Koalisi kelompok perbankan terbesar di Amerika Serikat kembali menekan Senat menjelang pemungutan suara penting atas Clarity Act, rancangan undang-undang yang dirancang untuk memberi kepastian hukum bagi industri aset digital. Dalam surat bersama yang dikirim ke Komite Perbankan Senat, mereka menilai bahasa kompromi terbaru mengenai imbal hasil stablecoin masih terlalu longgar dan membuka ruang penghindaran aturan. Menurut mereka, larangan resmi atas bunga atau yield pada stablecoin bisa menjadi tidak efektif jika penerbit masih diperbolehkan memberi reward yang secara ekonomi mirip dengan tabungan berbunga. Isu ini langsung menarik perhatian pasar karena menyentuh persaingan antara bank tradisional dan perusahaan kripto, terutama di saat stablecoin semakin diposisikan sebagai infrastruktur pembayaran digital utama. Bila pasal ini lolos tanpa revisi, model penghimpunan dana di sektor kripto berpotensi berubah drastis.
Perdebatan soal stablecoin yield sebenarnya sudah berlangsung berbulan-bulan di Washington. Industri perbankan ingin memastikan perusahaan kripto tidak dapat menawarkan produk yang tampak seperti rekening simpanan tanpa tunduk pada kerangka perbankan yang sama. Di sisi lain, pelaku industri kripto berargumen bahwa larangan terlalu ketat akan mematikan inovasi dan membatasi kemampuan stablecoin bersaing dengan produk keuangan lama. Kebuntuan itu sempat menghambat laju Clarity Act hampir empat bulan. Pekan lalu, Senator Thom Tillis dan Angela Alsobrooks merilis bahasa kompromi yang dianggap cukup untuk membuka jalan menuju voting. Namun, kompromi tersebut ternyata belum memuaskan bank-bank besar, bank komunitas, dan asosiasi industri yang menilai definisinya masih menyisakan terlalu banyak pengecualian. Situasi ini menunjukkan bahwa regulasi kripto di AS masih bergerak melalui tarik-menarik kepentingan yang sangat intens.
Dalam draf kompromi, reward atas stablecoin dilarang bila “secara ekonomi atau fungsional setara” dengan bunga pada deposito bank berbunga. Akan tetapi, bahasa itu masih memberi ruang untuk insentif yang dikaitkan dengan partisipasi governance, validasi, staking, atau mekanisme lain yang merujuk pada saldo pengguna. Enam kelompok dagang perbankan besar mengatakan pengecualian itu terlalu luas. Mereka meminta penghapusan skema reward yang menghitung saldo akun, serta penggantian frasa hukum agar larangan menjadi lebih tegas. Contoh yang mereka soroti termasuk pembayaran bulanan tetap yang meningkat seiring saldo, struktur mirip money market fund, atau bonus transaksi yang pada praktiknya mendorong nasabah menahan stablecoin lebih lama. Hingga kini, Senator Tillis memberi sinyal bahwa ia tetap siap melanjutkan voting meski ada keberatan tambahan dari sektor perbankan, sehingga peluang benturan politik masih terbuka lebar.
Bagi pasar kripto, perselisihan ini penting karena menyangkut model bisnis stablecoin di masa depan. Jika aturan akhir terlalu ketat, emiten dan platform seperti bursa kripto mungkin kehilangan salah satu daya tarik utama untuk mempertahankan saldo pengguna. Sebaliknya, jika celah tetap terbuka, bank tradisional bisa menghadapi tekanan baru terhadap basis dana murah mereka. Untuk investor Indonesia, perkembangan ini layak dipantau karena arah regulasi AS sering menjadi acuan global, termasuk untuk desain produk stablecoin, pembayaran lintas negara, dan layanan imbal hasil yang kerap dipasarkan di platform internasional. Kejelasan aturan dapat mendorong adopsi institusional, tetapi bunyi pasal yang longgar juga berpotensi memicu konflik lanjutan antara regulator, bank, dan perusahaan kripto, sehingga volatilitas kebijakan masih akan tinggi. Dampaknya tidak langsung ke harga, tetapi sangat berpengaruh pada valuasi jangka panjang sektor stablecoin.
Untuk saat ini, Clarity Act masih bergerak di antara dua kepentingan besar: dorongan membuka ruang inovasi kripto dan kehati-hatian menjaga stabilitas sistem perbankan. Protes terbaru dari lobi bank menunjukkan pertarungan belum selesai, bahkan ketika para senator mulai optimistis voting bisa segera digelar. Jika Senat tetap melaju tanpa mengubah bahasa kompromi, debat kemungkinan bergeser dari ruang komite ke tahap implementasi dan pengawasan. Apa pun hasilnya, aturan stablecoin di AS akan sangat menentukan seperti apa peta persaingan pembayaran digital global dalam beberapa tahun ke depan. Investor dan pelaku industri di Indonesia sebaiknya membaca isu ini bukan sebagai polemik lokal AS semata, melainkan sebagai indikator arah kebijakan stablecoin dunia.
Sumber: https://decrypt.co/367351/banking-industry-clarity-act-stablecoin-evasion