Bank Sentral Swedia, Sveriges Riksbank, secara resmi meminta parlemen nasional (Riksdag) untuk segera mempersiapkan kerangka legislasi penerbitan mata uang digital bank sentral (CBDC) atau krona digital. Melalui surat resmi yang diserahkan kepada Komite Keuangan Parlemen pada 7 Oktober dan dipublikasikan pada Kamis, 15 Oktober 2026, Riksbank menegaskan bahwa dinamika sistem pembayaran global telah bergeser drastis. Langkah ini menandai perubahan arah kebijakan strategis Swedia setelah penyelidikan pemerintah tiga tahun silam sempat menyimpulkan belum adanya urgensi mendesak untuk menerbitkan e-krona. Otoritas moneter menilai percepatan adopsi aset digital internasional menuntut langkah antisipasi dini agar infrastruktur pembayaran nasional tidak tergerus.
Tekanan Euro Digital dan Dominasi Stablecoin Asing
Riksbank menyoroti kemajuan pesat proyek digital euro yang dipimpin oleh Bank Sentral Eropa (ECB) sebagai salah satu pemicu utama peninjauan ulang kebijakan moneter ini. ECB telah menetapkan jadwal uji coba percontohan (pilot project) digital euro pada tahun 2027 dengan target peluncuran publik secara penuh pada tahun 2029. Tanpa versi digital dari mata uangnya sendiri yang setara, sistem pembayaran domestik Swedia dikhawatirkan akan tertinggal dan kehilangan daya saing ekonomi di kawasan regional Eropa.
Selain perkembangan CBDC regional, bank sentral turut menggarisbawahi ancaman struktural jangka panjang dari meluasnya penggunaan stablecoin berdenominasi valuta asing, khususnya yang dipatok terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam surat resminya, Riksbank memperingatkan bahwa daya tarik stablecoin asing sebagai instrumen transaksi sehari-hari berpotensi mengikis peran mata uang nasional. Jika stablecoin asing digunakan secara luas oleh publik dan korporasi domestik, peredaran serta kedaulatan krona Swedia dapat mengalami tekanan serius bahkan di dalam batas wilayah yurisdiksi negaranya sendiri.
Kebutuhan Payung Hukum dan Estimasi Waktu Lima Tahun
Riksbank memperkirakan proses pengembangan arsitektur teknis dan implementasi operasional krona digital akan memerlukan waktu minimal lima tahun, di luar durasi pembahasan legislasi di parlemen. Oleh karena itu, bank sentral mendesak agar rancangan undang-undang mulai digodok dari sekarang, terlepas dari apakah Swedia pada akhirnya akan meluncurkan CBDC tersebut atau tidak. Ketiadaan dasar hukum dinilai akan menghambat kesiapan otoritas moneter saat kondisi pasar global menuntut intervensi kebijakan yang cepat.
Kebutuhan regulasi ini juga beriringan dengan munculnya inisiatif sektor swasta di pasar aset kripto, termasuk peluncuran stablecoin krona beragunan penuh seperti SEKAU oleh konsorsium AllUnity. Meski inovasi swasta terus bermunculan, Riksbank menilai jaminan likuiditas dan stabilitas akhir tetap memerlukan instrumen uang digital berdaulat yang didukung langsung oleh negara melalui neraca bank sentral, guna mencegah fragmentasi sistem kliring serta menjaga ketahanan likuiditas perbankan nasional.
Implikasi Kedaulatan Moneter di Era Pasar Tanpa Tunai
Kondisi Swedia yang merupakan salah satu negara paling maju menuju masyarakat tanpa uang tunai (cashless society) menjadikan isu CBDC semakin mendesak. Penggunaan uang kartal fisik di negara Skandinavia tersebut telah merosot ke tingkat terendah di dunia, sehingga ketergantungan masyarakat pada infrastruktur pembayaran digital komersial milik perbankan swasta menjadi sangat tinggi. Kehadiran krona digital diposisikan sebagai jaring pengaman agar publik tetap memiliki akses langsung ke uang publik berdaulat tanpa perantara pihak ketiga.
Langkah parlemen dalam merespons rekomendasi Riksbank diproyeksikan akan menjadi preseden penting bagi negara-negara non-zona euro lainnya di kawasan Eropa. Dengan memadukan kesiapan regulasi, standar perlindungan data privasi pengguna, dan interoperabilitas lintas batas, Swedia berupaya memastikan kedaulatan moneternya tetap kokoh di tengah gelombang transformasi pembayaran digital global serta persaingan ketat antara CBDC dan aset kripto swasta.
Sumber: CoinTelegraph
