Ripple Labs secara resmi mengajukan surat tanggapan publik yang menyatakan dukungannya terhadap proposal regulasi terbaru Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC), yakni Regulation Crypto Assets. Langkah strategis yang diumumkan pada Rabu, 21 Oktober 2026 ini diambil setelah perusahaan pembayaran berbasis blockchain tersebut menghabiskan lebih dari $150 juta dalam pertarungan hukum berkepanjangan melawan regulator federal. Melalui pengajuan resmi ini, Ripple mendesak SEC untuk menetapkan aturan main yang jelas dan holistik bagi seluruh pelaku industri aset digital di Amerika Serikat, sekaligus mengakhiri pendekatan penegakan hukum agresif berbasis kasus per kasus yang selama bertahun-tahun dinilai menghambat pertumbuhan ekosistem finansial Web3 di tingkat global.
Pembedaan Kontrak Investasi dan Penolakan Uji Desentralisasi
Argumen fundamental yang disampaikan Ripple berpusat pada penafsiran hukum atas uji Howey (Howey Test), standar yuridis Mahkamah Agung AS yang digunakan untuk menentukan keberadaan kontrak investasi. Chief Legal Officer Ripple, Stuart Alderoty, menegaskan bahwa sebuah kontrak investasi memang dapat dikategorikan sebagai sekuritas, namun hal tersebut tidak serta-merta menjadikan aset dasar atau token kripto yang bersangkutan sebagai instrumen sekuritas itu sendiri. Ripple meminta SEC untuk secara tegas membedakan antara perikatan janji penggalangan dana awal dengan token digital yang kemudian beredar secara bebas di pasar sekunder.
Dalam draf aturannya, SEC mengusulkan bahwa status kontrak investasi dapat berakhir apabila emiten telah menuntaskan atau menghentikan secara permanen seluruh aktivitas manajerial esensial yang dijanjikan kepada para investor. Kendati Ripple menyambut baik klausul terminasi tersebut, perusahaan menolak keras wacana penetapan syarat desentralisasi jaringan sebagai tolok ukur hukum terpisah. Alderoty menilai bahwa tingkat desentralisasi tidak memiliki parameter pengukuran yang seragam dan sangat rentan memicu perdebatan spekulatif seputar pembagian tata kelola, konsentrasi node validator, kontribusi kode sumber terbuka, maupun kekuatan ekonomi para pemegang saham.
Sebagai alternatif yang lebih objektif dan memiliki kepastian hukum, Ripple meminta regulator untuk fokus pada klausul kontrak yang disepakati secara eksplisit antara emiten dan investor. Apabila seluruh janji dan kewajiban manajerial telah dipenuhi atau dibatalkan tanpa adanya komitmen baru, maka hubungan kontrak investasi tersebut dinyatakan selesai demi hukum. Pendekatan berbasis janji kontraktual ini dinilai jauh lebih terukur dibandingkan memaksakan audit desentralisasi yang tidak realistis pada arsitektur perangkat lunak terdesentralisasi.
Kerangka Pengecualian Emisi Modal $5 Juta dan $75 Juta
Kerangka Regulation Crypto Assets yang diinisiasi oleh SEC memperkenalkan dua jalur pengecualian pendaftaran (safe harbor fundraising exemptions) bagi pengembang aset digital yang ingin menghimpun modal di yurisdiksi AS. Jalur pertama dirancang khusus untuk startup tahap awal dengan batas penggalangan dana maksimal hingga $5 juta dalam rentang waktu empat tahun. Skema ini memberikan ruang bernapas bagi proyek teknologi perintis untuk memvalidasi model produk tanpa dibebani biaya kepatuhan pasar modal yang terlampau tinggi.
Sementara itu, jalur kedua membuka fasilitas penerbitan token skala menengah dengan plafon emisi hingga $75 juta dalam jangka waktu 12 bulan. Namun, untuk melindungi kepentingan publik, jalur emisi yang lebih besar ini tetap mewajibkan emiten memenuhi standar keterbukaan informasi yang ketat, audit kepatuhan, serta penyampaian laporan keuangan berkala kepada para investor. Kedua opsi pengecualian ini dipandang sebagai terobosan regulasi terpenting sejak munculnya gelombang penawaran koin perdana, meskipun pembahasannya masih berada pada tahap konsultasi publik.
Dukungan terhadap pembentukan aturan komprehensif ini tidak hanya datang dari Ripple semata, melainkan didukung pula oleh koalisi protokol blockchain lapis-1 terkemuka seperti Cardano, Chainlink, Hedera, Stellar, Aptos, dan Avalanche, bersama asosiasi industri Blockchain Association. Menyadari tingginya antusiasme para pemangku kepentingan industri kripto, juru bicara SEC mengonfirmasi bahwa komisi akan tetap menerima tanggapan dan masukan publik secara terbuka meskipun tenggat waktu formal telah berakhir pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Penghentian Litigasi Kasus per Kasus dan Arah Pasar Modal
Pernyataan resmi Stuart Alderoty menyoroti kerugian sistemik yang dialami industri aset digital akibat strategi regulasi berbasis penindakan hukum (regulation by enforcement). Dengan total belanja legal Ripple yang melampaui $150 juta selama empat tahun persidangan perkara XRP, Alderoty menegaskan bahwa para inovator teknologi tidak seharusnya dipaksa menghabiskan ratusan miliar rupiah dan bertahun-tahun di meja hijau hanya demi memperoleh kejelasan mengenai kewajiban hukum mereka di bawah undang-undang federal.
Strategi penindakan sporadis yang selama ini dijalankan SEC terbukti mendorong puluhan perusahaan fintech dan modal ventura memindahkan operasional maupun likuiditas mereka ke yurisdiksi luar negeri (offshore) yang lebih adaptif, seperti Uni Eropa dengan kerangka MiCA dan Uni Emirat Arab. Pengesahan Regulation Crypto Assets diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan pasar institusional, menarik kembali arus modal ventura ke pasar domestik AS, serta memberikan kejelasan operasional bagi bursa terpusat (CEX) maupun platform pertukaran terdesentralisasi (DEX) dalam memfasilitasi transaksi sekunder.
Langkah kooperatif antara regulator dan para pemain industri kripto utama ini menjadi preseden penting menuju harmonisasi undang-undang aset digital yang lebih luas di Kongres AS, termasuk pembahasan RUU CLARITY Act. Dengan adanya batasan kepatuhan yang definitif, ekosistem Web3 AS berpeluang memasuki fase kedewasaan institusional yang didukung oleh kepastian perlindungan investor tanpa mengorbankan keunggulan inovasi finansial terdesentralisasi.
Sumber: TokenPost / Crypto.news
