Parlemen Eropa resmi mengesahkan undang-undang kontroversial yang mengizinkan perusahaan teknologi untuk memindai pesan pribadi pengguna demi mendeteksi materi pelecehan anak. Aturan yang dijuluki "Chat Control" ini akan berlaku hingga tahun 2028 setelah melalui pemungutan suara dramatis pada Kamis, 9 Juli 2026.
Dalam voting yang berlangsung ketat, sebanyak 314 anggota parlemen Eropa menolak perpanjangan aturan tersebut, namun jumlah ini tidak mencapai ambang batas 361 suara yang diperlukan untuk menghentikannya. Sebanyak 276 anggota lainnya justru mendukung pemberlakuan aturan ini, menjadikannya resmi sebagai undang-undang Uni Eropa.
Peraturan ini sebenarnya merupakan perpanjangan dari "Chat Control 1.0" yang masa berlakunya telah habis sejak April lalu. Sejak kerangka hukum tersebut kedaluwarsa, platform messaging seperti WhatsApp diizinkan mengambil langkah sukarela sendiri untuk mencari pelaku penyebaran materi pelecehan anak.
Namun, ada satu kemenangan kecil bagi para pegiat privasi dan kriptografi. Parlemen Eropa menyetujui amendemen yang mengecualikan komunikasi yang dilindungi enkripsi end-to-end dari kewajiban pemindaian. Artinya, platform seperti WhatsApp, Signal, dan Telegram yang menggunakan enkripsi ujung-ke-ujung tidak akan terkena dampak langsung dari aturan ini.
Anggota Parlemen Eropa dari Partai Bajak Laut, Markéta Gregorová, menyebut keberhasilan amendemen enkripsi ini sebagai "kemenangan pahit." Ia menegaskan bahwa melindungi enkripsi adalah prioritas utama partainya, namun pemindaian massal secara sukarela tetap lolos.
Dampak terhadap Industri Kripto
Keputusan ini memiliki implikasi signifikan bagi industri kripto dan Web3. Komunitas kripto selama ini sangat bergantung pada enkripsi dan privasi sebagai fondasi utama. Meskipun enkripsi end-to-end mendapatkan pengecualian, kekhawatiran tetap muncul bahwa preseden ini dapat membuka pintu bagi regulasi yang lebih ketat di masa depan.
Platform DeFi, dompet kripto non-kustodial, dan aplikasi terdesentralisasi yang mengandalkan komunikasi terenkripsi kini mencermati perkembangan ini dengan seksama. Para pengamat industri memperingatkan bahwa aturan serupa dapat diperluas untuk mencakup transaksi kripto di masa mendatang.
Apa Selanjutnya?
Undang-undang dengan amendemen ini akan dikirim kembali ke Dewan Uni Eropa, badan yang terdiri dari para menteri dari negara-negara anggota UE, yang akan menyetujui atau menolak legislasi tersebut.
Sementara itu, pertarungan belum berakhir. Negosiasi untuk undang-undang permanen yang disebut "Chat Control 2.0" dijadwalkan berlanjut pada September mendatang. Perdebatan akan berfokus pada apakah pemindaian pesan harus ditargetkan secara spesifik atau diterapkan secara luas.
Mantan anggota Parlemen Eropa, Breyer, menyatakan bahwa "pertarungan politik atas 'Chat Control 2.0' yang permanen baru saja dimulai." Ia menambahkan bahwa resistensi di parlemen begitu kuat sehingga menemukan mayoritas untuk pemindaian massal permanen dan tanpa kecurigaan dalam negosiasi mendatang adalah "mimpi kosong."
Bagi komunitas kripto global, perkembangan ini menjadi pengingat bahwa pertarungan antara privasi dan keamanan terus berlangsung, dengan implikasi yang semakin meluas ke ranah aset digital dan teknologi blockchain.
