Jaksa Agung Utah Derek Brown resmi melayangkan gugatan perdata terhadap bursa pasar prediksi Kalshi, entitas afiliasinya, serta dua perusahaan perdagangan Susquehanna di pengadilan negeri pada Selasa (20/10/2026). Aparat penegak hukum menuduh platform kontrak berbasis peristiwa tersebut memfasilitasi aktivitas perjudian ilegal secara berkelanjutan bagi puluhan ribu warga sejak tahun 2024. Otoritas Utah menuntut pengembalian seluruh keuntungan yang diperoleh bursa dengan estimasi nominal berkisar antara $30 juta hingga $60 juta. Langkah hukum tegas ini diambil setelah pengadilan banding sebelumnya menolak permohonan penangguhan operasional Kalshi di tingkat wilayah negara bagian.
Tuntutan Pengembalian Laba $60 Juta dan 32.000 Korban di Utah
Derek Brown melabeli operasional Kalshi sebagai gangguan publik (public nuisance) yang mendatangkan kerugian finansial nyata dan substansial bagi masyarakat setempat. Berdasarkan materi gugatan yang diajukan ke pengadilan distrik, platform pasar prediksi tersebut secara melawan hukum telah memasarkan dan membuka akses layanannya kepada lebih dari 32.000 pengguna aktif di seluruh penjuru Utah.
Brown menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan celah hukum dimanfaatkan oleh platform derivatif untuk menjalankan kasino terselubung. Pihak kejaksaan secara resmi meminta majelis hakim menerbitkan perintah larangan tetap (permanent injunction) yang membekukan seluruh taruhan terkait cabang olahraga, pemilihan umum, kebijakan politik, budaya populer, hingga frekuensi penyebutan kata yang menyasar warga lokal.
Tindakan hukum terbaru ini merupakan kelanjutan dari eskalasi regulasi setelah parlemen Utah mengesahkan undang-undang pada Februari lalu yang secara tegas menggolongkan pasar prediksi sebagai aktivitas perjudian terlarang. Pada Agustus 2026, hakim distrik memenangkan pemerintah negara bagian dengan menyatakan bahwa aturan federal di bawah Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tidak menghapus kedaulatan hukum perjudian wilayah.
Argumen Yuridiksi Federal Kalshi dan Peran Susquehanna
Menanggapi gugatan tersebut, juru bicara Kalshi Jacki McGavick menegaskan bahwa perusahaannya merupakan bursa keuangan nasional berizin federal yang setara dengan pasar saham. Jacki menegaskan bahwa seluruh penetapan harga kontrak terbentuk secara independen dan transparan antar pengguna di pasar sekunder tanpa campur tangan rumah taruhan terpusat.
Sebagai bursa derivatif nasional yang beroperasi di bawah pengawasan langsung CFTC, Kalshi berpendapat bahwa operasional mereka hanya tunduk pada undang-undang federal dan tidak dapat diveto sepihak oleh otoritas masing-masing negara bagian. Pihak bursa juga menyatakan bahwa gugatan perdata di pengadilan lokal Utah tidak akan memengaruhi maupun membatalkan proses litigasi federal yang saat ini masih berjalan aktif.
Gugatan kejaksaan agung Utah juga secara spesifik membidik dua entitas perdagangan kuantitatif raksasa Susquehanna. Keterlibatan perusahaan market maker tersebut dinilai jaksa turut memfasilitasi penyediaan likuiditas pada kontrak ilegal, sehingga laba yang diraup dari volume perdagangan warga Utah dituntut untuk disita dan dikembalikan kepada para pengguna yang dirugikan.
Eskalasi Konflik Regulasi Negara Bagian Menuju Mahkamah Agung AS
Langkah agresif Utah memperpanjang daftar perlawanan regulator negara bagian terhadap ekspansi industri pasar prediksi event contracts yang berkembang pesat. Sementara Arizona menjadi satu-satunya yurisdiksi yang menempuh dakwaan pidana terhadap Kalshi, gugatan perdata serupa telah diajukan oleh otoritas New York, Massachusetts, Nevada, Michigan, Ohio, Wisconsin, dan Kentucky.
Ketegangan hukum ini kian memuncak seiring pertimbangan Mahkamah Agung AS (Supreme Court) untuk menerima petisi sengketa antara otoritas New Jersey melawan Kalshi. Sengketa tingkat tinggi tersebut turut mendapat amicus brief dukungan dari liga olahraga profesional seperti NFL, yang menuntut pembatasan ketat terhadap manipulasi taruhan olahraga berbasis kontrak prediksi di luar regulasi taruhan negara bagian.
Keputusan Mahkamah Agung AS nantinya akan menjadi yurisprudensi penting yang menguji apakah mandat yurisdiksi eksklusif (exclusive jurisdiction) CFTC di bawah kerangka Dodd-Frank Act mampu mengesampingkan kewenangan regulasi perjudian tradisional tiap negara bagian, atau justru membatasi ruang gerak pasar prediksi Web3 di tingkat regional.
Sumber: CoinTelegraph
