat yang dinilai membatasi kebebasan finansial nasabah. Barclays, misalnya, membatasi transaksi kripto maksimal ÂŁ2.500 (sekitar Rp51 juta) per transaksi dan plafon akumulatif ÂŁ10.000 per 30 hari, aturan serupa juga diterapkan oleh NatWest dan Santander. Di sisi lain, bank-bank seperti Chase, Starling, TSB, Metro Bank, serta Virgin Money bahkan memblokir seluruh transaksi terkait kripto secara mutlak tanpa mekanisme banding yang transparan bagi konsumen.
Kejanggalan kian tampak pada disparitas antara kebijakan publik bank dan realitas yang dialami nasabah di lapangan. Lloyds Banking Group hingga kini tidak mencantumkan larangan transaksi aset digital secara tertulis di situs resminya, namun tetap mencatat keluhan pemblokiran terbanyak. Bahkan platform perbankan digital seperti Revolut, yang menyediakan fitur perdagangan aset digital internal, turut masuk dalam daftar institusi yang menerima laporan keluhan dari para penggunanya.
Jurang Pemisah Antara Ambisi Pemerintah dan Praktik Perbankan
Kebijakan restriktif sektor perbankan ini memperlihatkan kontradiksi mendasar dengan arah kebijakan ekonomi Inggris. Komitmen menjadikan Inggris sebagai pusat kripto global pertama kali diumumkan pada 2023 ketika Rishi Sunak masih menjabat sebagai menteri keuangan di bawah pemerintahan Konservatif. Sikap pro-inovasi tersebut ditegaskan kembali oleh Lucy Rigby selaku Sekretaris Ekonomi untuk Departemen Keuangan di bawah pemerintahan Partai Buruh, di mana Financial Conduct Authority (FCA) tengah menyusun kerangka regulasi komprehensif.
Kendati pemerintah berupaya menarik modal ventura dan perusahaan teknologi finansial, perlakuan perbankan dinilai menciptakan friksi destruktif. Katie Harries, Kepala Kebijakan Eropa di Coinbase, menegaskan bahwa perbankan telah merusak kredibilitas regulasi Inggris. "Sebuah negara tidak bisa secara kredibel mengundang inovator masuk sembari membiarkan pihak perbankan mengunci konsumen di luar. Kebijakan ini jelas menghambat pertumbuhan sektor aset digital Inggris dan mengancam arus investasi," tegas Harries dalam wawancara tertulis.
Pihak advokasi menilai alasan mitigasi risiko kejahatan keuangan dan pencucian uang sering kali dijadikan dalih pembenaran untuk melakukan generalisasi sepihak. SWC menegaskan bahwa pengendalian risiko semestinya dilakukan berbasis profil risiko individu per kasus, bukan dengan memutus akses layanan perbankan secara menyeluruh terhadap seluruh sektor aset digital yang telah berizin resmi.
Dampak bagi Bursa Terdaftar FCA dan Ekosistem Aset Digital
Dampak pemblokiran transfer perbankan paling dirasakan oleh entitas bursa kripto yang sejatinya telah mengantongi izin resmi dari FCA. Data riset UK Cryptoasset Business Council (UKCBC) menunjukkan bahwa sebanyak 40% upaya transfer fiat ke bursa terdaftar FCA mengalami penolakan atau penundaan verifikasi selama 12 bulan terakhir. Selain itu, 70% pelaku bursa kripto melaporkan kondisi hubungan perbankan saat ini jauh lebih bermusuhan dibandingkan tahun sebelumnya.
Transfer bank merupakan jembatan on-ramp paling vital bagi investor ritel maupun institusional untuk mendepositkan dana mereka ke pasar aset kripto. Pemblokiran sepihak tanpa transparansi kriteria ini menyulitkan konsumen dalam memilih institusi keuangan yang adil. Stand With Crypto mendesak otoritas pengawas untuk mewajibkan bank mempublikasikan batasan transaksi secara transparan dan menyediakan jalur sanggahan yang adil sebelum ekosistem kripto Inggris tertinggal dari yurisdiksi lain.
