Badan penegak hukum Uni Eropa, Europol, resmi merilis dua laporan riset strategis pada Rabu (7/10/2026) yang memperingatkan ancaman serius komputasi kuantum terhadap infrastruktur aset digital global. Laporan bertajuk Quantum Computing and Cryptocurrencies yang disusun oleh European Cybercrime Centre (EC3) menegaskan bahwa dompet kripto merupakan titik paparan utama terhadap eksploitasi mesin kuantum masa depan. Ancaman ini berpotensi meretas kunci privat dari kunci publik yang terekspos di jaringan on-chain tanpa perlindungan retroaktif. Europol mendesak pembuat kebijakan, pengembang blockchain, dan industri keuangan untuk segera memulai langkah mitigasi terkoordinasi sebelum teknologi kuantum mencapai kapabilitas pemecah enkripsi.
Ancaman Serangan Q-Day dan Titik Lemah Kunci Publik
Berdasarkan temuan European Cybercrime Centre, arsitektur dasar dompet kripto sangat bergantung pada pasangan kriptografi asimetris yang terdiri atas kunci privat untuk mengotorisasi transaksi dan kunci publik untuk verifikasi jaringan. Mesin komputasi kuantum dengan kapasitas qubit memadai diperkirakan sanggup memecahkan algoritma enkripsi eliptis dan menderivasi kunci privat dari kunci publik yang telah terbuka secara publik. Skenario kerentanan fatal ini kerap diistilahkan oleh pakar keamanan siber sebagai momen Q-Day, saat transaksi dana dapat dieksekusi secara ilegal tanpa izin pemilik aslinya.
Ancaman ini tidak dapat diselesaikan secara retroaktif bagi alamat dompet yang kunci publiknya telah tercatat di buku besar blockchain. Data analitik Glassnode mencatat sekitar 6,04 juta BTC atau setara 30,2 persen dari total pasokan Bitcoin yang beredar saat ini berada dalam kondisi kunci publik terekspos. Satu-satunya solusi teknis yang dapat ditempuh oleh para pemilik aset adalah melakukan migrasi aset secara dini (pre-emptive migration) menuju dompet berstandar baru sebelum mesin pemecah enkripsi kuantum mulai beroperasi penuh di dunia nyata.
Dilema Migrasi Bitcoin dan Beban Kapasitas Blok
Laporan Europol menyoroti bahwa peningkatan sistem Bitcoin ke standar kriptografi pasca-kuantum (post-quantum cryptography) membawa tantangan teknis yang sangat kompleks. Algoritma tanda tangan pasca-kuantum yang distandardisasi oleh National Institute of Standards and Technology (NIST) memiliki ukuran data 10 hingga 120 kali lebih besar dibandingkan tanda tangan ECDSA yang digunakan Bitcoin saat ini. Pembengkakan ukuran data tanda tangan digital ini berpotensi membebani kapasitas blok secara ekstrem, memicu lonjakan biaya transaksi secara signifikan, serta memperlambat konfirmasi jaringan.
Mengutip studi teknis 2024, proses migrasi menyeluruh terhadap seluruh Unspent Transaction Output (UTXO) Bitcoin diperkirakan membutuhkan waktu kumulatif setara 76 hari downtime jaringan secara penuh. Apabila proses transisi tersebut dilakukan secara bertahap dengan mengalokasikan 25 persen ruang dari setiap blok baru, migrasi menyeluruh tetap memerlukan waktu operasional hingga 300 hari kalender. Di sisi lain, fungsi hash SHA-256 yang menopang penambangan dan rantai blok Bitcoin dinilai masih relatif aman karena membutuhkan operasi komputasi astronomis yang belum terjangkau teknologi jangka menengah.
Akselerasi Riset Industri dan Rekomendasi Regulator Uni Eropa
Tekanan waktu untuk mengamankan jaringan semakin mendesak seiring kemajuan peta jalan teknologi komputasi raksasa global. Roadmap IBM menargetkan peluncuran komputer kuantum toleran kesalahan (fault-tolerant) pada 2029, sejalan dengan proyeksi percepatan komputasi kuantum terukur dari Microsoft. Selain itu, survei terhadap 32 pakar kriptografi internasional memproyeksikan peluang keberhasilan pembobolan enkripsi RSA-2048 dalam durasi 24 jam berkisar antara 28 persen hingga 49 persen dalam rentang waktu sepuluh tahun mendatang.
Sebagai langkah antisipasi, konsorsium industri terkemuka yang mencakup BlackRock, Coinbase, dan Strategy telah mengalokasikan komitmen dana riset sebesar $15 juta selama tiga tahun untuk mendanai pertahanan keamanan Bitcoin. Europol merekomendasikan pembentukan kelompok kerja lintas otoritas di bawah Komisi Eropa yang melibatkan agensi siber ENISA dan Otoritas Anti-Pencucian Uang (AMLA). Inisiatif ini selaras dengan panduan NIST Amerika Serikat yang menargetkan penghentian bertahap penggunaan konfigurasi kriptografi kunci publik klasik mulai 2030 hingga 2035 demi melindungi integritas sistem keuangan digital.
Sumber: Decrypt
