Negara Bagian Arkansas resmi melayangkan gugatan hukum terhadap platform pasar prediksi Kalshi atas tuduhan pengoperasian bursa taruhan ilegal tanpa izin regulasi perjudian negara bagian pada Rabu (4/11/2026). Jaksa Agung Arkansas Tim Griffin menyatakan bahwa gugatan perdata tersebut diajukan terhadap dua entitas korporasi, yakni KalshiEX LLC dan Kalshi Inc., di pengadilan negara bagian. Dalam berkas tuntutan resminya, pemerintah Arkansas menuduh bursa kontrak acara tersebut melanggar Undang-Undang Praktik Perdagangan Menyesatkan Arkansas (Arkansas Deceptive Trade Practices Act). Pemerintah menuntut pengadilan menjatuhkan sanksi berupa pemulihan kerugian konsumen atau restitusi, pembayaran denda perdata maksimal, pelunasan kewajiban pajak yang dihindari, serta penerbitan putusan sela darurat untuk memblokir seluruh akses operasional platform di wilayah Arkansas.
Pelanggaran UU Praktik Perdagangan dan Batasan Usia 18 Tahun
Jaksa Agung Tim Griffin menegaskan bahwa instrumen kontrak acara olahraga yang diperdagangkan oleh Kalshi secara substansi hukum merupakan bentuk perjudian konvensional yang disamarkan sebagai instrumen keuangan derivatif. Dalam pernyataannya, Griffin menyoroti bagaimana platform tersebut secara terbuka memfasilitasi taruhan uang riil atas hasil pertandingan tim olahraga kampus lokal, termasuk performa kemenangan tim sepak bola Amerika Arkansas Razorbacks. Menurut Griffin, hukum negara bagian Arkansas berfokus pada substansi aktivitas ekonomi nyata dan menolak dalih semantik yang digunakan perusahaan untuk menghindari kewajiban lisensi bursa taruhan resmi.
Selain beroperasi tanpa mengantongi izin dari regulator perjudian negara bagian dan tidak menyetorkan pajak taruhan, Kalshi dituduh membuka akses pendaftaran bagi masyarakat berusia 18 tahun. Langkah ini secara terang-terangan melanggar batasan usia minimum perjudian legal di Arkansas yang menetapkan syarat umur 21 tahun untuk aktivitas taruhan olahraga dan kasino. Berkas gugatan juga membeberkan bukti internal berupa ketersediaan fitur perlindungan perjudian di aplikasi Kalshi, seperti fasilitas pengecualian diri (self-exclusion), pembatasan deposit harian, jeda waktu perdagangan (trading breaks), serta jalinan kemitraan resmi Kalshi dengan National Council on Problem Gambling. Menurut jaksa, penyediaan instrumen mitigasi kecanduan tersebut membuktikan bahwa manajemen Kalshi menyadari secara penuh risiko produknya identik dengan perjudian.
Argumen Yurisdiksi CFTC versus Otoritas Hukum Negara Bagian
Menanggapi berbagai tekanan hukum di tingkat negara bagian, manajemen Kalshi secara konsisten menegaskan status hukumnya sebagai Pasar Kontrak yang Ditunjuk (Designated Contract Market/DCM) yang terdaftar dan diawasi secara resmi oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC). Berdasarkan kerangka Undang-Undang Pertukaran Komoditas (Commodity Exchange Act/CEA) dan Dodd-Frank Act, Kalshi berpendapat bahwa kontrak berbasis peristiwa (event contracts) merupakan produk swap teregulasi yang berada di bawah wewenang yurisdiksi federal eksklusif, sehingga kebal terhadap penerapan undang-undang perjudian lokal negara bagian melalui doktrin preemption federal.
Konflik kewenangan pengawasan ini memicu benturan regulasi skala besar antara pemerintah federal dan yurisdiksi lokal. CFTC tercatat telah melayangkan gugatan terhadap sedikitnya 10 negara bagian guna mempertahankan batas otoritas eksklusifnya atas bursa prediksi. Sejumlah negara bagian lain telah mengambil tindakan represif yang agresif terhadap Kalshi, termasuk dakwaan pidana yang diajukan oleh aparat penegak hukum Arizona pada Maret 2026, perintah pembekuan sementara kontrak olahraga oleh pengadilan Washington pada Juli 2026, serta sengketa perizinan Massachusetts yang kini bergulir di mahkamah agung negara bagian. Industri pasar prediksi yang diproyeksikan bernilai hingga $10 triliun ini dinilai para jaksa daerah melampaui kapasitas pengawasan komisi komoditas.
Perpecahan Pengadilan Banding Federal Menuju Mahkamah Agung AS
Eskalasi perselisihan hukum seputar legalitas pasar prediksi telah memicu perpecahan putusan yang tajam di tingkat pengadilan banding federal (circuit split). Pada April 2026, Pengadilan Banding Sirkuit Ketiga AS (Third Circuit) memenangkan posisi Kalshi dengan memutuskan bahwa otoritas New Jersey tidak memiliki kewenangan untuk melarang kontrak olahraga yang telah disahkan CFTC. Sebaliknya, Pengadilan Banding Sirkuit Keenam dan Kesembilan justru memihak regulator negara bagian Ohio, Tennessee, dan Nevada dengan menegaskan hak konstitusional daerah dalam menegakkan undang-undang antipraktek perjudian tanpa izin.
Menyikapi divergensi penafsiran hukum federal tersebut, Jaksa Agung New Jersey secara resmi mengajukan petisi peninjauan kembali (writ of certiorari) ke Mahkamah Agung AS. Permohonan intervensi yurisprudensi tertinggi ini memperoleh dukungan formal (amicus curiae) dari 39 negara bagian lainnya, Distrik Columbia, serta liga olahraga profesional terbesar National Football League (NFL) yang mengkhawatirkan ancaman integritas kompetisi. Kalshi dijadwalkan menyerahkan berkas jawaban resmi atas petisi tersebut pada 9 November 2026. Majelis hakim Mahkamah Agung AS diperkirakan baru akan memutuskan apakah akan menerima dan menyidangkan perkara preseden industri derivatif ini paling cepat pada Desember 2026.
Sumber: Decrypt
