Komisioner Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Amerika Serikat, Mark Uyeda, secara terbuka mengungkapkan bahwa pencabutan serangkaian gugatan perdata terhadap entitas industri kripto pada awal tahun 2025 merupakan langkah strategis demi menjaga kredibilitas lembaga pengawas di pengadilan. Berbicara dalam panel Financial Markets Quality Conference di Psaros Center for Financial Markets and Policy pada Rabu (23/9/2026), mantan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua SEC tersebut menyatakan bahwa komisi tengah menyiapkan perubahan arah kebijakan regulasi hingga 180 derajat yang menuntut konsistensi argumentasi hukum.
Perlindungan Kredibilitas Regulasi dan Konsistensi Hukum SEC
Uyeda menegaskan bahwa keputusan menghentikan perkara hukum terhadap sejumlah raksasa aset digital diambil karena adanya kekhawatiran substansial mengenai apakah gugatan warisan kepemimpinan sebelumnya benar-benar dapat dibenarkan secara hukum. Menurutnya, komisi tidak dapat membiarkan tim litigasi internal membela posisi yang bertentangan dengan tafsir regulasi baru yang sedang disusun oleh lembaga tersebut.
Dalam paparannya, Uyeda menggarisbawahi bahwa memaksakan tuntutan hukum lama di pengadilan sembari menerbitkan interpretasi komisi yang bertolak belakang akan mencederai integritas institusi di mata hakim federal. Sikap proaktif ini dipandang krusial guna menghindari putusan pengadilan yang mempermalukan regulator serta memulihkan kepastian iklim usaha bagi ekosistem aset digital di Amerika Serikat.
Babak Baru Restrukturisasi Kebijakan Pasar Kripto Amerika Serikat
Selama masa jabatannya sebagai Plt Ketua SEC antara Januari hingga April 2025 sebelum konfirmasi Paul Atkins, Uyeda memimpin penghentian perkara terhadap platform terkemuka seperti Kraken, Ripple Labs, dan Coinbase. Langkah berani ini menjadi bagian dari pergeseran besar pasca mundurnya mantan Ketua SEC Gary Gensler serta komitmen pemerintahan baru untuk mengakhiri pendekatan regulasi melalui jalur penegakan hukum (regulation by enforcement).
Kini, SEC menghadapi tantangan formasi kepemimpinan menjelang kepulangan Komisioner Hester Peirce pada November mendatang, menyisakan dua komisioner aktif bersama Atkins. Transisi tersebut menegaskan urgensi penyelesaian kerangka aturan formal yang transparan agar pergeseran kebijakan menuju adopsi instrumen keuangan terdesentralisasi dan perdagangan saham tertokenisasi memiliki dasar hukum yang permanen dan terpercaya.
