Senator Republik dari Utah, John Curtis, secara resmi mengirimkan surat desakan kepada pimpinan Komite Kehakiman Senat Amerika Serikat pada Senin, 21 September 2026, guna menuntut penyelidikan menyeluruh terhadap keterlibatan putra Presiden Donald Trump dan mantan Presiden Joe Biden dalam bisnis kripto serta entitas asing. Langkah agresif ini diambil menyusul kekhawatiran mendalam terkait potensi pemanfaatan relasi keluarga kepresidenan demi keuntungan finansial privat, perlakuan istimewa, maupun akses pengaruh politik tingkat tinggi. Desakan dari sesama kader Partai Republik ini menjadi dinamika baru di Capitol Hill di tengah kebuntuan pembahasan regulasi struktur pasar aset digital nasional.
Tuntutan Subpoena Terhadap Donald Trump Jr dan Hunter Biden
Dalam surat resminya yang ditujukan kepada Ketua Komite Kehakiman Chuck Grassley dan anggota senior Dick Durbin, Curtis secara terbuka meminta penerbitan panggilan paksa (subpoena) terhadap Donald Trump Jr. dan Hunter Biden. Fokus investigasi terhadap Donald Trump Jr. menyoroti peran aktifnya dalam mempromosikan entitas kripto bentukan keluarga kepresidenan, posisinya sebagai penasihat platform pasar prediksi (prediction market) yang diawasi CFTC, serta penerimaan hadiah pernikahan bernilai masif dari oligarki Rusia Umar Kremlev.
Meskipun Donald Trump Jr. dilaporkan telah mengembalikan nilai hadiah tersebut, Curtis menilai potensi konflik kepentingan struktural tetap harus diuji secara ketat. Di sisi lain, penyelidikan terhadap Hunter Biden diarahkan pada jejak transaksi bisnis luar negerinya yang kerap memanfaatkan pengaruh nama besar sang ayah, terlepas dari pengampunan hukum (pardon) yang diberikan Joe Biden pada akhir 2024. Melalui investigasi komprehensif ini, Senat diharapkan mampu menetapkan batas etika hukum yang tegas agar institusi kepresidenan tidak dijadikan instrumen pengayaan pribadi bagi keluarga dekat kekuasaan.
Dampak Investigasi Etika Terhadap Kelanjutan Regulasi Kripto
Desakan penyelidikan independen ini mengemuka hanya sepekan setelah Senat AS gagal meloloskan Digital Asset Market Clarity Act akibat penolakan keras dari kubu Demokrat. Partai oposisi secara konsisten menolak draf undang-undang struktur pasar kripto tersebut lantaran menuduh keluarga Presiden Donald Trump memanfaatkan jabatan publik sebagai mesin pencetak profit komersial melalui penerbitan token, keterlibatan di World Liberty Financial, serta kesepakatan bernilai ratusan juta dolar dengan investor Timur Tengah.
Kendati Partai Republik sebelumnya telah menawarkan klausul etika yang diperketat dalam regulasi CLARITY Act, kebuntuan legislatif tetap tak terhindarkan menjelang pemilu sela (midterm elections). Dengan mencuatnya seruan investigasi dari kubu internal Republik melalui Senator John Curtis, masa depan kepastian regulasi industri aset digital di Amerika Serikat kian terombang-ambing di antara pertarungan etika politik dan manuver kongres.
