PARLEMEN Eropa kembali memanas. Para anggota parlemen Uni Eropa akan melakukan pemungutan suara pada Kamis besok (10 Juli) untuk memperpanjang aturan kontroversial yang dijuluki 'chat control' — regulasi yang mewajibkan perusahaan teknologi memindai pesan terenkripsi pengguna demi mendeteksi konten pelecehan seksual anak (CSAM).
Langkah ini ditempuh setelah Parlemen Eropa pada Selasa (8 Juli) meloloskan prosedur darurat (urgent procedure) yang jarang digunakan, dengan hasil voting 331 suara mendukung, 304 menolak, dan 11 abstain. Prosedur ini membuka jalan bagi voting final pada Kamis.
Aturan 'chat control' sendiri sebenarnya telah kedaluwarsa sejak awal April 2026. Sejak saat itu, platform pesan seperti WhatsApp diizinkan mengambil langkah sukarela sendiri untuk mendeteksi konten ilegal. Namun, European People's Party (EPP) — kelompok parlemen terbesar — berhasil menghidupkan kembali proposal perpanjangan ini melalui celah prosedural.
Ini bukan pertama kalinya parlemen menolak aturan ini. Pada Maret lalu, parlemen secara telak menolak perpanjangan sementara skema serupa dengan hasil 311 suara menolak, 228 mendukung, dan 92 abstain. Namun kini EPP mendorong versi tanpa amandemen yang sebelumnya membatasi cakupan pemindaian chat.
Kritik Tajam dari Aktivis Privasi
Anggota Parlemen Eropa dari Partai Bajak Laut (Pirate Party), Markéta Gregorová, mengecam langkah ini dengan keras. "Pemungutan suara hari ini melanggar aturan prosedur kita sendiri. Parlemen Eropa memutuskan menggunakan prosedur darurat untuk Chat Control 1.0," ujarnya. "Ini berarti pada Kamis nanti, kita sekali lagi akan memilih untuk memperpanjang derogasi yang mengizinkan platform online memindai komunikasi pribadi kita."
Gregorová menambahkan bahwa untuk menolak atau mengamendemen proposal ini dibutuhkan mayoritas absolut sebanyak 361 suara — sebuah angka yang tidak mudah dicapai mengingat hasil voting prosedural Selasa menunjukkan kekuatan kubu pendukung aturan ini.
"European People's Party menyalahgunakan posisinya sebagai kelompok politik terbesar untuk menghidupkan kembali, melalui celah prosedural, proposal yang sebelumnya telah ditolak oleh parlemen. Ini belum pernah terjadi sebelumnya," tegas Gregorová.
Implikasi untuk Kripto dan Privasi Digital
Bagi komunitas kripto dan privasi digital, aturan 'chat control' menjadi ancaman serius terhadap enkripsi end-to-end. Para ahli kriptografi telah lama memperingatkan bahwa tidak mungkin membuat 'pintu belakang' untuk memindai pesan tanpa melemahkan keamanan seluruh sistem enkripsi.
Jika aturan ini disahkan, platform messaging seperti WhatsApp, Signal, dan Telegram akan dipaksa menerapkan sistem pemindaian yang secara fundamental bertentangan dengan arsitektur enkripsi end-to-end mereka. Banyak pengamat khawatir ini akan mendorong fragmentasi internet Eropa dan mendorong pengguna beralih ke platform di luar yurisdiksi UE.
Negara-negara anggota UE sendiri bulan lalu telah sepakat untuk memberlakukan kembali aturan sementara 'chat control' yang akan mengizinkan penyedia layanan mendeteksi, melaporkan, dan menghapus materi ilegal hingga tahun 2028. Keputusan parlemen Kamis nanti akan menentukan apakah kerangka hukum ini benar-benar berlaku di seluruh Uni Eropa.
Pertarungan Kamis besok akan menjadi momen krusial bagi masa depan privasi digital di Eropa — dan berpotensi menjadi preseden global tentang batasan pengawasan komunikasi terenkripsi.
