Pengadilan Tinggi Inggris dan Wales resmi memberikan izin banding kepada sekitar 16.000 warga China korban penipuan investasi Qian Zhimin untuk menentang putusan hukum terkait sengketa kepemilikan lebih dari 61.000 Bitcoin (BTC) sitaan senilai lebih dari $5 miliar atau setara £3,8 miliar. Keputusan yang diumumkan pada sidang lanjutan di London tersebut membuka babak baru dalam salah satu kasus penyitaan aset kripto terbesar di dunia. Para pemohon kini memiliki hak formal untuk menentang penetapan hakim sebelumnya yang memberlakukan hukum perdata China sebagai landasan utama penentuan hak properti atas brankas kripto raksasa tersebut.
Izin Banding Resmi Dibuka bagi 16.000 Korban Penipuan
Izin banding yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Inggris ini muncul empat hari setelah sidang putusan tanggal 12 Oktober yang menyatakan bahwa hukum China mengikat klaim hak kebendaan para pemohon. Kendati demikian, persetujuan banding ini secara spesifik memberikan ruang bagi para korban untuk menggugat keabsahan penerapan hukum perdata tersebut, tanpa serta-merta memutuskan status kepemilikan akhir maupun pembagian aset secara langsung kepada para pelapor.
Dalam sidang dengar pendapat tersebut, tim penasihat hukum dari kedua belah pihak turut memperdebatkan alokasi beban biaya perkara yang timbul dari perselisihan hukum lintas yurisdiksi ini. Majelis hakim juga mengklarifikasi mekanisme kelanjutan tuntutan bagi masing-masing individu pemohon, termasuk prosedur penarikan diri secara sukarela bagi pihak yang memilih tidak melanjutkan litigasi perdata yang memakan waktu dan biaya hukum signifikan.
Seluruh tumpukan 61.000 Bitcoin tersebut mulanya dibeli oleh Qian Zhimin menggunakan dana hasil penipuan skema investasi ilegal Tianjin Lantian Gerui di daratan China antara tahun 2014 hingga 2017. Aset digital masif tersebut kemudian disita oleh Kepolisian Metropolitan London setelah Qian melarikan diri ke Inggris, memicu pertarungan perdata berskala internasional antara korban penipuan, penegak hukum, dan otoritas perpajakan.
Pertarungan Yurisdiksi Hukum China Melawan Hukum Inggris
Konflik yuridis utama dalam sengketa ini berpusat pada benturan antara hukum perdata Inggris dan hukum China mengenai pengakuan hak milik langsung atau proprietary rights terhadap aset kripto. Berdasarkan putusan awal Pengadilan Tinggi, pemberlakuan hukum China membuat para korban hanya diklasifikasikan sebagai kreditur tanpa jaminan (unsecured creditors) yang secara yuridis hanya berhak atas nilai pokok investasi fiat awal mereka dalam mata uang Yuan ketika skema penipuan berlangsung satu dekade silam.
Status sebagai kreditur tanpa jaminan tersebut menghalangi para korban untuk mengklaim hak kepemilikan langsung atas apresiasi nilai modal fantastis dari 61.000 Bitcoin yang harganya telah melesat ribuan persen sejak dibeli pada periode 2014-2017. Jika hukum Inggris yang diberlakukan, firma hukum perwakilan korban berargumen bahwa prinsip ekuitas dan pemulihan aset (constructive trust) dapat memberikan ruang bagi para investor untuk menikmati lonjakan nilai aset kripto sitaan tersebut secara proporsional.
Upaya banding ini menjadi krusial karena putusan pengadilan tingkat banding nantinya akan menjadi preseden global perdana terkait doktrin pilihan hukum (choice of law) pada aset digital sitaan transnasional. Majelis hakim menegaskan bahwa penyelesaian sengketa prinsip hukum ini harus dituntaskan terlebih dahulu sebelum pengadilan dapat memeriksa bukti kepemilikan individual dari masing-masing 16.000 pemohon yang tersebar di berbagai provinsi China.
Perebutan Kas Negara Inggris dan Hak Pemulihan Korban
Implikasi finansial dari proses banding ini sangat menentukan apakah kas negara Inggris (HM Treasury) berhak menguasai sebagian besar brankas kripto tersebut melalui mekanisme perampasan perdata di bawah payung hukum Proceeds of Crime Act 2002 (POCA). Lembaga penuntut Crown Prosecution Service (CPS) sebelumnya telah mengajukan proses pemulihan aset perdata yang memungkinkan pemerintah Inggris menampung seluruh sisa nilai aset yang tidak dapat diklaim secara sah oleh korban terverifikasi.
Apabila putusan hukum China tetap dipertahankan dan korban hanya menerima pengembalian nilai pokok investasi nominal lama mereka, sisa surplus apresiasi aset kripto senilai miliaran dolar AS berpotensi dialihkan secara permanen ke kas keuangan pemerintah Inggris. Langkah ini praktis akan menempatkan Inggris sebagai salah satu negara pemegang cadangan Bitcoin berdaulat terbesar di dunia di luar Amerika Serikat dan China.
Sidang banding mendatang diproyeksikan akan menguji batasan perlakuan hukum terhadap korban kejahatan finansial digital lintas batas negara dan keadilan distributif pemulihan aset sitaan kripto. Sementara proses hukum banding berjalan, seluruh brankas 61.000 Bitcoin tetap berada di bawah pengawasan ketat dan pembekuan kustodi otoritas penegak hukum Inggris guna mencegah pemindahan aset sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
Sumber: TokenPost
