Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka menginstruksikan penyusunan rencana pemanfaatan mata uang kripto dan teknologi blockchain untuk mengantisipasi potensi sanksi perbankan internasional terhadap negaranya. Pernyataan mengejutkan tersebut disampaikan Netanyahu dalam wawancara khusus bersama stasiun televisi Channel 10 pada Jumat (23/10/2026), hanya beberapa hari menjelang pemilihan umum nasional. Netanyahu menegaskan bahwa ketergantungan penuh terhadap rel keuangan konvensional serta bantuan militer bernilai puluhan miliar dolar dari Amerika Serikat menghadapi ketidakpastian jangka panjang, sehingga pembentukan sistem ekonomi alternatif berbasis buku besar terdistribusi menjadi langkah darurat yang harus dipersiapkan sejak dini.
Pergeseran Doktrin Finansial dan Rencana Jalur Alternatif
Netanyahu mengungkapkan bahwa pemerintahannya tidak bisa lagi berasumsi bahwa bantuan pembiayaan militer dari Washington akan mengalir selamanya tanpa hambatan politik. Dalam pernyataannya kepada jurnalis Roy Katz di Channel 10, ia menekankan pentingnya mempersiapkan ketahanan ekonomi mandiri di luar sistem perbankan global tradisional yang rentan terhadap boikot finansial. "Sanksi bisa saja terjadi, termasuk sanksi perbankan. Anda harus mempersiapkan ekonomi alternatif dan memikirkan mata uang yang dapat mengatasi pembatasan tersebut. Saya sedang mengupayakan hal itu," ujar Netanyahu saat menjelaskan arah kebijakan strategis kabinetnya.
Ketika didesak lebih jauh mengenai instrumen spesifik yang dipertimbangkan untuk menerobos potensi embargo finansial, Netanyahu mengonfirmasi bahwa teknologi desentralisasi masuk ke dalam radar utama pemerintah. "Blockchain jelas merupakan salah satu alternatif. Saya telah meminta agar rencana konkret untuk hal tersebut segera dipersiapkan," tegasnya. Kendati demikian, Netanyahu belum memerinci badan pemerintah mana yang ditugaskan menyusun kerangka teknis tersebut, jenis aset digital yang akan diadopsi, maupun jadwal resmi implementasi infrastruktur ekonomi terdesentralisasi itu ke publik.
Langkah ini mencerminkan kekhawatiran nyata di kalangan pembuat kebijakan Israel setelah lebih dari 60 ekonom senior dan mantan pejabat memperingatkan bahwa pembatasan perdagangan terhadap permukiman Tepi Barat dapat meluas ke sektor ekonomi nasional. Inggris telah melarang impor produk dari wilayah tersebut sejak awal September, disusul komitmen pembatasan serupa oleh 11 negara termasuk Prancis dan Kanada. Jika sanksi perbankan diterapkan, bank asing dapat menolak memproses transaksi lembaga keuangan Israel, yang berisiko memicu lonjakan harga barang impor dan mendisrupsi rantai pasok domestik.
Preseden Moneter Global dan Tantangan Kepatuhan On-Chain
Inisiatif Israel untuk menjajaki kripto sebagai tameng sanksi menempatkan negara tersebut dalam daftar sejumlah yurisdiksi yang sebelumnya menempuh strategi serupa di tengah isolasi moneter internasional. Venezuela sebelumnya menerbitkan token Petro serta memanfaatkan Bitcoin dan Tether untuk menopang perdagangan minyak di luar sistem pembayaran antarbank SWIFT. Di belahan dunia lain, Rusia sempat memproses transaksi sekitar US$102 miliar pada tahun pertamanya melalui token A7A5 yang dipatok ke rubel oleh lembaga pembayaran terafiliasi bank BUMN, sebelum volume harian anjlok drastis hingga 96 persen akibat serangkaian sanksi sekunder dan peretasan bursa perdagangan utamanya.
Namun, para analis forensik blockchain mengingatkan bahwa aset digital bukanlah jalan pintas yang kebal dari pengawasan penegak hukum internasional. Mengingat sifat buku besar publik yang sepenuhnya dapat dilacak secara transparan, upaya penghindaran sanksi berskala negara kerap menghadapi hambatan kepatuhan yang masif. Tether, penerbit stablecoin USDT yang memegang dominasi likuiditas dolar digital, secara konsisten membekukan alamat dompet yang masuk dalam daftar hitam otoritas global, termasuk pembekuan dana senilai US$344 juta pada April dan US$131 juta pada Juli yang terafiliasi entitas kena sanksi.
Ironisnya, otoritas keamanan Israel sendiri memiliki rekam jejak panjang dalam memanfaatkan transparansi on-chain untuk menyita aliran aset kripto. Pada 1 Juli lalu, Menteri Pertahanan Israel Katz menandatangani perintah penyitaan terhadap 37 dompet kripto yang memuat lebih dari 24 juta shekel karena diduga terhubung dengan jaringan pendanaan milisi regional. Biro penanggulangan pendanaan terorisme Kementerian Pertahanan Israel kala itu secara tegas menyatakan bahwa tidak ada kekebalan hukum di ranah kripto, sebuah fakta yang kini menjadi pedang bermata dua bagi rencana mitigasi sanksi pemerintahnya sendiri.
Implikasi Geopolitik dan Kesiapan Sektor Perbankan Domestik
Wacana integrasi blockchain ini mencuat di tengah ketidakpastian dinamika politik global menjelang berakhirnya perjanjian bantuan militer Amerika Serikat senilai puluhan miliar dolar pada September 2028. Netanyahu mengakui bahwa meski hubungan bilateral saat ini sangat dekat di bawah Presiden Donald Trump, kepemimpinan Israel wajib bersiap menghadapi skenario terburuk pasca pergantian rezim di Gedung Putih. Selain mengeksplorasi instrumen kripto, Netanyahu menyebut kemitraan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi sebagai salah satu pilar diversifikasi ekonomi dan produksi pertahanan yang sedang digarap secara intensif di balik layar.
Di sektor finansial domestik, industri perbankan Israel sebenarnya telah mulai membuka pintu bagi adopsi aset digital teregulasi melalui kerangka institusional. Bank terbesar di Israel, Bank Leumi, telah mengumumkan kemitraan strategis dengan Galaxy Digital untuk meluncurkan layanan perdagangan Bitcoin bagi nasabahnya pada awal 2027, yang saat ini masih menunggu persetujuan akhir dari Bank of Israel. Kehadiran infrastruktur perbankan yang ramah kripto ini dinilai dapat menjadi fondasi awal jika pemerintah benar-benar memformalkan kerangka cadangan atau transaksi berbasis aset digital.
Meskipun demikian, para ekonom mengingatkan bahwa transisi menuju ekonomi berbasis blockchain membutuhkan likuiditas valuta asing yang sangat likuid serta penerimaan luas dari mitra dagang lintas negara. Tanpa adanya jaminan konvertibilitas fiat dan dukungan jaringan kustodi global yang patuh regulasi, rencana kripto nasional berisiko memicu tekanan regulasi sekunder yang lebih berat bagi industri keuangan Israel di pasar internasional.
