Bursa aset kripto terbesar di Filipina, Coins.ph, terancam menghadapi sanksi disipliner berat hingga pencabutan izin operasional dari regulator keuangan Bank Sentral Filipina (Bangko Sentral ng Pilipinas atau BSP). Langkah tegas otoritas moneter tersebut mencuat setelah bursa yang menaungi lebih dari 18 juta pengguna terverifikasi ini diduga memfasilitasi transaksi keuangan untuk entitas perjudian dan kasino daring lepas pantai (offshore gambling). Tindakan pembatasan deposit tanpa batas waktu telah dijatuhkan terhadap dompet utama bursa, memicu kekhawatiran guncangan likuiditas di salah satu pasar remitansi aset digital paling aktif di kawasan Asia Tenggara.
Pembatasan Akses Deposit DCPay dan Dugaan Pelanggaran Kepatuhan
Otoritas Bangko Sentral ng Pilipinas dilaporkan telah memberlakukan pembatasan operasional terhadap transaksi masuk (deposit) pada unit dompet utama milik platform, yakni DCPay Philippines. Kebijakan pembekuan kanal deposit ini diberlakukan tanpa batas waktu yang ditentukan, berbeda dari sanksi administratif sementara yang lazim diberikan atas kendala teknis atau latensi jaringan. Menurut sumber industri yang mengetahui proses investigasi regulator, pelanggaran ini dinilai sangat serius karena melibatkan fasilitas konversi pembayaran bagi operator kasino ilegal yang sebelumnya dilarang beroperasi di ekosistem perbankan domestik Filipina.
Penyelidikan mendalam regulator juga dipicu oleh hengkangnya sejumlah pejabat tinggi di divisi kepatuhan dan pengawasan kejahatan keuangan Coins.ph sepanjang tahun ini. Nama-nama eksekutif kepatuhan yang mengundurkan diri meliputi Chief Compliance Officer (CCO) Lexi Herrera, Kepala Pemantauan Transaksi Anti-Pencucian Uang (AML) Chris Beaño, serta Money Laundering Reporting Officer (MLRO) Irish Calagui. Eksodus massal para spesialis pengawasan transaksi tersebut kian memperkuat kecurigaan regulator atas melemahnya sistem penyaringan risiko pencucian uang internal bursa.
Dominasi Likuiditas Stablecoin dan Rekam Jejak Korporasi
Coins.ph memegang peranan sangat vital dalam infrastruktur keuangan digital Filipina dengan volume transaksi perdagangan spot harian mencapai kisaran $50 juta. Platform yang telah beroperasi selama 12 tahun ini menguasai sekitar 75% hingga 80% total likuiditas konversi mata uang fiat peso Filipina ke aset dolar digital (stablecoin). Keberadaan likuiditas ini menjadi tulang punggung pengiriman uang bagi lebih dari 10,8 juta tenaga kerja Filipina di luar negeri yang menyumbang remitansi tahunan senilai $43 miliar ke perekonomian domestik.
Perjalanan korporasi Coins.ph memiliki kaitan erat dengan ekosistem teknologi regional, di mana raksasa teknologi asal Indonesia, Gojek, sempat mengakuisisi bursa ini senilai $95 juta pada Januari 2019 silam. Kepemilikan bursa kemudian dialihkan dan dibeli oleh Wei Zhou, mantan Chief Financial Officer (CFO) Binance, yang mengambil alih kemudi manajemen untuk memperluas ekspansi layanan keuangan terdesentralisasi dan remitansi berbasis Web3 di pasar berkembang.
Ancaman Cabut Izin dan Risiko Guncangan Ekosistem Regional
Jika Bank Sentral Filipina benar-benar mengeksekusi sanksi terberat berupa pencabutan izin usaha VASP (Virtual Asset Service Provider) dan lisensi penerbit uang elektronik, langkah tersebut dinilai para pelaku pasar akan memicu guncangan regulasi dan likuiditas yang meluas. Saluran pertukaran peso ke stablecoin berpotensi mengalami kekeringan mendadak, memaksa jutaan pengguna ritel dan mitra bisnis mencari alternatif bursa sekunder yang belum tentu memiliki izin resmi atau cadangan modal yang memadai.
Hingga laporan investigasi ini dipublikasikan, baik pihak manajemen Coins.ph maupun perwakilan Bangko Sentral ng Pilipinas belum memberikan pernyataan resmi atau sanggahan atas sanksi regulasi yang membayangi operasional bursa. Komunitas kripto dan institusi finansial Asia Tenggara kini memantau ketat kepastian status operasional bursa, mengingat keputusan final BSP akan menjadi preseden penting bagi penegakan hukum anti-pencucian uang dan pengawasan VASP di kawasan regional.
Sumber: CoinDesk
