Majelis Nasional Prancis menolak bagian penerimaan rancangan anggaran 2027 dengan suara 458 berbanding nol dan dua abstain. Akibatnya, sejumlah usulan terkait kripto, termasuk pajak keuntungan dari pertukaran aset kripto ke stablecoin dan kewajiban melaporkan aset dalam dompet mandiri senilai minimal €100.000, tidak masuk ke naskah yang dikirim ke Senat. TokenPost melaporkan perkembangan tersebut pada 6 November 2026. Langkah ini bukan penolakan definitif atas setiap kebijakan: amandemen yang sebelumnya disetujui itu masih dapat diajukan kembali saat pembahasan di Senat.
Suara Anggaran Mengubah Nasib Usulan Pajak Kripto
Menurut TokenPost, para anggota Majelis Nasional sebelumnya telah menyetujui amandemen yang menyasar pertukaran kripto ke stablecoin dan pelaporan aset dalam penyimpanan mandiri. Namun, amandemen tersebut tidak tercantum dalam versi anggaran yang diteruskan ke Senat setelah bagian penerimaan ditolak. Hasil pemungutan suara yang dilaporkan adalah 458 suara menolak, tidak ada yang mendukung, dan dua anggota abstain.
Perbedaan antara persetujuan amandemen dan nasib keseluruhan rancangan penting bagi pemilik aset digital. Persetujuan pada tahap awal tidak otomatis menjadikan ketentuan itu undang-undang. Dalam perkembangan terbaru ini, ketentuan tersebut tidak ada dalam naskah yang sedang diteruskan, tetapi parlemen masih dapat membahasnya kembali. Dengan demikian, hasil pemungutan suara bukan jaminan bahwa pajak swap stablecoin tidak akan muncul lagi.
Ambang €100.000 untuk Dompet Mandiri Ikut Tersisih
Salah satu usulan yang tidak masuk ke naskah Senat mewajibkan wajib pajak melaporkan kepemilikan kripto dalam dompet penyimpanan mandiri dengan nilai setidaknya €100.000. Nilai aset akan dinilai pada 31 Desember tahun pajak yang bersangkutan. Dompet mandiri memungkinkan pengguna mengendalikan akses ke asetnya sendiri, berbeda dari model penyimpanan yang mengandalkan penyedia layanan sebagai kustodian.
Usulan terpisah juga akan menaikkan denda bagi platform kripto yang tidak menyerahkan informasi yang diminta otoritas pajak, dari €10.000 menjadi €50.000. Ketentuan itu harus dibedakan dari kewajiban pelaporan dompet pribadi: satu menyasar respons platform terhadap permintaan otoritas, sedangkan yang lain menyangkut pelaporan kepemilikan oleh wajib pajak. Keduanya tidak boleh diperlakukan sebagai aturan baru yang sudah berlaku berdasarkan pemungutan suara ini.
Senat Mulai Bahas RUU Keuangan pada 20 November
TokenPost menyebut Senat dijadwalkan mulai membahas rancangan undang-undang keuangan pada 20 November, dengan pembahasan bagian penerimaan pada 23 November. Ketentuan yang tersisih dapat diajukan kembali di sana, tetapi harus melewati tahap pembahasan anggaran berikutnya sebelum dapat menjadi undang-undang. Hasil akhirnya, termasuk apakah rumusan yang sama akan kembali dipakai, belum dapat dipastikan.
Bagi pengguna dan penyedia layanan kripto, perkembangan yang perlu dipantau adalah naskah amandemen yang benar-benar diajukan dan hasil setiap tahap pembahasan, bukan hanya judul awal proposal. Pelaku pasar juga perlu membedakan pajak atas keuntungan pertukaran ke stablecoin dari pelaporan nilai aset dalam dompet mandiri. Keduanya membahas kewajiban yang berbeda, meskipun sama-sama terdampak oleh penolakan bagian penerimaan anggaran.
Sumber: [TokenPost](https://www.tokenpost.com/news/regulation/50085)
