Regulasi

BREAKING: Bank Sentral Filipina (BSP) Usulkan Beku Pendaftaran Operator Pembayaran 12 Bulan, Ketat Aturan VASP

BREAKING: Bank Sentral Filipina (BSP) Usulkan Beku Pendaftaran Operator Pembayaran 12 Bulan, Ketat Aturan VASP

Key Takeaways

BSP mengusulkan moratorium 12 bulan pendaftaran Operator Sistem Pembayaran (OPS) baru, serta wajib enhanced due diligence, batas transaksi, dan pemantauan ketat untuk VASP. Berlaku 15 hari paska publikasi.

Latar Belakang & Konteks

Bank Sentral Pilipinas (Bangko Sentral ng Pilipinas/BSP) menerbitkan konsepircular (draft circular) yang mengusulkan **pembekuan pendaftaran Operator Sistem Pembayaran (OPS) baru selama 12 bulan**, guna memberikan ruang bagi regulator melakukan "tinjauan holistik" terhadap taksonomi dan kerangka lisensi pembayaran digital. Kebijakan ini langsung menimpa ekosistem Virtual Asset Service Provider (VASP) yang berkembang pesat di negara tersebut.

Detail Kebijakan Baru

Menurut draf yang dilansir Cointelegraph, aplikasi OPS yang sudah diserahkan sebelum moratorium tetap dievaluasi, namun BSP **tidak akan menyetujui maupun menolak** hingga masa jeda berakhir. Entitas dilarang memulai aktivitas yang memerlukan registrasi OPS kecuali mendapat otorisasi khusus dari regulator.

Lebih lanjut, institusi yang diawasi BSP dan menawarkan layanan merchant acquisition wajib menangani VASP yang teregulasi melalui **perjanjian merchant langsung (direct merchant arrangements)**. Relasi ini tunduk pada: - Enhanced due diligence (kedalaman pengenalaman calon klien) - Pemantauan transaksi berkelanjutan - Batas transaksi dan settlement (transaction and settlement limits) - Kontrol berbasis risiko lainnya

Kewajiban ini mencakup perusahaan aset virtual yang wajib berlisensi, terdaftar, atau diotorisasi oleh BSP, Komis Sekuritas Filipina (SEC), atau otoritas lain. VASP dikategorikan sejajar dengan bisnis perjudian, penyedia gaming, bisnis dewasa, dan money service businesses — menandakan profil risiko tinggi di mata regulator.

Perbandingan: Regulasi VASP ASEAN

Kebijakan Filipina ini lebih ketat dibanding pendekatan Indonesia (OJK/Bappebti) yang menerapkan **pendaftaran berlapis** tanpa moratorium total, atau Singapura (MAS) yang menerapkan **lisensi berlapis dengan sandbox regulatori**. Moratorium 12 bulan BSP mirip langkah India (2023) yang semi-memblokir on-ramp fiat ke crypto, yang berdampak menurunkan volume trading domestik >60% dalam 6 bulan.

Reaksi Industri & Prospek

BSP saat ini menerima masukan publik sebelum finalisasi. Draf akan berlaku **15 hari setelah publikasi resmi** jika disahkan. Pelaku industri crypto Filipina — termasuk bursa seperti PDAX, Coins.ph, dan Maya — berpotensi menghadapi hambatan ekspansi layanan baru selama setahun, sementara VASP asing yang menargetkan pasar Filipina harus menyiapkan struktur kepatuhan yang jauh lebih mahal.

Kutipan Resmi

"Kami melakukan ini untuk memastikan kerangka regulasi kami tetap relevan dan kuat menghadapi inovasi pembayaran digital yang cepat," ujar pejabat BSP yang tidak ingin dinamakan, dikutip dari laporan Cointelegraph. BSP belum merespons permintaan klarifikasi lanjutan hingga deadline penulisan.

Disclaimer

Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan edukasi. Konten yang disajikan tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan, investasi, atau trading. Setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab pribadi. Selalu lakukan riset mendalam (DYOR - Do Your Own Research) sebelum berinvestasi dalam aset kripto atau digital.

Komentar (0)

Silakan login untuk bergabung dalam diskusi.

Login untuk Komentar