Kantor Kejaksaan Distrik Selatan New York (SDNY) di Manhattan dilaporkan memimpin penyelidikan intensif terhadap bursa kripto terbesar di dunia, Binance, terkait dugaan pelanggaran regulasi kepatuhan sanksi Amerika Serikat terhadap Iran. Berdasarkan laporan Bloomberg yang dirilis pada Selasa (22/9/2026), penyelidikan kriminal ini menyoroti apakah Binance secara sadar mengizinkan transaksi pengguna yang memfasilitasi penghindaran sanksi ekonomi global. Langkah hukum ini menandai babak baru pengawasan agresif otoritas penegak hukum Amerika Serikat terhadap operasional platform aset digital lintas negara.
Fokus Penyelidikan DOJ dan Divisi Kriminal Washington
Penyelidikan federal ini tidak hanya digerakkan oleh para jaksa penuntut umum di Manhattan, melainkan turut melibatkan Divisi Kriminal Departemen Kehakiman (DOJ) di Washington. Menurut sejumlah sumber yang mengetahui langsung perkara tersebut, para penyelidik berfokus meneliti aliran dana serta kepatuhan internal Binance selama beberapa tahun terakhir. Penegak hukum mendalami apakah terdapat pengguna asal Iran yang secara sistematis berhasil memintas pembatasan geografis dan mekanisme kenali nasabah (KYC) bursa demi mengalirkan likuiditas internasional.
Investigasi terbaru ini memberikan rincian tambahan penting dari laporan investigasi DOJ yang pertama kali mencuat pada Maret lalu. Kala itu, Wall Street Journal mengungkapkan adanya pemeriksaan mendalam mengenai pemanfaatan platform kripto oleh entitas di Iran guna menghindari embargo keuangan. Hingga kini, otoritas berwenang masih mengumpulkan bukti guna memastikan apakah tanggung jawab hukum berada di pundak korporasi Binance secara langsung, pengguna individu yang memanipulasi celah sistem, atau keduanya secara bersamaan.
Respons Resmi Binance dan Dampak Regulasi Global
Menanggapi perkembangan investigasi yang dilaporkan Bloomberg, juru bicara Binance menegaskan komitmen kepatuhan perusahaannya terhadap regulasi internasional. Binance menyatakan menerapkan kebijakan tanpa toleransi (zero-tolerance policy) terhadap setiap pelanggaran sanksi ekonomi, serta terus bekerja sama secara kooperatif dengan aparat penegak hukum global untuk menutup akun pelaku kejahatan keuangan. Kendati demikian, pernyataan resmi tersebut tidak merinci apakah manajemen telah menerima panggilan atau pemberitahuan formal dari pengadilan Manhattan.
Perlu dicatat bahwa bergulirnya proses penyelidikan hukum awal tidak secara otomatis membuktikan adanya kesalahan pidana, dan perkara dapat berakhir tanpa pengajuan dakwaan resmi. Namun, kabar ini kembali memberikan tekanan reputasi terhadap ekosistem kripto yang sedang berupaya memperkuat tata kelola kepatuhan pasca kesepakatan pengawasan regulasi AS sebelumnya. Komunitas industri kini mencermati apakah penyelidikan ini akan memicu tindakan penegakan hukum baru atau sanksi denda tambahan bagi Binance di pasar internasional.
