Aliansi Pertama Jenisnya Menargetkan Scam Kripto Global
Amerika Serikat dan Kerajaan Inggris secara resmi meluncurkan aliansi penegakan hukum lintas batas pertama dalam sejarah yang menargetkan pusat-pusat penipuan (scam centers) yang melibatkan aset kripto dan investasi cyber-enabled fraud. Kementerian Kehakiman AS (DOJ) melalui Kantor Jaksa District of Columbia, Crown Prosecution Service (CPS) Inggris dan Wales, serta National Crime Agency (NCA) UK telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) yang digelar DOJ sebagai "perjanjian kerjasama internasional pertama jeninya" untuk melumpuhkan jaringan scam global.
Investigasi Paralel dan Operasi Tangan di London
Di bawah kerangka kerja ini, kedua belah pihak akan menjalankan investigasi paralel terhadap target yang sama, berbagi intelijen mengenai sindikat kejahatan terorganisir, dan berkoordinasi mengenai yurisdiksi yang paling tepat untuk memproses kasus-kasus tertentu. DOJ mengonfirmasi bahwa sudah terdapat tumpang tindih kasus yang teridentifikasi dan merencanakan operasi tangan (disruption operation) secara langsung bersama mitra swasta di London pada awal Oktober 2026.
Kerugian Scam Kripto Melonjak 89% ke $8,65 Miliar
Langkah ini hadir di tengah melonjaknya kerugian investasi kripto yang dilaporkan ke FBI Internet Crime Complaint Center (IC3). Data DOJ menunjukkan kerugian melonjak 89% menjadi $8,65 miliar pada 2025, melonjak drastis dari $4,57 miliar pada 2023. Angka ini menggarisbawahi urgensi respons terkoordinasi lintas batas.
Perluasan Scam Center Strike Force
Aliansi ini memperluas Scam Center Strike Force yang diluncurkan Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro pada November 2025 untuk menargetkan jaringan kejahatan terorganisir asal China yang mengoperasikan pusat scam terutama di Asia Tenggara. Modus operandi meliputi penipuan investasi kripto, sering kali terkait perdagangan manusia dan pencucian uang. Task force ini melibatkan FBI, US Secret Service, IRS Criminal Investigation, Homeland Security Investigations, serta kantor-kantor DOJ, dan bekerja sama dengan Departemen Perbendaharaan dan Luar Negeri AS serta perusahaan swasta untuk mengganggu operasi scam dan memulihkan dana korban.
Hasil Nyata: 276 Penangkapan di Dubai
Upaya internasional serupa telah menunjukkan hasil nyata. Pada 29 April 2026, DOJ melaporkan operasi yang dipimpin kepolisian Dubai melibatkan FBI dan Kementerian Keamanan Publik China, menghasilkan 276 penangkapan dan penutupan minimal sembilan pusat scam kripto. Enam orang telah dijerat tuduhan atas dugaan menggunakan platform investasi kripto palsu untuk menarik deposito korban.
Asia Tenggara Perketat Regulasi Domestik
Di level domestik, negara-negara Asia Tenggara juga memperketat regulasi. Pada Mei 2026, pemerintah militer Myanmar mengeluarkan draf undang-undang yang mengancam hukuman 10 tahun hingga seumur hidup untuk penipuan mata uang digital, dengan hukuman mati mungkin jika pekerja yang dipaksa di pusat scam terbunuh. Parlemen Myanmar menyetujui draf tersebut pada 28 Juli 2026, meski pengesahan presiden belum terkonfirmasi.
Preseden Bagi Koalisi Multilateral
Analis hukum menganggap MoU AS-UK sebagai preseden penting yang bisa ditiru negara lain. "Ini menciptakan template bagi koalisi multilateral yang sebenarnya," ujar seorang pakar kejahatan finansial lintas batas yang tidak ingin disebut nama. "Kunci keberhasilan akan bergantung pada kecepatan berbagi bukti dan kemampuan mengeksekusi penyitaan aset di banyak yurisdiksi secara simultan."
Implikasi bagi Industri Kripto
Bagi industri kripto, sinyalnya jelas: regulator global semakin bersinergi menutupi celah yang dieksploitasi aktor jahat. Bursa dan penyedia layanan aset digital diharapkan memperkuat protokol KYC/AML dan kolaborasi real-time dengan penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan platform mereka.
