Clarity Act di Persimpangan Kritis
Rancangan Undang-Undang Clarity Act yang dinantikan industri kripto Amerika Serikat kini berada di persimpangan kritis. Kongres AS memasuki reses musim panas dengan tenggat semakin sempit menjelang pemilu paruh waktu (midterm) November 2026, memicu kekhawatiran bahwa undang-undang penting ini bisa gagal disahkan tahun ini.
Patrick Witt, penasihat kripto Gedung Putih, sebelumnya pada Mei 2026 menyatakan optimisme bahwa Clarity Act akan ditandatangani Presiden Donald Trump pada 4 Juli. Kenyataannya, hingga 5 Juli 2026, undang-undang tersebut masih tertahan di Kongres tanpa kepastian kapan akan dibawa ke pemungutan suara.
Trump Raup $1,4 Miliar dari Industri Kripto
Salah satu hambatan utama datang dari pengungkapan keuangan Presiden Trump yang dirilis pekan lalu. Dokumen menunjukkan Trump meraup sekitar $1,4 miliar dari industri kripto sepanjang 2025, berasal dari pembayaran royalti perusahaan memecoin miliknya, penjualan token World Liberty Financial, dan transaksi dengan perusahaan asal Abu Dhabi. Sebagai perbandingan, laporan keuangannya pada 2024 hanya mencatat pendapatan puluhan juta dolar secara total.
Selain itu, Trump juga melaporkan kepemilikan lebih dari $100 juta dalam berbagai aset kripto serta saham minoritas di perusahaan seperti Corewave.
Senator Warren Tuntut Klausul Etika
Senator Elizabeth Warren, anggota senior Partai Demokrat di Komite Perbankan, langsung bereaksi keras. Dalam pernyataan resminya, Warren menuntut penyisipan klausul etika dalam Clarity Act. Undang-undang kripto yang akan dibawa ke Senat harus mencegah presiden, wakil presiden, pejabat senior pemerintahan, anggota Kongres, dan keluarga mereka mengambil keuntungan dari industri kripto. Jika tidak, ini hanya akan mempercepat korupsi kripto terang-terangan Donald Trump, tegas Warren.
Senator Ruben Gallego, salah satu dari dua Demokrat yang memilih RUU ini keluar dari komite, juga menyatakan akan melakukan segala yang saya bisa untuk menindak transaksi kripto korup Trump. Gallego sebelumnya telah menegaskan bahwa dukungannya terhadap RUU ini bergantung pada adanya standar etika yang dapat ditegakkan.
Negosiasi Belakang Layar Masih Berjalan
Di tengah ketegangan ini, tiga sumber yang mengikuti negosiasi menyatakan masih optimistis RUU ini bisa lolos tahun ini. Salah satu narasumber menjelaskan bahwa staf Kongres masih bertemu untuk menyelesaikan perbedaan antara versi Komite Pertanian Senat dan Komite Perbankan Senat. Senat hanya membutuhkan beberapa hari untuk debat publik dan pemungutan suara.
Namun, laporan Punchbowl News dan Politico menggambarkan situasi berbeda. Politico melaporkan bahwa agenda pra-midterm para pemimpin mayoritas DPR dan Senat semakin tidak realistis, sementara Punchbowl menyebut DPR berada dalam keadaan kelumpuhan yang parah.
Dampak Putusan Mahkamah Agung dan Tenggat 7 Agustus
Faktor lain yang mempersulit adalah putusan Mahkamah Agung AS pekan lalu yang menyatakan presiden dapat memberhentikan komisaris lembaga independen secara sepihak. Salah satu tuntutan Demokrat dalam negosiasi adalah agar Trump mengisi kursi di Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dengan komisioner bipartisan.
Tanggal kunci berikutnya adalah 7 Agustus 2026, hari terakhir sesi Senat sebelum reses musim panas. Jika Clarity Act tidak lolos sebelum midterm, dan DPR atau Senat berbalik dikuasai Demokrat, kemungkinan besar RUU ini harus dinegosiasi ulang dari awal dengan wajah yang sama sekali berbeda.
Bahkan jika Kongres berhasil meloloskan RUU, masih ada pertanyaan apakah Trump akan menandatanganinya. Presiden hingga kini belum menandatangani rancangan undang-undang perumahan bipartisan yang disahkan Kongres bulan lalu, dengan alasan menunggu Kongres meloloskan RUU identitas pemilih terlebih dahulu.
Dengan waktu yang terus berjalan dan taruhan politik yang semakin tinggi, nasib Clarity Act akan menjadi salah satu kisah paling menentukan bagi arah regulasi kripto di Amerika Serikat dan berpotensi berdampak luas ke pasar kripto global dalam beberapa pekan mendatang.
