Pengadilan Astana International Financial Centre (AIFC Court) di Kazakhstan resmi menerbitkan perintah injunksi yang melarang enam bursa kripto global beroperasi tanpa lisensi resmi di wilayah yurisdiksinya pada Selasa (20/10/2026). Putusan tegas ini diambil menyusul langkah hukum yang diajukan oleh regulator keuangan setempat, Astana Financial Services Authority (AFSA), terhadap para operator platform aset digital yang menyediakan layanan perdagangan dan periklanan tanpa izin. Enam platform yang terkena sanksi hukum tersebut mencakup Coinbase, BingX, Huobi Global (HTX), BitMart, Bitcoin.com, dan WEEX. Langkah agresif otoritas Kazakhstan ini mempertegas kepatuhan regulasi aset kripto di kawasan Asia Tengah.
Perintah Injunksi Pengadilan AIFC Terhadap 6 Bursa Global
Gugatan perdata yang diajukan oleh AFSA berakar dari penyelidikan intensif tim pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertukaran mata uang kripto ilegal. Berdasarkan penetapan pengadilan tertanggal 15 September yang diperbarui, awalnya terdapat tujuh platform yang dituntut, termasuk LBank. Namun, klausul gugatan terhadap operator LBank dicabut hanya tiga hari kemudian setelah bursa tersebut secara proaktif memblokir akses layanannya bagi seluruh pengguna di wilayah Kazakhstan guna mematuhi peraturan yang berlaku.
CEO AFSA Evgeniya Bogdanova menegaskan bahwa putusan pengadilan ini merupakan hasil dari langkah konsisten otoritas dalam menertibkan industri keuangan digital. Menurut Bogdanova, platform-platform tanpa izin tersebut telah secara aktif memasang iklan dan menawarkan layanan aset digital tanpa mengantongi izin resmi dari regulator AIFC. Tindakan tegas ini menjadi preseden penting bahwa zona ekonomi khusus AIFC tidak memberikan toleransi bagi bursa yang mengabaikan prosedur perizinan perbankan dan pasar modal setempat.
Perintah Geoblocking Toko Aplikasi Google Play dan App Store
Selain melarang transaksi operasional secara langsung, penetapan yudisial pengadilan AIFC juga mewajibkan raksasa teknologi Apple dan Alphabet (Google) untuk melakukan pembatasan geografis (geoblocking) di Kazakhstan. Perintah ini secara spesifik menargetkan penghapusan dan pemblokiran akses unduhan aplikasi seluler milik keenam bursa yang melanggar di Google Play Store dan Apple App Store. Langkah pemblokiran kanal aplikasi ini dirancang untuk memutus jalur distribusi ritel sebelum pengguna lokal mentransfer modal ke entitas luar negeri yang tidak terdaftar.
Sebelum menempuh jalur hukum di pengadilan, AFSA mengungkapkan telah melayangkan surat peringatan resmi kepada lebih dari 20 bursa aset digital sepanjang tahun 2025. Dari peringatan tersebut, sembilan bursa kripto secara sukarela membatasi akses aplikasinya di Kazakhstan, sementara tujuh platform menyatakan komitmen formal untuk mengajukan permohonan lisensi operasional penuh. Atas dasar kepatuhan sukarela itu, AFSA mencabut tuntutan hukum terhadap sembilan platform bersangkutan dan memusatkan sanksi penegakan hanya kepada enam operator yang menolak tunduk.
Upaya Perlindungan Konsumen dan Penertiban Platform Ilegal
Regulator menegaskan bahwa penegakan aturan ini difokuskan pada mitigasi risiko finansial dan perlindungan dana nasabah. AFSA menyoroti bahwa pengguna yang bertransaksi di bursa kripto tanpa izin tidak memiliki jaminan perlindungan aset (asset protection), transparansi pengungkapan risiko (disclosure), mekanisme penanganan keluhan nasabah (complaints handling), maupun jalur arbitrase penyelesaian sengketa (dispute resolution) yang sah sebagaimana diwajibkan bagi entitas berlisensi.
Sebagai informasi, kerangka pengawasan aset digital di Kazakhstan terbagi ke dalam dua yurisdiksi utama. AFSA memegang mandat pengawasan penuh atas entitas keuangan yang beroperasi di zona finansial internasional AIFC, sedangkan National Bank of Kazakhstan bertanggung jawab mengawasi penyedia layanan aset kripto di luar kawasan khusus tersebut. Kebijakan ini memperkuat rekam jejak pemerintah Kazakhstan yang sebelumnya, melalui Financial Monitoring Agency pada tahun 2023, telah memblokir akses ke hampir 1.000 bursa kripto tanpa izin demi menekan tindak pidana pencucian uang dan menjaga stabilitas sistem moneter nasional.
Sumber: CoinTelegraph
